RKUHP dan Beredarnya Mitos Warisan Kolonial!

Perkiraan Waktu Membaca: 6 menit
5
(1)

Sejujurnya saya cukup gemas membicarakan RKUHP. Alasan pengggantian KUHP menjadi RKUHP lebih banyak soal mitos, salah satuya warisan kolonial. Mitos warisan kolonial ini sebenarnya cukup menggelikan, karena begitu banyak warisan kolonial yang hidup sepanjang kemerdekaan namun tidak disadari bahkan mati – matian dipertahankan.

Saya kasih contoh beberapa dimana ada warisan yang tidak kita sadari namun bagian dari perjalanan panjang Indonesia dari masa Hindia Belanda hingga saat ini

Pertama soal Negara Kesatuan.

Negara Kesatuan jelas warisan kolonial yang tidak pernah disadari. Hindia Belanda harus diakui menerapkan konsep Negara Kesatuan. Tidak pernah kita mendegar jika Hindia Belanda diorganisasi sebagai sebuah federasi. Kalaupun sempat muncul ide federasi, ide itu baru ada selepas kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Dalam sejarahnya Hindia Belanda menerapkan sentralisasi yang cukup kuat. Sistem  pemerintahan di  Hindia Belanda  diatur  berdasarkan  Reglemen Pemerintah  Tentang  Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda (Reglement Op  het  Beleid  der  Regering  Van Nederlands  Indie  atau  disingkat Regeringsreglement  atau  lebih  di singkat lagi R.R. 1885). Berdasarkan  pasal  71  R.R., sistem pemerintahan  di  Hindia  Belanda  di jalankan  secara  sentralis.  Dengan  kata lain pemerintahan hanya dijalankan satu arah  segala  sesuatu  diatur  oleh  pusat dan  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat.

Seandainya, Hindia Belanda dahulu diorganisasi secara federasi, saya cukup yakin para perumus UUD 1945 juga tidak akan pernah memikirkan menerapkan Negara kesatuan.

Dan Negara Kesatuan warisan kolonial ini juga menjadi hal – hal yang berdasarkan kesepakatan MPR tidak boleh diubah dalam Amandemen UUD 1945.

Kedua soal Desentralisasi

Negara kesatuan dengan sentralisasi yang sangat kuat ini kemudian mendapatkan tantangan dari para penyokong ide desentralisasi. Kemudian di Belanda muncul ide untuk mereorganisasi tata pemerintahan Hindia Belanda dengan memberikan kewenangan kepada daerah – daerah. Pada 1880 muncul perdebatan di Parlemen Belanda dan kemudian disahkan melalui amandemen RR pada 1903 dengan memasukkan Pasal 68A, Pasal 68B, dan Pasal 68C RR.

Perubahan di RR tersebut lalu ditindalanjuti dengan terbitnya Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie pada 23 Juli 1903, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903.

Pemerintah Belanda lalu mengeluarkan Decentralisatie Besluit 1905 dan Local Raden Ordonnantie. Dalam Decentralisatie Besluit diatur tentang mengemukakan tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang dewan (Raad) dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari pemerintah pusat. Sedangkan Local Raden Ordonnantie merupakan aturan pelaksanaan yang menentukan struktur, status, kewenangan dewan (Raad), yaitu Gewestelijke Raad, Plaatselijk Raad, dan Gemeenteraad.

Jadi Negara Kesatuan dengan desentralisasi juga bukan hal baru sebenarnya. Dia sudah dirintis oleh Hindia Belanda dan para pembentuk UUD 1945 menegaskannya kembali.

Ketiga Sistem Presidensial

Ini sebenarnya juga warisan Hindia Belanda meski dengan perubahan beberapa hal disana sini. Ingat pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan di Hindia Belanda ya Gubernur Jenderal. Sempat ada usaha pada masa Hindia Belanda agar Hindia Belanda diberikan kewenangan untuk membentuk Responsible Government yang digagas melalui Petisi Seotardjo anggota Volksraad.

Ruh dari petisi Soetardjo ini sebenarnya kalau di masa saat ini adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen atau demokrasi parlementer. Sayangnya ide responsible government ini ditolak oleh Belanda.

Hasilnya ya Gubernur Jenderal yang tidak bertanggungjawab kepada siapapun kecuali kepada Mahkota Belanda melalui Menteri Koloni.

Soal pertanggungjawaban itu saja yang membedakan antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan sistem presidensial yang kita gunakan saat ini. Sisanya, kewenangan dan kekuatan dari Posisi Gubernur Jenderal di masa itu juga masih mirip dengan kewenangan dan kekuatan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia

Ini sekedar berandai – andai ya, seandainya Petisi Soetardjo waktu itu diterima, kita tentu akan mempertahankan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Parlemen. Mungkin kita akan punya Perdana Menteri dan bisa jadi tidak ada jatuh bangun kabinet pada saat demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia di 1946 – 1959.

Karena kita sudah lebih terlatih dengan konsep dan ide demokrasi parlementer. Namun karena karena kita terbiasa tidak dengan model demokrasi parlementer ya hasilnya kita punya lembaga kepresidenan yang sangat kuat.

Nah itu sekedar dongeng soal warisan kolonial. Semoga kita tidak terjebak dengan mitos warisan kolonial dalam proses pembentukan hukum

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 1

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply