Perpustakaan Kepresidenan mumpung di dalam negeri sedang ramai soal museum mantan Presiden. Tidak ada salahnya sedikit belajar dari pengalaman Amerika Serikat yg memiliki tradisi kuat. “Presidential Library”. Sebagai informasi, saat ini ada 13 perpustakaan dan museum yang berada dalam jejaring sistem.
Perpustakaan Kepresidenan di bawah pengelolaan National Archives and Records Administration (NARA). Semacam Arsip Nasional kalau di Indonesia, mulai dari Presiden ke-31 Herbert Hoover hingga Presiden ke 43 George W Bush.
Pengelolaan Bisa Bekerjasama Dengan Perpustakaan Nasional
Secara umum masing-masing perpustakaan didedikasikan untuk menyimpan dan mengelola semua dokumen dan artefak kenegaraan yang dikeluarkan oleh. Presiden yang bersangkutan selama masa jabatannya. Di samping koleksi serta memorabilia lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sang Presiden.
Saya pribadi sekitar 15 tahun yang lalu berkesempatan untuk mengunjungi salah satu dari 13 perpustakaan tersebut. Yaitu JFK Presidential Library di Boston, Massachusetts. Memang sesuai tradisinya, Perpustakaan Kepresidenan dibangun di daerah/negara bagian asal atau basis dari sang Presiden.
Kalau sistem serupa diterapkan di Indonesia, bagus juga saya pikir. Sebagai bentuk penghargaan, setiap Presiden – kalau perlu dengan Wapres dan Perdana Menteri sekalian – mendapat jatah dibangunkan perpustakaan dan museum kepresidenan. Pengelolaannya mungkin bisa dikerjasamakan antara Perpustakaan Nasional, Museum Nasional, Arsip Nasional dan Pemerintah Daerah setempat.
Dibangunnya sebaiknya ya di daerah asal masing-masing Presiden, Wapres dan PM, hitung-hitung penyebarluasan dan pemerataan informasi sekaligus objek pariwisata. Jangan sampai menumpuk saja di Jawa apalagi Jakarta. Kalau tidak salah Perpustakaan Bung Hatta di Bukittinggi, Sumatera Barat. Yang pernah saya kunjungi 2019 lalu. Berada di bawah pengelolaan Perpustakaan Nasional RI. Kan bagus kalau ada perpustakaan dan museum tingkat nasional tersebar di berbagai daerah.
Surabaya, Sleman, Pare-Pare/Gorontalo, Jombang, Pacitan, Solo, Padang Panjang, Pematang Siantar, Sumedang, Gresik, Ketapang, Makassar dan lain-lainnya. Apalagi sejumlah pemimpin kita dikenal sebagai penggila buku dengan koleksi yang luar biasa jumlahnya, serta juga penulis yang produktif.
kESIMPULAN
Di sisi lain kritik dalam artikel ini patut dipertimbangkan juga. Perpustakaan Kepresidenan bukan tidak mungkin “disalahgunakan” menjadi ajang pemujaan diri atas biaya negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Presiden Barack Obama sendiri rencananya akan memiliki Presidential Centre dengan model pengelolaan baru: dokumen resmi kepresidenan tetap di bawah pengelolaan NARA, sementara koleksi lain serta museumnya sendiri dikelola secara privat dengan lokasi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Kota Chicago.
Nah tidak ada salahnya rasanya jika kita belajar dari Amerika Serikat mengenai hal ini. Saya rasa perlu juga kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang pernah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan di negeri ini, sembari memperluas jangkauan akses pendidikan dan informasi kepada masyarakat. Model pembiayaan dan tatakelolanya tentunya harus dipikirkan lebih lanjut hingga didapat sistem yang seefisien mungkin. Toh menurut saya membangunkan perpustakaan adalah bentuk penghargaan di mana uang para pembayar pajak dibelanjakan secara lebih bermaslahat ketimbang dipakai untuk membelikan para mantan pejabat itu rumah tinggal mewah di lokasi premium yang tidak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik.
