Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Kata-kata kunci seperti ‘Manusia’, ‘Adil’, dan ‘Beradab’ jelas beresonansi dengan hak asasi manusia. Sebelum diubah kalimatnya,…
View More Menjunjung HAM Adalah Bagian Penerapan Sila Kedua Pancasila
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebagaimana dikutip dari laman Media Indonesia mengusulkan dilakukannya amnesti massal terhadap pengguna narkoba. Usulan inipun mendapatkan dukungan dari DPR…
View More Euphoria Rehabilitasi Narkoba; Sebuah Dejavu
Tulisan ini terus terang muncul karena twit dari Ardi soal pejabat publik. Pernyataan ini tentu hadir karena twit Billy Mambrasar yang menggunakan istilah Pejabat Publik.…
View More Apakah Staf Khusus Presiden adalah Pejabat Publik?
Terkait pemberitaan legalisasi ganja untuk medis sehingga mengurangi beban BPJS Kesehatan maka kami Komunitas Peduli BPJS Kesehatan mendukung wacana tersebut. Faisal Wahyudi Putra – salah…
View More Penelitian Ganja untuk Kesehatan Mendesak untuk Dilakukan
Saya menulis ini sbg catatan, juga refleksi atas pertanyaan teman “ada apa sih antara kamu dan Nusakambangan? seneng sekali kesana” Tahun 1995, di dinding FH…
View More Saya dan Nusakambangan: Sebuah Prolog
Di tengah hiruk pikuk gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 lalu, sampai akhirnya membuat ditundanya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana…
View More Mencermati Pasal Pidana Baru bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis
Saya lebih senang menggunakan istilah sadar hukum dibandingkan dengan taat hukum, untuk mengungkapkan harapan bagi masyarakat awam terkait kemampuan dirinya dalam berhukum. Karena itu, kegiatan…
View More Sadar Hukum
Penghinaan presiden memantik perdebatan antara masyarakat sipil dan tim perumus RKUHP. Tim perumus menyatakan bahwa rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP berbeda dengan penghinaan presiden…
View More Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (versi soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden)
Pada Rabu, 9 Oktober 2019 bahasan.id berkesempatan mengunjungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kementerian Luar Negeri Indonesia membahas tentang…
View More Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menyarankan agar DPR RI ?melalui Fraksi untuk menempatkan anggota ? anggota DPR terpilih di setiap…
View More Advokat Sarankan Partai Politik Tempatkan Anggota DPR Sesuai Keahlian