Putusan Peninjauan Kembali Perkara Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra Batal Demi Hukum?

Djoko S. Tjandra sempat dititipkan oleh Kejaksaan Agung di Rutan Mabes Polri guna memudahkan pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan perkara penerbitan surat jalan, rekomendasi, dan aliran dana yang masih terkait dengannya. Kuasa hukum Djoko S. Tjandra, Otto Hasibuan pada tanggal 2 Agustus (innews.co.id) menyatakan bahwa tindakan Kejaksaan Agung menitipkan Kliennya di Rutan Mabes Polri (atau menurut Otto: ‘menahan’) tersebut tidak berdasarkan atas hukum. Alasannya, dalam Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 12PK/Pid.Sus/2009 oleh Mahkamah Agung, tidak memuat perintah kliennya ditahan atau tetap dalam tahanan. Menurutnya, tidak adanya Amar Putusan dimaksud menyebabkan Putusan PK tersebut batal demi hukum didasarkan atas Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Undang-Undang Nomor: 69/PUU-X/2012 yang dalam Amarnya menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP inskonstitusional sepanjang dipahami bahwa tidak dipenuhinya Pasal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, Otto Hasibuan berpendapat bahwa Putusan MK dimaksud tidak dapat diimplementasikan terhadap Putusan PK dalam perkara Terpidana Djoko S. Tjandra. Alasannya (apabila diberlakukan), bertentangan dengan asas non-retroaktif. Artinya, menurut Otto Hasibuan Putusan MK pada Tahun 2012 tidak dapat berlaku surut terhadap Putusan MA dalam mengadili PK Terpidana Djoko S. Tjandra pada Tahun 2009. Dengan alasan tersebut, Otto menganggap Pasal 197 ayat (1) huruf k tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Putusan MA mengenai PK atas nama Terpidana Djoko S. Tjandra batal demi hukum, sehingga (yang disebutnya) ‘Penahanan’ atas kliennya tersebut tidak berdasar hukum.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijadikan sebagai landasan pembahasan pada tulisan ini, yaitu benarkah bahwa tindakan Kejaksaan Agung tidak berdasar atas hukum, sekaligus Putusan PK dalam perkara Terpidana Djoko S. Tjandra batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP?

sosok-jaksa-pinangki-terseret-kasus-djoko-tjandra-pendidikan-s3-istri-perwira-polisi-eks-dosen.jpg

Dasar hukum mutlak harus dijadikan sebagai referensi utama untuk menganalisa pertanyaan tersebut, guna mendapatkan kesimpulan atau jawaban yang objektif, menghindari persepsi atau anggapan dan pendapat yang subjektif, serta tetap berpegangan pada paradigma hukum normatif untuk menyelesaikan perkara hukum dalam Negara Hukum Indonesia.

Ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k bahwa “Surat putusan pemidanaan memuat: (salah satunya) a. …; b. …; dst. k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l. …”, dan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP ditentukan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” (Perlu dijadikan catatan bahwa setelah adanya Putusan MK Nomor: 69/PUU-X/2012 dan 68/PUU-XI/2013, maka Pasal 197 ayat (1) huruf k dan l tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya menjadi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.)

Apakah Djoko S. Tjandra seorang Terdakwa? Bukan. Djoko S. Tjandra bukanlah seorang Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1 angka 12 KUHAP. Djoko S. Tjandra bukanlah seorang Terdakwa pada saat Pemeriksaan PK atau pada saat Putusan PK dibacakan oleh Hakim, karena statusnya sebagai Terdakwa telah berakhir dengan dasar Putusan Kasasi Nomor: 1688K/PID/2000, dimana dinyatakan bahwa Djoko S. Tjandra lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging). Sebagai tambahan, adanya Putusan Kasasi atas perkara Djoko S. Tjandra sebenarnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa Djoko S. Tjandra bukanlah seorang Terdakwa, karena Putusan Kasasi merupakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga status Terdakwa tidak lagi melekat pada Djoko S. Tjandra setelah Putusan Kasasi dijatuhkan.

Selain itu, dalam pemeriksaan PK, Djoko S. Tjandra tidak ditahan dan sebenarnya memang dalam pemeriksaan PK tidak memerlukan adanya Penahanan. Secara umum dan regulatif, PK diajukan pada saat seseorang telah berstatus sebagai Terpidana dan diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pada pokoknya, Penahanan hanya dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim melalui penetapannya berdasarkan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 20 KUHAP, dengan batasan bahwa yang dimaksud dengan hakim (perkara Pidana) dalam Pasal tersebut, yaitu hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan Banding, dan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pada tingkat Kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP.

hariansib_Prof-Dr-Otto-Hasibuan-SH-MH-Kagahma.jpg

Ditentukan jelas secara eksplisit dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k bahwa putusan yang harus memuat perintah ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan merupakan putusan yang ditujukan untuk mengadili perkara seorang Terdakwa, bukan untuk mengadili selain Terdakwa. Dengan alasan bahwa Djoko S. Tjandra bukanlah seorang Terdakwa dan dalam pemeriksaan PK Djoko S. Tjandra tidak ditahan, maka dengan penalaran yang wajar Putusan PK pada kasus Djoko S. Tjandra yang dimaksud tidak perlu memuat perintah Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, karena Djoko S. Tjandra tidak berstatus sebagai seorang Terdakwa, dan untuk itu Putusan PK tersebut tidak batal demi hukum. Adapun tindakan Kejaksaan Agung yang disebutkan di awal merupakan tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekusi), bukan melakukan penahanan yang notabene dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi.

Angga Prastyo menempuh pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Merdeka Malang. Saat ini bekerja di Law Firm and Legal Consultants Imam Hidayat & Partners

2 Replies to “Putusan Peninjauan Kembali Perkara Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra Batal Demi Hukum?”

  1. Ketika JPU mengajukan PK, apakah statusnya bukan kembali lagi menjadi Terdakwa?

  2. Tidak Pak, karena permintaan PK tidak menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan Putusan, sesuai Pasal 268 ayat (1) KUHAP.

    Sebagai contoh, bisa dilihat dalam Putusan PK Djoko Tjandra di Tahun 2009 (12PK/Pid.Sus/2009), hakim menyebutnya sebagai Terpidana.

Leave a Reply