Problematika Penghentian Penyidikan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Perkiraan Waktu Membaca: 10 menit
4.2
(21)

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (noodweer) sebagimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pembelaan Terpaksa (noodweer) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Dengan kata lain yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa yaitu : 1) pembelaan bersifat terpaksa; 2) yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; 3) ada serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; 4) serangan itu melawan hukum. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman serta serangan tersebut tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Pembelaan terpaksa berkaitan erat dengan prinsip subsidaritas, proporsionalitas dan culpa in causa.

Sedangkan pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (noodweer exces) diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP “Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.” Nood weer exces memiliki dua bentuk: 1) orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan; 2) orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidak-tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri. Adapun terdapat dua syarat yang dapat menyatakan seseorang melakukan noodweer exces yaitu : 1) harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa; 2) harus ada kegoncangan jiwa akibat serangan tersebut sehingga menimbullkan noodweer exces.

Mau ikut jadi Mediator Tersertifikasi? Segera ikut Pendidikan Mediator Bersertifikat (PMB) Kelas Online Angkatan V yang dimulai pada Desember 2022. Akreditasi dari Mahkamah Agung!

Segera daftarkan diri melalui ICJR Learning Hub!

Kasus Amaq Sinta

Belakangan ini kita diheboh dengan kasus begal yang dimana korban begal yang bernama Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah karena melakukan penyerangan kembali terhadap pelaku begal yang mencoba merampas sepeda motor milik Amaq Sinta yang menyebabkan terbunuhnya pelaku tersebut. Kasus tersebut  bermula dengan penemuan dua orang yang bersimbah darah di daerah hukum Polsek Praya Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit motor korban dan pisau sepanjang 30 Sentimeter, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata peristiwa tersebut bermula pembegalan (pencurian dengan kekerasan terhadap Amaq Sinta).

Amaq Sinta pada saat itu berhadapan dengan 4 pelaku begal dan 2 diantaranya tewas terbunuh oleh Amaq Sinta Karena 2 orang pelaku begal tersebut mencoba merampas secara paksa motor Amaq Sinta sehingga terjadilah perlawanan yang menyebabkan 2 pelaku begal tewas sehingga Amaq Sinta ditetapkan Sebagai Tersangka.

Kasus tersebut menjadi viral sehingga Polda NTB mengambil alih kasus tersebut dan setelah dilakukan gelar perkara diambil keputusan proses hukum terhadap kasus  Amaq Sinta dihentikan Penyidikannya, karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil karena pebuatan Amaq Sinta merupakan Pembelaan Terpaksa

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas  legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika dibicarakan penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif  (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “ dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.” Hal ini berarti penghentian penyidikan hanya bisa dilakukan dengan syarat suatu perkara tidak cukup alat bukti, dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga diluar ketentuan tersebut merupakan penerobosan terhadap norma legalitas formil yang diatur KUHAP.

Wewenang Penilaian Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan POLDA NTB terhadap tersangka Amaq Sinta jelas adalah diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (noodwer), dan dalam ilmu hukum pidana ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana. Menarik untuk dibahas adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini ?

Fachrizal Affandi, Ph.D Dosen hukum pidana pada Universitas Brawijaya Malang juga selaku Ketua Persada UB, menyampaikan hanya hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan  terkait alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tidak pidana. Selanjutnya pengamat hukum pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga mengatakan demikian bahwa jika terdapat kasus terindikasi adanya pembelaan terpaksa atau atau alasan penghapus pidana, maka penyidik dalam BAP harus menyebutkan alasan-alasan tersebut, sehingga keterangan tersebut dijadikan dasar nantinya oleh hakim untuk menilai dan memutuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana.

Oleh karenanya hemat kami penulis adalah kurang tepat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus Amaq Sinta karena itu diluar syarat limitif penghentian penyidikan yang telah diatur KUHAP, seharusnya kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke  Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, jaksa selaku pemegang mandat asas Dominus Litis nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu kejaksaan memiliki kewenangan opportunitas yang dimiliki Jaksa Agung  yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum. Hal ini senada dengan yang disampaikan juga oleh Fachrizal Affandi, Ph.D  “Jaksa itu bertugas menganalisa penerapan pasal yang disangkakan kepada seorang tersangka dan memutuskan apakah seseorang itu perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak berdasarkan asas opportunitas yang melekat pada keweangan penuntutan”.

Oleh karena kewenangan asas oportunitas yang melekat pada Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (prosecutorial discrationary), termasuk untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (noodweer) atau tidak. Hanya Jaksa  sebagai pengemban Asas Dominus Litis dan Asas Oportunitas.

Hemat kami penulis apa yang telah dilakukan penyidik dalam penanganan kasus Amaq Sinta tidak sepenuhnya dapat kita salahkan, karena hal tersbeut merupakan konsekuesi logis daripada KUHAP kita yang menganut prinsip Diferensiasi Fungsional yang memaksa penyidik untuk mandiri tanpa supervisi jaksa  dan kontrol aktif dari hakim dalam hal penangganan perkara. Maka seharusnya hal tersebut menjadi poin penting dalam rangka pembahasan RUUKUHAP untuk membentuk Integrated Criminal Justice System dengan memperkuat peran aktif atau supervise jaksa dan kontrol aktif hakim dalam tahap penyidikan oleh kepolisian, guna menciptakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang sesuai dengan Due Process Of Law.

*) Bahasan ini adalah pendapat pribadi penulis bukan merupakan pandangan resmi dari institusi Penulis.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 4.2 / 5. Penilaian terhitung: 21

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Asmadi Syam, S.H., M.H. Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Zaki Bunaiya, S.H. merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh lulusan Tahun 2018 dengan Predikat Cum Laude
Saat ini sebagai Analis Penuntutan/Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Leave a Reply