Memperbarui Arah Politik Pembaruan Hukum Pidana

Perkiraan Waktu Membaca: 6 menit
4.5
(8)

Pembahasan RUU Pidana atau Rancangan KUHP oleh pemerintah dan DPR telah memasuki babak akhir. Pemerintah dan DPR dikabarkan akan segera mengesahkan Rancangan KUHP tersebut. Meski masih menuai perdebatan substansial, akan tetapi Wakil Menteri Hukum dan HAM, dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR bersikukuh jika RKUHP telah sesuai dengan misi dan tujuan pembentukan RKUHP serta siap untuk disahkan

Sebagai sebuah Negara yang memenangkan kemerdekaannya melalui sebuah revolusi, jejak kolonialisme di Indonesia cenderung untuk dilenyapkan. Tak terkecuali jejak dalam bentuk hukum. Tak heran jika misi pertama dalam politik pembaruan hukum pidana adalah dekolonisasi hukum pidana

Misi ini dicanangkan secara lugas dalam Sebuah Seminar Hukum Nasional pada 1960-an. Seminar yang menghadirkan para guru besar di bidang hukum memang dirancang khusus untuk menghapus jejak kolonialisme di sektor hukum. Tentu saja, seminar ini tidak hanya berbicara mengenai hukum pidana semata, namun juga berbagai disiplin ilmu hukum. Salah satu klaim keberhasilan misi dekolonisasi adalah lahirnya UU Pokok Agraria.

Mau meningkatkan kapasitas dan skil serta pengetahuan dengan cara mudah dan terjangkau? Mulai dari IDR 50 ribu/bulan, anda dapat mengikuti beragam pelatihan virtual dan kelas pengetahuan mandiri tanpa batas.

Segera daftarkan diri anda dalam program Amica@NgertiHukumID

Saat ini, meski masih ada sejumlah aturan jaman Hindia Belanda yang masih berlaku, namun gaung dekolonialisasi justru paling bergemuruh di hukum pidana. Akan tetapi misi dekolonisasi hukum justru pertama kali dilakukan di Hukum Pidana. Pada 1946, pemerintah mengeluarkan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP Hindia Belanda menjadi satu – satunya regel Hindia Belanda yang selepas proklamasi langsung dilakukan dekolonisasi. Memang, bahasa resmi yang tercantum dalam KUHP yang kita gunakan hingga saat ini masih menggunakan bahasa Belanda, namun berbagai delik ataupun rumusan delik yang mengandung kolonialisme justru telah dihapuskan melalui UU No 1 Tahun 1946. UU No 1 Tahun 1946 tidak hanya menghapus rumusan delik yang mengandung bibit kolonialisme akan tetapi juga menambahkan berbagai rumusan delik baru yang sesuai dengan keadaan Republik Indonesia di masa itu.

KUHP yang masih berbahasa Belanda tersebut juga setidaknya telah diamandemen melalui proses legislasi sebanyak 16 kali sejak 1946. Jika dihitung dengan proses perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka KUHP yang masih berbahasa Belanda tersebut telah dilakukan perubahan setidaknya sebanyak 22 kali. Berbagai perubahan dalam KUHP tidak dilakukan berdasarkan misi dekolonisasi, karena sudah selesai dilakukan, akan tetapi lebih banyak dilakukan untuk adaptasi, demokratisasi, dan modernisasi hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Karena itu, patut dipertanyakan apakah Rancangan KUHP yang saat ini dibahas oleh pemerintah masih mengandung misi dekolonisasi atau justru lebih banyak untuk misi alih bahasa? Bagaimanapun juga sampai saat ini, pemerintah tak pernah sedikitpun menetapkan terjemahan resmi berbahasa Indonesia atas KUHP yang masih secara resmi berbahasa Belanda. Alhasil, membaca sebagian besar aturan RKUHP seperti membaca terjemahan resmi dari KUHP yang saat ini resminya berbahasa Belanda dan sedikit bahasa Indonesia.

Selain misi dekolonisasi, R KUHP juga dirancang untuk memenuhi misi demokratisasi. Misi demokratisasi ini sebenarnya baru muncul dalam Naskah Akademik yang lahir belakangan setelah Rancangan KUHP resmi diserahkan kepada Menteri Kehakiman pada 1993. Dalam pantauan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, naskah akademik RKUHP baru hadir pada 2005.

Akan tetapi demokratisasi hukum pidana semestinya tidak hanya melihat apakah rumusan hukum pidana mengikuti prinsip – prinsip pembentukan hukum pidana yang ketat namun juga harus ditinjau dari sudut konstitusionalisme penyelenggaraan Negara.

Kesamaan dari KUHP dan RKUHP pada pokoknya adalah dirancang dalam suatu sistem penyelenggaraan Negara yang amat sentralistik. Sehingga berbagai bentuk peristiwa hukum yang ditampung dalam KUHP ataupun RKUHP mencerminkan sifat Negara yang amat sentralistik. Misalnya pemidanaan terhadap orang yang membiarkan unggasnya yang berjalan – jalan melewati pekarangan orang lain. Meskipun ada kebutuhan hukum untuk mengatur mengenai hal ini, dalam konteks saat ini, pengaturan ini bisa diletakkan dalam level Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi ataupun di kabupaten.

UUD 1945 telah menekankan adanya desentralisasi dan otonomi daerah sebagai pengejewantahan demokratisasi, namun hal ini justru tidak tercermin dalam RKUHP. Pengaturan secara terpusat untuk peristiwa – peristiwa hukum pidana yang sebenarnya cukup diatur di level peraturan daerah mencerminkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah untuk mengurus dirinya sendiri.

Sebuah upaya kolektif dari bangsa Indonesia, upaya pembentukan RKUHP tentu harus diapresiasi. Namun sebagai sebuah bangsa yang mengedepankan prinsip Negara hukum dan juga desentralisasi, kita juga harus mampu melihat kembali lebih jernih tentang kemana arah politik hukum pidana kita akan diletakkan. Karena itu, mendekonstruksi ulang politik pembaruan hukum pidana dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat perlu kembali dilakukan. Tak usah canggung apabila ternyata yang dibutuhkan adalah model pembaruan hukum pidana yang benar – benar baru dengan misi yang yang bisa jadi diperbarui

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 4.5 / 5. Penilaian terhitung: 8

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply