Problematika Aksi Demonstrasi Di Tengah Pandemi

Perkiraan Waktu Membaca: 6 menit
4.9
(15)

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan Hak setiap warga negara indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat (1)  menjelaskan “ Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “.

Sejak pandemi kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum seakan menjadi hal yang dilarang oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh aksi demonstrasi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada 26 juli 2021, dilakukan oleh masa yang menamakan dirinya Social Justice menuntut transparansi dana penanganan Covid-19 dan meminta petugas gabungan satgas Covid-19 tidak represif saat bertugas. Aksi ini dibubarkan oleh aparat polisi, Menurut Kabid Humas Polda Banten Kombes Edy Sumardy “ Pembubaran tersebut melanggar aturan PPKM dan tidak memiliki izin”. (Sumber: CNN Indonesia, Dibubarkan Polisi, Demo Tolak PPKM di Lebak Banten Ricuh).

Meninjau dari kasus di atas maka ada beberapa pertanyaan yang patut kita selidiki yaitu:

  1. Apakah perlu izin kepolisian pada saat melakukan Demonstrasi ?
  2. Apakah selama pandemi Demonstrasi dilarang?

Pertama, perihal pertanyaan izin kepolisian pada saat melakukan Demonstrasi. Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pasal 10 ayat (1) “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”. Pemberitahuan tertulis ini berupa surat pemberitahuan demonstrasi yang termuat dalam pasal 11. Merajuk pada pertanyaan yang ada apabila melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum kepolisian tidaklah memiliki hak untuk memberikan izin atau tidaknya aksi demonstrasi tersebut hal ini karena tidak tertuang dalam kewajiban polisi sebagaimana pada pasal 13 ayat (1) “ Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:

  1. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
  2. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
  3. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
  4. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Menko Polhukam Mahfud Md pada saat sesi wawancaranya kepada Merdeka.com 19 oktober 2020 mengatakan bahwa pemberitahuan kepada aparat kepolisian itu sudah cukup “Tidak harus minta izin, cukup memberi tahu tempatnya dimana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya dan harap tertib,”. Hal senada dikatakan Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya dikutip dari Kliping Berita Ketenagakerjaan pada laman Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 6 Oktober 2020 “Pelaksanaan demonstrasi tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian, sebab untuk dapat melaksanakan aksi demonstrasi, pemimpin/penanggungjawab kelompok hanya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri”.

Kedua, perihal pertanyaan larangan demonstrasi saat pandemi hal yang patut kita lihat adalah dasar hukum itu sendiri yaitu: Satu, Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (3) menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Tiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Melihat dari dasar hukum Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikain pendapat dimuka umum, memang pada dasarnya Demonstrasi tidaklah dilarang dan sudah merupakan hak warga negara. Namun, melihat dasar hukum ketiga yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali telah di tegaskan bahwasannya pemerintah melarang adanya kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan masyarakat. Hal ini demi mengurangi lonjakan angka kematian akibat Covid-19 yang bersumber pada keramaian dan kerumunan masyarakat.

Negara saat ini sedang diambang krisis akibat pandemi yang sudah menginjak 1 tahun lamanya. Aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang. Namun, di situasi pandemi ini keramaian massa sangat rawan terjadi penyebaran virus lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 4.9 / 5. Penilaian terhitung: 15

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Saya adalah seorang Warga Negara yang tertarik atas permasalahan Hukum dan Politik di masyarakat. Baik itu Hukum publik dan privat serta beberapa aspek Politik di Indonesia

One Reply to “Problematika Aksi Demonstrasi Di Tengah Pandemi”

Leave a Reply