Mengadili Fasis

Perkiraan Waktu Membaca: 11 menit

Saya kira ada perbedaan besar antara menolak pembubaran FPI dan menolak cara pembubaran FPI. Melihat respon kelompok aktivis demokrasi dan pengacara sipil seperti YLBHI, saya paham mengapa cara pembubaran FPI perlu dikritisi.

Apakah FPI problematis, ini sebenarnya tak perlu diperdebatkan, tapi jika kita mau berlaku adil, kita hanya perlu menggugat FPI di pengadilan. Di situ, koalisi masyarakat sipil, bisa menunjukkan bukti-bukti, dan meminta agar anggota FPI yang dianggap bermasalah dihukum secara adil.

Setelah itu, jika kita merasa bahwa FPI sebagai organisasi bermasalah, hal serupa bisa dilakukan. Gugat FPI ke pengadilan, sebutkan kebijakan, sikap organisasi, dan haluan FPI yang bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi negara.

Dengan mengikuti prosedur yang jelas, menjalankan aturan hukum yang baik, maka kebijakan yang lahir akan valid dan merupakan produk demokrasi bermartabat. Tentu kita bisa berdebat, wong selama ini FPI sebagai lembaga tak menganggap HAM atau Hukum itu penting, tapi itu dua hal yang berbeda. Hanya karena seseorang tak percaya pada Corona, bukan berarti ia tak perlu ditolong ketika sekarat dan mau mati.

Kemanusiaan semestinya berdiri di atas semua nilai dan golongan.

Soal FPI saya jadi teringat Nazi, terutama pengadilan Nuremberg. Kita paham bahwa Nazi sebagai organisasi telah melakukan kejahatan luarbiasa, dengan demikian adalah hal yang wajar jika kemudian setiap anggota Nazi dihukum seberat-beratnya. Tapi bagaimana cara menghukum mereka? Apa dasar yang digunakan untuk menghukum?

Saya kurang paham hukum perang dan berharap ada yang bisa menjelaskan lebih detil. Tapi yang saya ingin tawarkan adalah bagaimana masyarakat eropa, terutama sekutu usai perang dunia kedua melakukan pengadilan terhadap mereka yang dituduh Nazi. Ini jadi penting karena saat itu seluruh dunia baru saja menjalani trauma perang, kemarahan, kebencian, dan keinginan balas dendam jadi agenda utama. Setiap orang Nazi harus dihukum berat!

Pada musim panas 1945 pakar hukum dari empat negara sekutu bertemu di London untuk membuat kesepakatan membentuk International Military Tribunal. Peradilan ini yang diberi mandat untuk menuntut dan menghakimi Nazi atas kejahatan mereka selama perang dunia kedua, termasuk holocaust.

Peradilan kolektif ini lantas menunut para pejabat Nazi tadi dengan empat tuntutan, konspirasi melawan perdamaian, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan melakukan perang secara agresif. Ada 21 tersangka yang kebanyakan pejabat tinggi nazi yang ditangkap sekutu, mereka adalah Hermann Göring, Wilhelm Frick, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, Albert Speer dan Julius Streicher.

Peradilan itu dilakukan terbuka, setiap tersangka diadili berdasarkan tuduhan kejahatan yang dilakukan. Para saksi dihadirkan, bukti-bukti internal dari Nazi, hingga pernyataan dari anggota Nazi sendiri. Salah satu hal yang penting adalah hal ini membuka mata publik, mereka yang tak tahu kejahatan Nazi jadi tahu, mereka yang jadi anggota Nazi karena ketidaktahuan menjadi sadar atas kesalahan dilakukan partai. Singkatnya peradilan terbuka menjadi sarana publikasi dan edukasi betapa kejinya Nazi.

Lho kok edukasi? Bukankah Nazi organisasi jahat, artinya siapapun yang jadi pendukung atau anggota partai ini otomatis bersalah. Nah ini yang membuat pengadilan ini jadi penting, saat vonis dijatuhkan pada 1 Oktover 1946, dari 21 tersangka yanga da, 12 orang dihukum mati, tiga dijatuhi hukuman seumur hidup, empat dipenjara sesuai kejahatan yang mereka lakukan, sementara tiga di antaranya dianggap tak bersalah dan dibebaskan.

Selain pengadilan, pemerintah Jerman yang ada di bawah kendali sekutu juga melakukan proses Denazification, upaya untuk membebaskan Jerman dari segala simbol nazi dan paham nazi di ruang publik. Sekutu lantas membuat lima kriteria nazi, mereka yang melakukan kejahatan dan terbukti bersalah, aktivis/perwira/atau pengusaha yang diuntungkan nazi, simpatisan, dan mereka yang dituduh anggota Nazi.

Proses Denazification dilakukan di seluruh lapisan masyarakat jerman, mulai pemerintahan, pejabat sipil, ekonomi, kebudayaan, hukum, hingga tokoh masyarakat. Misalnya buku-buku yang berisi publikasi nazi dilarang dan mereka yang terbukti anggota Nazi dicopot dari jabatan publik. Apakah metode ini sempurna? Jelas tidak, ia hanya melahirkan diskriminasi baru, kejahatan baru, seringnya orang bisa dicap Nazi, tanpa bisa membela diri. Mirip orang-orang yang dituduh PKI.

Ini mengapa pada 1949, Kanselir Jerman pertama Konrad Adenauer, menolak denazification dan mendorong strategi integrasi. Alih-alih menghuku setiap anggota nazi, mereka yang terlibat dalam Nazi diminta mengaku dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sistem ini juga tak sempurna karena dianggap memberikan impunitas pada penjahat.

Setelah Nazi dilarang, Jerman juga memberlakukan Strafgesetzbuch section 86a yang melarang penggunaan simbol-simbol nazi di ruang publik. Simbol-simbol terlarang ini merupakan produk idiologi (yang dianggap) berbahaya dan bertentangan dengan demokrasi. Dan ini terbukti cukup efektif untuk membuat simpatisan fasis repot dalam membuat simbol kejahatan.

Lalu apa hubungannya dengan FPI?

Perdebatan tentang pembubaran FPI ini bisa sangat mendidik dan baik bagi demokrasi jika dilakukan secara benar. Jika FPI dianggap sebagai organisasi teroris seperti selama ini dituduhkan, kita bisa menggugat mereka melalui UU Terorisme yang ada. Di situ ada banyak pasal yang bisa digunakan untuk menguji apakah FPI adalah organisasi teroris.

Misalnya, dalam definisi, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Apakah FPI melakukan ini? Jika iya, proses dengan mendatangkan saksi dan menghadirkan bukti. Kita bisa melakukan pembubaran dengan cara bermartabat kok.

Apa lagi pasal yang bisa digunakan? Misalnya Pasal 13 A: Penghasutan Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Jangan lupa juga menggunakan Pasal 16 A: Pelibatan Anak Pasal ini mengatur, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror yang melibatkan anak di luar negeri. Ingat, anak-anak yang berteriak bunuh Ahok, bunuh Ahok, apakah masuk kategori ini? Siapa yang mengatur hingga mereka melakukan itu? Diusut dengan tuntas.

Dengan mengadili FPI, kita juga bisa mengetahui, siapa yang mendirikan mereka, siapa yang mensponsori aksi-aksi mereka selama ini. Bagaimana sejarah FPI dibentuk dan apa saja yang telah mereka lakukan. Pengadilan akan membuka siapa saja yang diuntungkan dan menggunakan FPI, sehingga mereka juga bisa dijerat dengan pasal serupa.

Kita sedang menunukkan pada simpatisan FPI bahwa dalam negara demokrasi, seseorang punya kesempatan sama di hadapan hukum. Memberikan pengadilan yang fair, kita memberikan ruang bagi warga untuk melihat apa yang jadi alasan mengapa lembaga ini layak dibubarkan.

Oh iya, saya mohon kita bisa membedakan, meminta agar FPI ditindak tegas, bukan berarti FPI dibubarkan begitu saja tanpa prosedur yang jelas. Setuju pembubaran tanpa mekanisme yang jelas artinya kita memberikan mandat pada pemerintah untuk membubarkan siapapun yang dianggap “bermasalah” dengan kriteria yang mereka bikin sendiri.

Ini mengapa jika Kontras atau LBH yang selama ini minta FPI diberi dihukum berat, menolak cara pembubaran FPI. Sekali lagi ya, menolak pembubaran FPI tidak sama dengan menolak cara pembubaran FPI. Yang satu berorientasi bahwa apapun yang terjadi FPI pasti benar, yang kedua berorientasi untuk menghukum ogranisasi bermasalah, harus dilakukan dengan cara yang benar.

Perlu kita ingat, tidak hanya FPI kok yang problematik. Kita marah pada organisasi-organisasi lain yang melakukan sweeping saat puasa, mempersulit pembangunan gereja, menyegel rumah ibadah, seruan bunuh pada ahmadiyah, pengusiran syiah, pemaksaan konversi umat syiah, tapi ya jangan lupa, siapa yang memberi mereka kewenangan ini? Siapa yang membuat SKB Tiga Mentri yang kerap digunakan sebagai dasar intoleransi ini.

Kita jangan hanya puas pada pembubaran FPI, tapi harus menyeret dan menuntut pihak-pihak yang membidani FPI bertanggung jawab. Agak naif membayangkan bahwa FPI adalah organisasi yang lahir begitu saja tanpa ada campur tangan politik di dalamnya. Kita perlu cari tahu siapa saja yang mendukung mereka di masa lalu dan membuat mereka besar hari ini.

Ini mengapa pembubaran secara sepihak hanya akan membuat FPI makin kuat. FPI sebagai front pembela islam habis, tapi ya bisa aja berganti jadi nama yang lain. Sampai kita bisa mengadili FPI dengan fair, menghadirkan bukti-bukti, menghukum mereka yang bersalah, ya selamanya mereka akan ada dan makin militan.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 4.8 / 5. Penilaian terhitung: 4

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Leave a Reply