Heboh Advokat Djoko Tjandra Diminta Ditindak

Tulisan saya ini adalah respon atas pendapat anggota DPR RI Komisi 3, Sdr. Arsul Sani, yang dalam laman facebooknya, ia berpendapat bahwa semua penegak hukum yang terlibat meloloskan Djoko Tjandra ditindak secara hukum termasuk advokat Djoko Tjandra,termasuk juga merespon adanya pemberitaan advokat Djoko Tjandra dgn inisial ADK diperiksa oleh bareskrim.

Lolosnya Djoko Tjandra keluar negeri kembali setelah bisa masuk ke Indonesia bahkan mengajukan permohonan PK dan hadir dalam sidang pemerikaaan novum di PN Jakarta Selatan dengan sebelumnya membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan membuat heboh media massa. Kalangan penegak hukum geger. Tiga orang Jendral polisi; 1 Irjen dan 2 Brigjen polisi dicopot dari jabatannya. Akibat itu, muncul juga permintaan advokat Djoko Tjandra diperiksa dan ditindak.

Eiitt tunggu dulu. Untuk menindak advokat perlu dulu dipahami posisi advokat dalam menjalankan profesi.

Pasif dan Kerahasiaan Klien

Advokat berdasarkan kode etik, sifatnya pasif dalam arti advokat tidak dapat menawarkan jasa hukum pada pencari keadilan. Ia hanya pasif menunggu adanya permintaan layanan jasa hukum . Pada saat klien datang dan mempercayakan kasusnya baik pada tahap konsultasi (saja) maupun penanganan perkara (litigasi ) maka seketika itu advokat terikat pada kewajiban etik; (1) menjaga kerahasiaan klien dan (2) kepercayaan .

Pasal 4 huruf h Kode Etika Advokat Indonesia menyatakan bawah Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Pasal 19 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Dalam perkara Djoko Tjandra publik sudah mahfum bahwa Djoko Tjandra adalah seorang yang dicari penegak hukum untuk dieksekusi. Kemudian apakah Djoko Tjandra tidak boleh mencari keadilan melalui proses hukum? Pasti boleh apalagi tersedia mekanisme hukum tersebut yaitu Djoko Tjandra dapat mengajukan PK atas PK jaksa.

Dalam memperjuangkan hak hukumnya Djoko Tjandra berhak diwakili oleh advokat. Seorang advokat yang menilai terdapat dasar hukum bagi Djoko Tjandra memperjuangkan hak hukumnya, memiliki keahlian untuk itu serta tidak terdapat konflik batin baginya sah bertindak mewakili Djoko Tjandra (vide Pasal 3 huruf a jo Pasal 4 huruf g KEAI).

Selanjutnya bila advokat telah ditunjuk resmi oleh Djoko Tjandra sbg advokatnya dalam penanganan perkara (bisa 1 atau lebih perkara), maka seketika itu advokat terikat untuk menjaga kerahasiaan kliennya tentang apapun yang dipercayakan padanya. Termasuk hal-hal rahasia dan tabu sekalipun.

Apakah advokat bisa dituduh menyembunyikan Djoko Tjandra sebagaimana dimintakan oleh sdr. Arsul Sani anggota Komisi 3 DPR RI?

Tentu tidak bisa dikenakan tuduhan tersebut, karena seketika advokat telah ditunjuk sebagai advokat Djoko Tjandra, ia terikat menjaga kerahasiaan klienya. Tugas menangkap Djoko Tjandra adalah tugas polisi atau jaksa, bukan tugas advokat. Bahkan ketika advokat yang diminta oleh Djoko Tjandra tidak bersedia menangani. Kewajiban khusus melindungi kerahasiaan klien ini diperintahkan oleh UU dan Kode Etik advokat.

Itikat Baik dan Imunitas Profesi

Pasal 16 UU advokat menegaskan 2 hal penting; 1. Imunitas advokat dan 2. Itikat baik. Imunitas advokat dalam pasal 16 sebelumnya hanya terbatas di ruang sidang pengadilan akan tetapi dengan putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 melalui pengujian Pasal 16 UU Advokat, telah memperluas hak imunitas/perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan.

Sebelumnya, Pasal 16 UU Advokat menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Namun, pasca terbitnya putusan MK tersebut dinyatakan advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.

Selengkapnya amar putusan MK itu berbunyi “Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’.”

Imunitas tersebut dipersyaratkan berlakunya dengan syarat itikat baik. Itikat baik disini adalah bahwa advokat dalam menjalankan prakteknya harus taat pada UU materil maupun formil, kode etik, dan sumpah jabatannya (antara lain tidak boleh menyuap untuk memenangkan perkara). Hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 KEAI tentang Kepribadian Advokat Indonesia;

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.”

Bila advokat mentaati hukum dalam pembelaan pada kliennya, baik UU materiil maupun formil (prosedur-prosedur administrasi dan hukum acara ), semisal; advokat Djoko Tjandra mengajukan permohonan PK dengan meminta kehadiram Djoko Tjandra di sidang PN Jakarta Selatan untuk acara pengesahan novum dengan sebelumnya dimintakan agar Djoko Tjandra melengkapi KTP diri maka itu adalah prosedur yang benar diluar persoalan Djoko Tjandra dicari cari sebagai buronan. Dalam posisi ini advokat diberi imunitas karena mentaati hukum.

Jangan karena heboh penegak hukum lain diberi sanksi maka otomatis advokat djokjan juga diberi sanksi. Itu namanya gebyah uyah.

Pidana pada Advokat

Tentunya advokat tidak kebal hukum yaitu dgn bebebrapa kondisi;

  1. Advokat diduga melakukan tindak pidana diluar ia tidak menjalankan prakteknya; mis. Melanggar uu lalu lintas, memakai dan menyembunyikan narkoba dll
  2. Terlibat aktif dalam persiapan, perencanaan perbuatan pidana oleh kliennya. Tentang ini tentu tidak dapat dibantah lagi bila bisa dibuktikan bahwa unsur pidana material terpenuhi dan advokat tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Akan tetapi bila advokat diduga terlibat dalam pidana saat menjalankan profesi, tidak serta merta polisi dapat memeriksa advokat tersebut. Karena diperlukan pemberitahuan pada organisasi advokat bahwa advokat yang bersangkutan akan dimintakan keterangan (vide Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum antara PERADI dengan Kapolri)

Pada saat adanya pemberitahuan pada Organisasi Advokat oleh kepolisian, maka organisasi advokat harus segera menugaskan KOMISI PENGAWAS ADVOKAT untuk memeriksa advokat tersebut dan memberikan rekomendasi pada organisasi advokat tindak lanjutnya;

Rekomendasi tersebut antara lain;

  1. Memberikan pendampingan pada advokat terperiksa saat diperiksa di polisi. Tugas ini akan dilakukan oleh Departemen Pembelaan Profesi ;
  2. Merekomendaai advokat diperiksa terlebih dahulu di dewan kehormatan etik profesi. Rekomendasi ini bermakna bahwa hasil pemeriksaan Komisi menemukan indikasi advokat tersebut dalam menjalankan profesinya telah mengikuti prosedur-prosedur hukum yang diwajibkan dalam pembelaan kliennya. Misalnya dalam hal ini adalah dugaan penggunaan dokumen palsu dalam perkara yang diajukan advokat dalam proses hukum. Bila advokat tersebut menerima dokumen tersebut dari kliennya atas dasar kepercayaan maka advokat tersebut tidak dapat dikenakan pidana menggunakan surat palsu.

Akhirnya saya hendak sampaikan kepada komunitas advokat, bertindaklah profesional . Profesional bermakna Ahli dalam bidangnya dan taat kode etik,maka anda akan terlindungi dalam menjalankan praktek.

Jangan terpengaruh dengan pembayaran jasa hukum yang fantastis oleh klien saudara, sehingga saudara dikendalikan oleh klien. Klien saudara bukan majikan saudara. Justru saudara adalah pengendali perkara klien.

Sugeng Teguh Santoso atau biasa dipanggil Mas Sugeng adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PERADI. Sugeng Teguh Santoso menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia pernah mengikuti Pemilihan Walikota Bogor 2018 sebagai Wakil Walikota Bogor berpasangan dengan calon dari PDIP yaitu Dadang Iskandar Danubrata. Pada Juli 2018, ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilihan Legislatif 2019

Leave a Reply