Intan: Pembentukan Perpres Jaminan Kesehatan Telah Mengabaikan Asas Keterbukaan

Perpres Jaminan Kesehatan ini mendapatkan sorotan, salah satunya karena dinilai memberatkan pasien mandiri yang kurang mampu. Sekelompok praktisi hukum, salah satunya Ibu Intan Nur Rahmawanti, juga dalam proses menguji  Perpres Jaminan Kesehatan ini.

Untuk memperjelas tentang proses hukum ini, saya menemui salah satu pemohon Uji Materi Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yaitu Intan Nur Rahmawanti. Kami berbicara banyak mengenai Proses Uji Materi Perpres Jaminan Kesehatan ini.

Dalam perbincangan santai, Intan menjelaskan berbagai alasan kenapa ia dan rekan – rekannya sesama Advokat menguji Prepres Jaminan Kesehatan yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden ini.

  1. Bagaimana ceritanya sampai anda ikut sebagai Pemohon Uji Materiil Perpres 75/2019?

Indonesia sudah terlalu banyak peraturan dan Perpres 75/2019 ini bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 dan 6 UU 12/2011 dalam pembentukannya. Seharusnya Perpres dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tapi dalam Perpres ini tidak demikian sehingga menurut saya dan Rekan-Rekan Pemohon layak diuji ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

  1. Apa keberatan-keberatan yang diajukan anda dan rekan-rekan Pemohon sehingga harus ajukan Uji Materiil?
MUST READ  Tempat Kerja dan Fasilitas Publik Wajib Sediakan Ruang Menyusui

Dari survey sederhana diperoleh data bahwa banyak elemen masyarakat yang akan dirugikan atas implementasi Perpres ini saat diberlakukan Januari 2020. Sebelum Perpres ini terbit sudah banyak kritik terhadap BPJS Kesehatan karena tidak memberikan manfaat yg cukup signifikan bagi masyarakat sebagaimana tujuannya. Justru malah ditemukan banyak keluhan dan masyarakat semakin terbebani dengan adanya iuran yg diwajibkan. Namun dalam Uji Materiil terhadap Perpres 75/2019 saya dan Rekan-Rekan keberatan dari segi formil karena dinilai tidak mengedepankan asas-asas pembentukan peraturan perundangan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12/2011

  1. Dimana letak kekeliruan dari Perpres 75/2019 ini?

Bahwa dalam Permohonan , ada materi dalam Perpres 75/2019 yang kejelasan rumusannya justru multitafsir karena beberapa batang tubuh yang disebutkan tidak tercantum. Kemudian apakah Perpres tersebut melewati tahapan perencanaan sesuai diatur dalam UU 12/2011

MUST READ  Di PHK karena Perkawinan dengan Karyawan di dalam Satu Perusahaan?

Pasal 30 yang berbunyi :  ”Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden” justru kami Para Pemohon bahkan publik tidak mengetahui sama sekali sehingga Perpres tersebut telah mengabaikan asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g) termasuk mengabaikan Pasal 6 huruf g yang dalam Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara serta tidak jelas rumusannya (Pasal 5 huruf f).

Disamping itu dengan memperhatikan tujuan dari pembentukan peraturan perundangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dalam Perpres ini tidak memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat, sehingga jika diterapkan akan sangat potensial merugikan masyarakat yang menjadi objek hukum dari implementasi beleid tersebut.

  1. Apakah masih bisa kekeliruan tersebut diselesaikan diluar Uji Materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atau diluar peradilan?

Saya kira tidak bisa dan urgensi untuk diuji materiil agar Bapak Presiden sebaiknya menunda implementasi dari Perpres 75/2019 pada Januari 2020 agar diperbaiki terlebih dahulu substansi yang diatur dalam Perpres tersebut dengan memperhatikan kaidah dan tujuan dibentuknya peraturan perundangan tersebut.

  1. Apa harapan anda tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di masa depan dan utamanya terhadap Perpres ini?
MUST READ  Anak Hukum Wajib Tahu, Begini Cara Mencari Referensi Penting buat Mahasiswa Hukum

Bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah berbarengan dengan tanggung jawab penyediaan hak dasar lainnya bagi masyarakat. Sehingga Pemerintah diharapkan membatalkan Perpres karena terdapat kekeliruan dalam pembentukannya.

One Reply to “Intan: Pembentukan Perpres Jaminan Kesehatan Telah Mengabaikan Asas Keterbukaan”

  1. BPJSKIS kurang memberi manfaat darimana??? Sdh jelas² murah. Pedagang bakso, ojol, tukang sapu, mereka hidupnya tenang krna BPJS. Udh jelas juga membantu orang kurang mampu untk operasi besar…..
    Mmg Dokter yg merosot, tp hey lihatlah lbh banyak yg tertolong… Soal harga, pastinya akan menyesuaikan… Pelanggan nonor satu…
    #opini

Leave a Reply