#TubirIntim Episode 4: Apa Kabar Isu Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia?

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan tahun 2017 yang mencatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 348.446 kasus. Data tersebut berasal dari Catatan Tahunan (Catahu) yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra pengada layanan sebanyak 3% (13.568 kasus). Dan sepanjang tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta menerima 794 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai contoh yang ramai dibahas beberapa waktu yang lalu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang dosen di Tangerang dengan menganiaya istrinya hingga nyaris tewas, hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja dan masih kerap terjadi hingga saat ini.

Selain itu juga selama sepuluh tahun terakhir, komnas perempuan mendapati jumlah pelaporan terkait kekerasan terhadap perempuan yang cenderung meningkat, dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan yang berani melapor. Selain itu, tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban kekerasan terhadap lembaga-lembaga penyedia layanan pendampingan kasus kekerasan seksual juga meningkat.

Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) organisasi gagasan Komnas Perempuan, lahir di tengah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya menopang sistem hukum yang adil bagi kesetaraan gender.

Diresmikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 silam, IFLC memiliki banyak kegiatan pada fokus bidangnya yaitu kekerasan pada anak dan perempuan. IFLC menunjukkan keseriusannya dengan memberikan tujuh poin hasil Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun IFLC 2019 bertema ‘Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Dimensi Regulasi dan Implementasi Hukum’. Tujuh poin catatan ini disampaikan dalam bentuk surat kepada Presiden Jokowi, Mahkamah Agung, DPR, Menteri PPPA, Komnas Perempuan, KPAI, Jaksa Agung dan Kapolri.

Dalam #TubirIntim kali ini akan dibahas sisi hukumnya mengenai perkembangan isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan bagaimana peran IFLC sebagai organisasi yang memiliki fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Leave a Reply