Tuan Presiden, Rumus Korupsi itu Sederhana

Tuan Presiden, sesungguhnya saya tidak peduli soal kapan dan dimana Tuan akan memperingati hari anti korupsi. Namun, jawaban Tuan atas pertanyaan murid SMK 57, sungguh mengganggu saya. Tuan menjawab “sederhana” atas pertanyaan “rumit” murid SMK 57 tersebut “Ya kalau di undang-undangnya memang ada [aturan] yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan”

Tuan Presiden, perlukan saya ingatkan kembali kalau Penggunaan hukuman yang keras selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang diharapkan. Tuan Presiden malah melanggengkan budaya penal populism yang irasional dan tanpa bukti namun sungguh virusnya merasuk keseluruh alam pikiran masyarakat Indonesia. Tuan jangan lupa perang terhadap narkotika ternyata tidak membawa dampak apapun, karena BNN malah menyebut ada kenaikan jumlah pengguna narkotika sebesar 0.03%. Tapi saya juga paham, konon kabarnya hukuman mati (dan juga eksekusi mati) semata – mata untuk menunjukkan bahwa bahwa penguasa adalah seorang yang kuat. Maka sayapun tiada heran banyak penguasa negeri memegang teguh kredo “apapun masalah hukumnya maka hukuman mati adalah obatnya.”

Tapi Tuan jangan lupa, kalau menurut Indeks Persepsi Korupsi, justru Negara-negara yang menduduki 20 peringkat tertinggi tidak memiliki hukuman mati untuk korupsi. Tuan Presiden kalau nggak percaya boleh minta Menteri Hukum dan HAM untuk mengecek hukum di Negara Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman. Mereka semua kisaran nilainya antara 70 hingga 91 dari total nilai tertinggi 100.

Sementara, kalau berkaca pada RRC yang tingkat kedoyanan pada eksekusi hukuman mati kira – kira sama dengan Negara kita, tidak mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsi dari RRC masih berkisar antara 37 hingga 41. Nggak jauh – jauh amat dari IPK Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 di periode yang sama.

Data sederhana yang seharusnya kalau dibaca dengan kepala dingin, maka pikiran Tuan tidak akan semakin rumit. Kan sudah terlihat jelas, bahwa penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi.

Lagipula, Indonesia juga punya program kerjasama dengan Negara – Negara Eropa. Kalau korupsi diancam pidana mati, maka jika pelaku korupsi kabur ke Negara – Negara yang anti hukuman mati akan sulit dilakukan ekstradisi. Konon, menurut hukum yang berlaku di negera-negara Eropa, Australia, dan Argentina misalnya, permohonan ekstradisi akan ditolak apabila orang yang akan diekstradisi berpotensi diancam dengan pidana mati atau apabila negara yang menjadi tujuan ekstradisi tidak dapat menjamin bahwa pidana mati tidak akan diterapkan pada orang yang diekstradisi. Karena itu Tuan, segeralah sadar jika pilihan untuk menerapkan hukuman mati malah menghambat proses penegakan hukum kasus korupsi.

Tuan Presiden, sungguh lebih sederhana dan bermakna jika Tuan berfokus kepada upaya pencegahan dengan mereformasi sistem hukum dan pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Karena rumus korupsi sungguh sederhana  yaitu C= (D+M) – A. Kalau Tuan masih bingung, silahkan Tuan berguru pada yang menemukan rumus itu.

 

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda. Saat ini ia berkarya sebagai peneliti di ICJR dan fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial dalam sistem peradilan pidana, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkotika yang berbasis bukti.

Leave a Reply