Tuah Legislasi Pelemahan KPK

Hasil revisi UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disusun secara kilat dan kontroversial mulai menunjukkan tuahnya. Tuah ini salah satunya terlihat dari sulitnya KPK melakukan penyergapan terhadap salah seorang petinggi PDI P yang terlibat dalam kasus suap KPU beberapa waktu lalu. Pimpinan KPK yang baru juga nampak bertaji mengendalikan penyidik dan pegawai KPK agar tidak terlalu jauh menelisik perkara suap yang melibatkan partai pendukung pemerintah. Selain itu tuah lain dari UU 19/2019 adalah kurang terdengarnya kiprah KPK dalam mengawasi penyalah gunaan dana yang digelontorkan pemerintah di masa pandemi ini.

Harus diakui, kondisi KPK saat ini memang problematis. Dengan komposisi Komisioner KPK yang dihasilkan melalui proses yang kontroversial, nampaknya sulit mempercayakan mereka kewenangan besar dalam UU yang lama tanpa pengawasan yang kuat. Namun demikian, desain Dewan Pengawas yang ada dalam UU KPK saat ini juga bermasalah. Selain dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan Presiden, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan ijin upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umum KPK. Alih-alih mempromosikan due process, prosedur perizinan oleh Dewan Pengawas ini lebih mirip mekanisme ijin Presiden yang ada di Kejaksaan dan Kepolisian yang terbukti menyulitkan proses penyidikan kasus yang melibatkan elit politik .

Dengan kewenangan KPK yang besar tentu diperlukan adanya Dewan Pengawas yang mengawasi etika dan prilaku komisioner beserta para pegawainya. Namun kewenangan pengawasan haruslah dibatasi tidak termasuk dalam pemberian ijin upaya paksa. Jaminan  due process dalam hukum acara termasuk upaya paksa dalam kasus korupsi haruslah diatur dalam KUHAP dengan memberikan hak kepada masyarakat menguji upaya paksa aparat di pengadilan.

Selain itu, pencabutan status komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dalam UU KPK yang baru ini juga menimbulkan hambatan prosedural. Dampak turunannya, UU KPK baru bahkan secara implisit memberi peluang pengendalian rencana tuntutan oleh Jaksa Agung. Hal lain yang kontroversial dalam UU KPK baru ini adalah status ASN pegawai KPK serta kewajiban tergabung dalam Korps Pegawai Negeri. Tanpa pembedaan yang tegas dengan PNS kementerian lain, dapat dipastikan independensi pegawai KPK akan semakin tergerus. Ini seperti mengulangi proses pembungkaman Jaksa dan Persatuan Jaksa (Persaja) di masa rezim otoriter yang sering mengkritik dan menolak intervensi pemerintah dalam proses penuntutan perkara pidana (Afandi, 2019).

Ini yang membuat masyarakat sipil semakin meragukan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Jika dirunut sejak awal periode pertamanya, Jokowi nampak lebih senang mengindari langkah represif dan mengutamakan langkah preventif dalam penanganan kasus korupsi. Selain mengurangi anggaran Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, Jokowi juga menginstruksikan pembentukan TP4 di Kejaksaan untuk mendampingi proyek pemerintah. Meski  pembentukan TP4 Kejaksaan ini kemudian dievaluasi karena menimbulkan banyak masalah dan pada akhirnya  dibubarkan akhir tahun 2019 kemarin.

Di periode keduanya, Jokowi memastikan dirinya tidak memiliki beban dalam mengambil keputusan kontroversial untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, nampak jika Jokowi lebih menghendaki stabilitas politik dan menghindari kegaduhan akibat proses pengungkapan kasus korupsi seperti yang dilakukan KPK terhadap elit politik dan petinggi Kepolisian beberapa tahun lalu. Demi derasnya investasi dan mulusnya proyek pembangunan, pemerintahan Jokowi nampak tidak mengindahkan demonstrasi mahasiswa dan tuntutan masyarakat sipil untuk mengevaluasi proses revisi UU KPK serta pemilihan komisioner KPK yang bermasalah. Kondisi ini seperti mengulang sejarah pelumpuhan Kejaksaan di awal tahun 1960 an yang sebelumnya dikenal garang mengungkap kasus korupsi di kalangan elit politik dan petinggi militer karena mengganggu stabilitas politik (Lev, 2000).

Beruntung tidak seperti zaman otoriter, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK)  menjadi tumpuan masyarakat sipil untuk menguji produk legislasi yang bermasalah dan bahkan koruptif. Dalam konteks ini, MK memiliki kewenangan untuk menguji sejauh mana revisi UU KPK disusun telah mengindahkan prinsip Negara Hukum. Oleh karenanya, banyaknya celah dalam UU KPK baru yang sepertinya memang disediakan untuk melawan upaya pemberantasan Korupsi haruslah menjadi perhatian selama proses uji materi.

Selama ini model pemberantasan Korupsi oleh KPK dipuji oleh banyak negara sebagai model yang efisien dalam mengontrol tindak pidana korupsi (McGloin, 2013). Namun sayangnya, Pemerintah dan DPR nampaknya lebih suka mengadopsi Power Model yang disebut King (1981) bertujuan untuk memelihara dominasi elit dalam proses penegakan hukum. Masyarakat tentu berharap bahwa MK dapat menguji dan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan model pemberantasan korupsi yang dipilih oleh Presiden dan DPR ini.

Proses persidangan MK ini tentu layak disimak mengingat adu bukti serta dalil yang diajukan oleh Pemerintah, DPR dan masyarakat sipil akan memperlihatkan apakah komitmen pemberantasan korupsi sebatas pencitraan atau ada faktor lain. Ini juga akan menjadi ujian bagi profesionalitas MK di tengah dugaan kontroversi pasal-pasal dalam revisi UU MK yang diduga sarat kepentingan.

 

Sejak 2008 Fachrizal Afandi menjadi staf pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini menjadi Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) UB. Fokus kajian Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Sosio-Legal, Kriminologi

Leave a Reply