Tiga Usulan Dalam Perpres Baru Pengganti Perpres 75/2019

Bahwa rencana pengaturan tentang menjamin para peserta BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan baik diduga terserang Covid 19  (Corona) ataupun tidak perlu diapresiasi. Hal ini sejalan dengan Tujuan BPJS pada Pasal 3 UU BPJS yang menyatakan BPJS bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarga nya.

Dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud kebutuhan dasar adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mengenai Perpres baru yang menggantikan Perpres 75/2019 sekurang-kurangnya harus menegaskan dua hal yaitu

Pertama, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri tidak mengalami penyesuaian iuran dan Kedua, pembayaran iuran yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7P/HUM/2020 dijadikan deposit dalam pembayaran iuran di periode selanjutnya.

Sehingga Perpres baru yang akan terbit diharapkan memang benar-benar berpihak ke publik sesuai amanat UU BPJS dan UUD 1945 khususnya dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Indonesia.

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

Leave a Reply