Tempat Kerja dan Fasilitas Publik Wajib Sediakan Ruang Menyusui

Perkembangan zaman menuntut beberapa tempat menyediakan ruang khusus bagi ibu menyusui. Ruang menyusui atau dikenal sebagai ruang ASI atau ruang laktasi merupakan ruangan yang disediakan sebagai fasilitas umum, yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI (Air Susu Ibu) yang dapat digunakan oleh ibu menyusui.

Pada tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, telah diatur mengenai penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Pengaturan tersebut tentu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 128 yang mengatur hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, secara khusus negara juga memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang sedang menyusui anaknya yang diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

?Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja?

Berdasarkan hak-hak dari ibu dan bayi tersebut, maka keberadaan fasilitas khusus dalam bentuk ruang menyusui di fasilitas publik menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sebagai wujud peningkatan peran dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap program pemberian ASI ekskulif sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan.

Kewajiban penyediaan ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum, dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri 15/2013 yang mewajibkan setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatak bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan yang sama, menjelaskan bahwa pemberian kesempatan yang dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Standar penyediaan ruan ASI dalam Peraturan Menteri 15/2013, diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

    1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran moniman 3?4 meter persegi dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
    2. Terdapat pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup
    3. Lantai keramik/semen/karpet
    4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
    5. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
    6. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
    7. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
    8. Kelembapan berkisar antara 30%-50%, maksimum 60%
    9. Tersedianya wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Berdasarkan tatanan aturan hukum, dapat dilihat bahwa pada pengaturannya pemerintah dapat dikatakan cukup serius untuk melindungi dan menjamin hak dan fasilitas bagi ibu menyusui. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengaturan penjatuhan sanksi bagi setiap orang dan korporasi yang menghalangi pemberian ASI eksklusif. Sebagai contoh sanksi yang diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 201 UU Kesehatan.

Pada Pasal 128 UU Kesehatan dinyatakan bahwa:

?Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).?

Sedangkan Pasal 201 UU Kesehatan mengatur sanksi bagi korporasi yang menghalangi pemberian ASI eksklusif, dengan ketentuan dapat menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Selain pidana penjara dan denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

I become more me than I've ever been

Leave a Reply