Tantangan Penyatuan PERADI

Penandatangan kesepakatan untuk menyatukan 3 PERADI telah ditandatangi ketiga Ketua Umum DPN PERADI pada 25 februari 2020 dihadapan Menteri Hukum dan HAM dan Menko Polhukam. Dalam kesepakatan itu disepakati masing-masing DPN PERADI menunjuk 3 orang perumus untuk membuat konsep dan tata cara pelaksanaan Munas Bersama. Tentu hal ini sangat menggembirakan dan membawa harapan bagi dunia advokat indonesia sebagai langkah awal menuju single bar organisasi advokat dalam wadah tunggal sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Besar harapan advokat indonesia bahwa kerja dari team 9 ini menghasilkan konsep yang bisa diterima oleh seluruh PERADI dalam system pemilihan dalam Munas bersama nantinya. Saat ini, DPN PERADI RBA menggunakan system Omov, DPN PERADI SAI menggunakan system Opov, dan DPR PERADI GSS menggunakan system perwakilan.

Tentu ada kemungkinan adanya kendala yang bisa menghambat rekonsiliasi dari PERADI, terutama dengan system pemilihan. Ini akan memakan waktu yang panjang dan tidak menutup kemungkinan juga perdebatan dan kendala dalam pelaksanaannya nanti. Meskipun dalam kesepakatan tersebut berbatas waktu 3 bulan.

Masalah lainnya adalah saat PERADI sudah bersatu, masih ada organisasi advokat lainnya di luar PERADI yang diperkirakan jumlahnya mencapai 30 organisasi advokat. Sebagian besar dari Organisasi Advokat ini sudah mendapatkan SK pengesahan dari Menkumham. Pertanyaannya apakah dengan bersatunya PERADI berarti juga tidak berlakunya SK Pengesahan tersebut? Ini menyisakan persoalan lain yang perlu dihadapi

Tantangan lain adalah keberadaan SEMA No 73 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyumpahan yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap calon advokat yg diajukan oleh organisasi – organisasi advokat lainnya. Apakah MA akan membatalkan SEMA tersebut?

Single bar atau wadah tunggal adalah jalan keluar yg terbaik sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dunia advokat akan menunggu apakah akan terwujud single bar atau wadah tunggal dalam bentuk penyatuan satu dewan kehormatan, satu kode etik advokat serta satu regulasi pkpa, upa, dan sumpah

Leave a Reply