Tanggapan Terkait Kasus Reyndhart Rossy N. Siahaan

Penguna Ganja Untuk Kepentingan Medis, Dapat Dibebaskan Dari Jeratan Hukum Pidana

Pengguna Narkotika jenis ganja untuk kepentigan medis dapat dibebaskan dari jetaran hukum pidana. Sebeb, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu (Alenia Ke-1, Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika/UU Narkotika). Karenanya, tidaklah mengherankan apabila dalam konsideran menimbang huruf b UU Narkotika, ditegaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara yuridis, ganja (cannabis) berdasarkan lampiran 1 angka 8 dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), di kategorikan sebagai narkotika golongan I. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Walupun demikian, harus diingat bahwa orginal intent dari UU Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 4 Huruf a UU Narkotika).

Dalam kaitannya dengan kasus No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tentang  penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, terungkap bahwa terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan, benar sesuai dengan hasil Radiologi atau CT Scan, Nomor Registrasi RJ1508100084, di OMNI Hospital pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa telah menderita sakit saraf terjepit pada tulang belakang dan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan sudah beberapakali melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh permanen karena seringkali kambuh.

Pada akhir tahun 2018, sakit terdakwa kambuh lagi karena pekerjaan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah sebagai Kurir yang banyak mengangkat barang-barang berat. Karena keterbatasan biaya untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus selalu sehat untuk dapat mencari nafkah demi menghidupi keluarganya, maka terdakwa mencari dan menemukan metode penyembuhan alternarif atas penyakitnya di internet bahwa sakitnya dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi ganja dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri guna mengobati rasa sakit sarafnya yang terjepit pada tulang belakang.

Dengan fakta hukum yang demikian, maka tidaklah “elok” apabila Reyndhart Rossy N. Siahaan dari Jeratan yang memanfaatkan  ganja (cannabis) untuk kebutuhan kesehatan dengan cara meminum air rebusan daun ganja untuk proses penyembuhan sakit pada syarafnya yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radiologi atau CTSCAN No. Registrasi RJ1508100084 di OMNI Hospital, bahwa sakitnya adalah “syaraf terjepit pada tulang belakang”, dikriminalisasi. Pelarangan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan ganja (cannabis) untuk kepentingan kesehatan, justru bertolak belakang dengan eksistensi dari UU Narkotika itu sendiri.

Artinya dalam kasus dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, seharusnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi kalaupun ada unsur kesalahan dari terdakwa, maka terdakwa harus mendapatkan penghapusan pidana (strafuitluitingsgronden).

Penghapusan atau peniadaan pidana bagi terdakwa merupakan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum. Teknisnya, hakim memutus perkara dengan membenarkan atau memaafkan terdakwa untuk tidak dipidana atas perbuatannya yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik. Alasan yuridis bagi hakim untuk penghapusan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, dapat berupa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden).

Berpijak pada fakta persidangan dan mengacu pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, akan tetapi berdasarkan  Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/KPANG/Eku.2/03.20., tertanggal 28 Mei 2020, dimana Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, maka alasan penghapusan pidana (strafuitluitingsgronden) yang harus diberikan bagi terdakwa adalah alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) dan bukan alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden).

Alasannya, terdakwa memanfaatkan ganja untuk menyembuhkan sakit sarafnya yang terjepit pada tulang belakang karena sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh permanen karena seringkali kambuh dan pada saat kambuh di tahun 2018, terdakwa tidak punya cukup uang untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya, terdakwa memanfaatkan ganja untuk kesembuhan penyakitnya karena di paksa oleh keadaan (noodtoestand). Argumen ini memiliki korelasi dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk mempidanakan terdakwa. Sebab, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, hanya di rancang untuk mempidanakan pelaku dan bukan perbuatan dari pelaku. Dalam teori hukum pidana, alsan pemaaf itu berkaitan dengan unsur subjektif dari sutu tindak pidana, yakni niat jahat (mens rea) dari terdakwa, sedangkan alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan jahat (actus reus) dari terdakwa.

Tidak Tepat Reyndhart Rossy N. Siahaan Dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika

Terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, akhirnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika).

Awalnya, terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dihadirkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan alternatif dengan konstruksi sebagai berikut: Peratama, Dakwaan Kesatu mempergunakan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika; Kedua, Dakwaan Kedua mempergunakan Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika; dan Ketiga, Dakwaan Ketiga mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, namun dalam tuntutannya, Penuntut Umum hanya mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, akan tetatpi dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/KPANG/Eku.2/03.20., tertanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Secara yuridis, Ganja (cannabis) dikategorikan sebagai narkotika Golongan I (Lampiran 1 Angka 8 UU Narkotika) dan menurut Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika), mengamanatkan untuk: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkotika dan/atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut, dihitung sebagai masa menjalani tahanan (Bandingkan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika).

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, pada intinya dirancang oleh para perumus UU Narkotika untuk mempidanakan pelaku dan bukannya mempidanakan perbuatan dari pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya frasa “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” dalam rumusan delik dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika. Selain itu, argumen ini diperkuat juga dengan pemaknaan istilah “Penyalah Guna” yang dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dimaknai sebagai “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau  melawan hukum”.

Dengan konstruksi berpikir yang demikian, maka seharusnya dalam pembuktian di persidangan terkait kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana masud dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, harus difokuskan pada aspek penyalah guna (pelaku) dan bukannya pada aspek penyalahgunaan (perbuatan). Atau dengan kata lain, sesoarang akan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, apabila dalam persidangan terbukti mens rea atau niat jahatnya dan bukan karena terbukti perbuatan jahatnya (actus reus).

Dalam perspektif hukum pidana, rumusan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika ini memiliki “cacat bawaan” karena tidak memenuhi syarat dari suatu rumusan delik. Artinya, rumasan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, belum bermakna sebagai rumusan suatu tindak pidana. Alasannya, rumusan dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika hanya menyebutkan pelaku dan niat jahat dari pelaku yang merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana beserta sanksinya. Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, akan bermakna sebagai suatu rumusan tindak pidana, apabila rumusan pasalnya mengandung unsur subjektif (unsur yang terkait dengan pelaku termasuk didalamnya niat dari pelaku), unsur yang terkait dengan perbuatan/tindakan yang dilarang atau strafbaar (unsur objektif) dan ancaman pidana (strafmaat).

Dengan kerangka pikir yang demikian, maka dalam kasus penyalah guna narkotika golongan I dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg dengan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan yang terlibat dalam perkara penyalah guna narkotika golongan I, tidak dapat dituntut hanya dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika saja, tanpa menjunctokannya dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Narkotika dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pemberian Sanksi Pidana bagi Terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan, Seharusnya Menjadi Pilihan Terakhir

Walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat Bab khusus yang mengatur tentang ketentuan pidana namun kalau dicermati materi muatannya, maka UU Narkotika merupakan generasi dari Undang-Undang administrasi. Kebijakan untuk mempergunakan sanksi pidana dalam Undang-Undang administrasi dalam hal ini UU Narkotika, harus dibarengi dengan kepatuhan untuk mempedomani dan mentaati rambu-rambu yang terdapat dalam hukum pidana. Jika tidak, maka akan menghilangkan karakteristik hukum pidana yang sanksinya bersfifat negatif. Bahkan dapat menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan.

Salah satu asas hukum pidana yang menjadi rambu yang harus ditaati dalam implementasi UU Narkotika adalah asas Ultimum Remedium yang pada intinya mengharuskan untuk hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, jika dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan, kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara bernomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, asas Ultimum Remedium tidak boleh diabaikan oleh pihak penegak hukum. Artinya, kalaupun kalaupun nantinya terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan di vonis bersalah, maka seharusnya tidak dinyatakan bersalah dan dipidanakan, tetapi harus direhabilitasi. Hal ini memiliki korelasi dengan asas ultra petita yang pada intinya mewajibkan untuk hakim dalam memutus suatu perkara tidak melampaui apa yang di minta dalam tuntutan, tetapi tidak berarti hakim harus menyetuji semua yang dituntut.

Sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/KPANG/Eku.2/03.20., tertanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika yang menghendaki diterapkannya asas Ultimum Remedium. Argumen ini sejalan dengan amanat 127 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika yang mengharuskan bahwa apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkotika dan/atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut, dihitung sebagai masa menjalani tahanan.

Keberadaan asas Ultimum Remedium  dalam UU Narkotika adalah penting karena yang menjadi korban adalah justru pelakunya itu sendiri. Karenanya, tindak pidana narkotika sering disebut sebagi salah salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (victimless crime). Dalam ilmu hukum pidana, kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (concensual crimes).

Kejahatan tanpa korban ini merupakan konsekuensi logis dari gagalnya Negara dalam menjalankan 3 (tiga) jenis kewajibannya, yaitu: Pertama, kewajiban untuk melindungi (to protect). Kewajiban untuk melindungi, menuntut negara dan aparaturnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka;

Kedua, kewajiban untuk menghormati (to respect). Kewajiban ini menuntut negara dan semua aparaturnya untuk tidak bertindak apapun yang melanggar kebebasan dan integritas dari individu atau kelompok; dan Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (to fulfill). Kewajiban untuk memenuhi ini, menuntut negara beserta aparaturnya untuk melakukan tindakan yang memadai dalam rangka pemenuhan hak setiap orang yang tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.

Dengan demikian, dalam kasus dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tentang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, harusnya yang dipersalahkan adalah Negara dan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan tidak dapat di pidana karena kesalahan yang dilakukan oleh Negara.

Marthen Luther Johannes Paul SinlaEloE, Koordinator Divisi Advokasi Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT). Pada 2011, bersama-sama dengan aktifis Rumah Perempuan, yakni: Libby SinlaEloE dan Tri M. Soekirman, menulis buku tentang penyelesaian alternatif kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diterbitkan oleh Rumah Perempuan dengan judul: "Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga". Di tahun 2015, menulis buku berjudul: "Memahami Surat Dakwaan" yang diterbitkan oleh Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT). Pada tahun 2017 menulis 2 (dua) buku, yakni: "Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang diterbitkan oleh Setara Press, serta "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang ditulis bersama dengan Libby SinlaEloE dan diterbitkan oleh Rumah Perempuan. Di tahun 2019, bersama dengan Libby SinlaEloE menulis buku yang diterbitkan oleh Rumah Perempuan dengan judul: "Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Leave a Reply