Status Darurat Kesehatan Masyarakat (yang terlambat)

Senin 30 Maret 2020, Presiden RI telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menindaklanjuti status darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona sebagaimana diputuskan oleh Ketua BNPB melalui Keputusan No 9A tahun 2020. Dikutip dari detik.com hari ini, Presiden telah menetapkan PSBB dan status darurat kesehatan masyarakat melalui Peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden.

Penetapan ini dinilai membingungkan beberapa pihak mengingat sejak 16  Maret pemerintah daerah DKI Jakarta telah meliburkan sekolah dilanjutkan dengan penetapan masa tanggap darurat covid 19 dengan menetapkan bekerja dari rumah bagi karyawan dan memperpanjang sekolah dari rumah hingga 19 april 2020.

Berdasarkan situasi darurat wabah yang saat ini berlaku, terdapat 5 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini, yakni

  1. UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
  2. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
  4. UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  5. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 tahun 1957 dan menetapkan keadaan bahaya

Setiap Undang-undang sebagaimana disebut diatas mengatur hal-hal terkait isu kesehatan dan wabah penyakit menular serta kegawatdaruratan yang menyertainya. Dalam penanganan pandemic global covid-19 ini, Pemerintah dinilai cukup “gagap” dengan penerapan dasar hukum dalam kebijakan yang diambil sejak awal. Hal tersebut dapat dilihat dari kronologi kebijakan yang diambil baik di tingkat pusat dan/atau daerah dibawah ini :

28 Januari 2020

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 9A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

Februari 2020

  • Keppres No. 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19)
  • Keputusan Menteri Kesehatan No. 01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah

29 Februari 2020

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 13A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

20 Maret 2020

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Serta keputusan kepala daerah di daerah lain (DKI Jakarta sebagai sample)

30 Maret 2020

  • Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19)
  • Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 19 (Covid 19)

Kebijakan yang diputuskan oleh Presiden RI melalui pidatonya tanggal 30 Maret 2020 adalah status darurat kesehatan masyarakat dibarengi dengan kebijaka pembatasan sosial berskala besar. Presiden turut memerintahkan jajaran menterinya untuk segera menyiapkan aturan pelaksanaan di level provinsi, kabupaten, dan kota agar pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penjarakan fisik bisa benar-benar diterapkan di lapangan.

Analisa dan Kajian atas keterkaitan ke-5 Peraturan Perundang-undangan diatas adalah sebagai berikut:

UU No. 4/1984 :

Kewenangan Menteri untuk menetapkan jenis penyakit tertentu yang dapat menimbukan wabah

UU No.36/2009 :

Dasar hukum masalah kesehatan yang dalam situasi ini telah dikesampingkan berdasarkan pasal 156 ayat (4)

UU No. 24/2007 — Perpres No. 17/2018

  1. Epidemi / Wabah masuk dalam kategori Bencana Non Alam
  2. Kewenangan penetapan status dan tingkatan bencana nasional ada pada Presiden RI dan Daerah pada Kepala Daerah terkait

UU No. 6/2018

  1. PSBB termasuk dalam bagian kekarantinaan kesehatan (setidaknya meliputi 3 kegiatan)
  2. Kedaruratan Kesma ditetapkan oleh Presiden RI yang diatur lebih lanjut melalui PP
  3. Kriteria pelaksanaan PSBB diatur dalam PP
  4. Ancaman pidana bagi orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

Perppu 23/1959

  1. Syarat darurat sipil apabila ada ancaman pemberontakan / bencana alam yang membahayakan keamanan/ketertiban hukum negara, Timbul perang/bahaya perang, dan Hidup negara berada dalam keadaan bahaya.

Kesimpulan :

  1. Ketua BNPB tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status bencana. Kewenangan penetapan status bencana berada pada Presiden RI
  2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang tanggap darurat dengan meliburkan sekolah, karyawan dan meniadakan kegiatan ibadah atau kegiatan lain yang mengumpulkan massa merupakan implementasi dari PSBB yang notabene belum ditetapkan oleh Presiden saat itu.
  3. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari perintah UU No. 6 tahun 2018 perihal kedaruratan kesehatan masyarakat;
  4. Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang PSBB bersifat umum-konkrit, dimana norma pengaturan pada PP ini hanya berlaku khusus pada masalah corona.
  5. Alternatif Status darurat sipil tidak relevan dengan situasi saat ini, karena definisi bencana saat ini adalah Bencana Non alam dan bukan bencana alam sebagaimana diatur dalam Perppu 23/1959.
  6. Keputusan Presiden No. 11/2020 dan PP No. 21/2020 dinilai terlambat diberlakukan mengingat status kedaruratan kesehatan masyarakat sepatutnya menjadi dasar bagi Kepala daerah dalam menetapkan kebijakan bagi daerahnya masing-masing

Subhan H. Panjaitan memiliki 17 tahun pengalaman dalam bidang terapi dan rehabilitasi napza, legislasi dan advokasi kebijakan. Berawal dari praktisi klinis sebagai Konselor Adiksi hingga saat ini fokus pada advokasi kebijakan terkait isu narkotika dan dampak buruknya (HIV, Hepatitis C, TB dan dampak sosial lainnya). Ia memiliki pengalaman dalam mengadvokasi keterlibatan masyarakat sipil dan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Turut terlibat dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan standar nasional dibidang rehabilitasi napza, pencegahan penanggulangan HIV serta penelitian dan kajian aspek legal terkait lainnya.

Leave a Reply