Soal Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif dalam Penahanan

Terus terang, saya agak gusar dengan penggunaan istilah syarat subyektif dan syarat obyektif dalam wacana penahanan dalam KUHAP.

Secara umum, syarat obyektif dirujuk pada syarat “diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun”, sementara syarat subyektif umumnya merujuk pada “adanya kekuatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana”

Kedua syarat inilah yg selalu mendominasi wacanan boleh tidaknya seorang tersangka ditahan.

Kenapa saya gusar? Lebih karena kalau menggunakan kedua idiom ini, maka tak ada peluang bagi seorang Tersangka yg ditahan untuk menentang penahanannya, kecuali ada persoalan administratif pada surat perintah penahannya.

Tapi sebenarnya apa sih sesungguhnya disyaratkan oleh Pasal 21 KUHAP? Setidaknya ada tiga hal kalau merujuk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang sayangnya ketiga syarat ini selalu terlupakan untuk diajarkan di Fakultas – Fakultas Hukum. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif dan bukan alternatif untuk dapat dilakukan penahanan.

Pertama adalah syarat bukti, harus ada bukti yg cukup yg dimiliki oleh pejabat yg menahan. Bukti yg cukup ini untuk memastikan bahwa pejabat yg menahan sangat yakin bahwa kalau kasusnya dibawa ke Pengadilan, maka tersangka/terdakwa akan diputus bersalah dan Pengadilan diperkirakan akan menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka. Syarat bukti yg cukup ini mestinya bisa dilawan dan diperiksa oleh Pengadilan

Kedua adalah syarat hukum, disini hanya melihat apakah tersangka dikenakan ketentuan yg diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih atau ketentuan hukum lain sesuai yg disyaratkan dalam KUHAP.

Dan ketiga adalah syarat Keperluan. Dalam Pasal 21 KUHAP digariskan cukup tegas yaitu “adanya keadaan yg menimbulkan kekuatiran” dan kekuatirannya disebutkan secara limitatif yaitu “jika tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana”. Saya menolak menggunakan istilah syarat subyektif karena kalau subyektif maka titik beratnya adalah pada kekuatirannya, sementara syarat keperluan titik beratnya adalah ada tidaknya keadaan (yg dinilai secara obyektif) yg menjadi dasar timbulnya kekuatiran tersebut.

Menurut saya rumusan pasal 21 KUHAP jauh lebih baik dibandingkan dengan rumusan yg ada di Rancangan KUHAP. Dalam Rancangan KUHAP, syarat keperluan ini menjadi hilang dan tergantikan dengan syarat subyektif, yg sekali lagi titik beratnya adalah soal “kekuatiran” yg mana tentu saja kekuatiran akan sulit atau tak dapat diuji. Namanya juga kuatir, bagaimana cara mengujinya?

Kedepan, para praktisi dan akademisi hukum mestinya sudah mulai bersikap untuk tidak lagi menggunakan istilah yg tidak tepat itu.

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

One Reply to “Soal Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif dalam Penahanan”

Leave a Reply