Simak! Ini 4 Aspek Penting Terkait Peraturan Perusahaan

Hukum, apapun bentuk dan lingkupnya pasti memiliki tujuan akhir ‘untuk menciptakan ketertiban’. Peraturan Perusahaan (PP), meskipun lingkupnya kecil, juga memiliki tujuan yang sama. Sejatinya, PP adalah upaya pemilik atau pimpinan perusahaan dalam menciptakan ketertiban di lingkungan perusahaan.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 10 orang karyawan untuk membuat PP. Kewajiban ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan tetapi walaupun tidak wajib, dalam proses penyusunannya idealnya tetap meminta saran dari pekerja atau serikat pekerja.

Berikut ini adalah 4 (empat) aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan dalam menyusun PP:

Pertama, dasar hukum. UU Ketenagakerjaan tentunya menjadi dasar hukum utama penyusunan PP. Total terdapat 8 (delapan) pasal, Pasal 108-115, dalam UU Ketenagakerjaan yang spesifik mengatur tentang PP. Dari UU Ketenagakerjaan, lalu muncul sejumlah peraturan turunan yang diterbitkan sejumlah instansi pemerintah.

Di tingkat pusat, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB. Beleid ini adalah pengganti dari peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011.

Berlandaskan pada asas otonomi daerah, setiap daerah juga berwenang menerbitkan peraturan terkait proses pengesahan PP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB.

Kedua, proses penyusunan. Baik itu peraturan tingkat pusat maupun tingkat daerah telah mengatur secara terperinci mengenai proses penyusunan PP. Secara garis besar, proses penyusunan PP terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni internal perusahaan dan instansi pemerintah.

Tahap di internal perusahaan dimulai dari inisiatif pihak perusahaan untuk menyiapkan draft awal PP. Lalu, untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja, dalam hal ini serikat pekerja jika ada di perusahaan tersebut, pihak perusahaan mengirimkan draft awal tersebut.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, saran dan pertimbangan dari wakil pekerja harus sudah disampaikan kepada pihak perusahaan. Jika jangka waktu terlampaui tetapi wakil pekerja tidak mengirimkan saran dan pertimbangan, maka perusahaan dapat memulai proses pengesahan PP ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan.

Berikutnya, tahap di instansi pemerintah dimulai dari perusahaan mengajukan permohonan pengesahan beserta naskah draft PP yang telah ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan bukti tertulis bahwa perusahaan telah meminta saran dan pertimbangan kepada wakil pekerja.

SKPD bidang ketenagakerjaan yang menjadi tempat pengajuan permohonan pengesahan ditentukan berdasarkan kedudukan perusahaan tersebut. Jika perusahaan berada di satu wilayah kabupaten/kota, maka permohonan diajukan ke Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Jika perusahaan berada di lebih dari satu kabupaten/kota tetapi masih dalam satu provinsi, maka permohonan diajukan ke Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi. Jika perusahaan berada di lebih dari satu provinsi, maka permohonan diajukan ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Setelah permohonan diterima, instansi terkait dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dan materi PP yang diajukan.  Output dari penelitian adalah pengesahan atau penolakan.

Pengesahan yang dituangkan dalam surat keputusan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan materi dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Sementara, penolakan harus disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait kepada perusahaan selaku pemohon. Lalu, dalam waktu paling lama 14 hari, perusahaan harus mengirimkan kembali draft PP yang telah diperbaiki.

Ketiga, materi PP. UU Ketenagakerjaan telah membuat batasan tegas tentang materi yang diatur dalam PP. Inti materinya hanya mencakup 5 (lima) hal yakni hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban pekerja; syarat kerja; tata tertib perusahaan; dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Meskipun ada pembatasan, namun secara prinsip PP diperkenankan untuk memuat materi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan jika akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, masa berlaku. Untuk masa berlaku PP, UU Ketenagakerjaan membatasi hanya untuk paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan wajib mengajukan pembaharuan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum masa berlaku PP habis.

Selama rentang masa berlakunya PP, perusahaan dapat mengajukan perubahan dengan cara mengajukan pengesahan kembali ke instansi terkait. Dalam hal, materi perubahan menjadi lebih rendah dari materi PP yang sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus disepakati antara perusahaan dan wakil pekerja.

PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan tetapi proses penyusunan tidak boleh sembarangan. Selain perlu mendengar aspirasi pekerja, pihak penyusun PP juga harus kompeten di bidang ketenagakerjaan. PP yang dibuat secara asal berpotensi menuai polemik karena salah satu materi sensitif dari PP adalah mengatur hak dan kewajiban pekerja.

ICJR Learning Hub hadir menawarkan pengalaman belajar yang berbeda kepada anda, baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja, yang ingin mendalami seluk beluk hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penyusunan PP. Dengan metode e-learning yang dipandu oleh narasumber kompeten, anda akan disuguhi teori dan praktik termasuk studi kasus yang berkaitan dengan penyusunan PP.

 

 

 

One Reply to “Simak! Ini 4 Aspek Penting Terkait Peraturan Perusahaan”

  1. Sebutkan dan jelaskan 3 hal penting hubungan rugulasi dadi pemerintah terhadap perusahaan

Leave a Reply