Euphoria Rehabilitasi Narkoba; Sebuah Dejavu

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebagaimana dikutip dari laman Media Indonesia mengusulkan dilakukannya amnesti massal terhadap pengguna narkoba. Usulan inipun mendapatkan dukungan dari DPR dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mendukung usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang ingin pengguna narkotika direhabilitasi, bukan dipenjara. Hal itu demi mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Pendekatan Rehabilitasi dinilai berbagai kalangan merupakan langkah efektif dalam menekan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ditambahkan, Taufik Basari meyakini jika kebijakan ini dijalankan semua pihak, dapat mengurangi problem kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan. Bagi para pecandu yang sudah terlanjur menjalani pidana, bisa disiasati dengan amnesti massal untuk diubah hukumannya menjadi rehabilitasi.

Usulan dan dukungan atas rencana amnesti massal terhadap pengguna narkoba dari Lapas/Rutan ke dalam rehabilitasi narkoba mengingatkan saya pada euphoria akan program rehabilitasi narkoba sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 2015 pada saat Badan Narkotika Nasional (BNN) menggulirkan program rehabilitasi bagi 100.000 penyalahguna narkoba.

Saat itu, BNN mendorong semua lini masyarakat dan Kementerian/Lembaga untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut, akhirnya hampir semua praktisi program rehabilitasi saat itu “angkat tangan” dikarenakan fokus kerja pada program tersebut lebih menitikberatkan pada pemenuhan target yang ditetapkan. Selain itu, beberapa dampak buruk lain dari situasi tersebut adalah terjadinya mispersepsi dari masyarakat tentang rehabilitasi narkoba. Persepsi yang ditimbulkan saat itu adalah “selama ia pernah menggunakan narkoba maka harus rehabilitasi

MUST READ  Pakai Narkotika, Pencandu atau Bukan?

Dalam mengatasi euphoria ini agar tidak hanya menjadi letupan sesaat adalah perlu adanya penyamaan persepsi dan pemahaman dari semua pihak terkait mengenai definisi program rehabilitasi narkoba. Pendefinisian dan pengelaborasian tekhnis mengenai program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam proses peradilan yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi soaial menyatakan beberapa himbauan perihal :

  1. Tempat Rehabilitasi
  2. Durasi waktu rehabilitasi
  3. Metode program rehabilitasi

Dalam butir 3, SEMA No. 4 tahun 2010 menyebutkan bahwa tempat rehabilitasi yang dapat dicantumkan dalam amar putusan antara lain; Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, RSKO, RS Jiwa, UPTD Kementerian Sosial, Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat. Lamanya rehabilitasi pun turut dihimbau yakni selama 13 bulan secara keseluruhan dengan pembagian 1 bulan untuk fase detoksifikasi, 6 bulan untuk fase primer dan 6 bulan fase reentry. Adanya upaya penggeneralisasian layanan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam SEMA diatas perlu digarisbawahi agar tidak terjadi kontraindikasi antara kebutuhan tiap pengguna napza dengan layanan yang diberikan.

MUST READ  Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi?

Dalam menyikapi usulan Menteri Hukum dan HAM diatas, saya menggarisbawahi tujuan dari amnesti ini, selama tujuan amnesti bagi pengguna narkoba ke dalam rehabilitasi hanya untuk mengatasi over crowding yang terjadi di lapas, saya rasa usulan ini dapat kami terima sebagai alternatif solusi yang bersifat sementara dengan dibarengi dengan upaya penyamaan frekuensi dan pemahaman mengenai definisi layanan rehabilitasi dan permasalahan ketergantungan narkoba yang berbasis bukti. Beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam menyikapi usulan tersebut antara lain

Catatan pertama: Perspektif yang terbentuk pada kalangan penegak hukum dan kementerian/lembaga akhirnya mendefinisikan bahwa bentuk program rehabilitasi adalah rawat inap dalam durasi waktu tertentu. Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori dasar mengenai layanan rehabilitasi. Dalam indikator penilaian akhir pada perangkat Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) yang dikembangkan oleh WHO, disebutkan bahwa terdapat 3 indikator hasil penilaian yang terbagi menjadi :

  1. Tidak ada Intervensi (bagi hasil penilaian yang rendah)
  2. Intervensi singkat (bagi hasil penilaian sedang)
  3. Intervensi intensif (bagi hasil penilaian tinggi)

Masing-masing penilaian menunjukan kebutuhan layanan atau intervensi, dengan kata lain tidak ada penggeneralisasian intervensi terhadap seluruh pengguna napza melalui istilah “rehabilitasi”. Upaya amnesti ke dalam rehabilitasi dapat diterapkan kepada WBP pengguna narkoba berdasarkan hasil skrining dan asesmen yang berbasis bukti agar dapat dilakukan intervensi sesuai kebutuhan

MUST READ  Penelitian Ganja untuk Kesehatan Mendesak untuk Dilakukan

Catatan Kedua: Kesiapan sarana prasarana dan SDM layanan rehabilitasi serta standar pelayanan minimal perlu menjadi perhatian dengan harapan pelaksanaan layanan rehabilitasi dapat dipertanggungjawabkan. Upaya penanggulangan narkoba bukan hanya ranah 1 profesi semata, melainkan 1 kelompok profesi (dokter, psikolog, psikiater, pekerjasosial, konselor adiksi, perawat dll.) yang bekerja sama menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara komprehensif. Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas keberhasilan layanan rehabilitasi harus menjadi rencana kerja dari usulan amnesti kepada pengguna narkoba.

Catatan Ketiga: Pengedepanan perspektif kesehatan bukan semata-mata solusi dari overcrowding yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Perspektif kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba perlu dipahami secara sistematis, tersturuktur dan masif baik oleh Kementerian/lembaga dan/atau komponen masyarakat agar terwujud pemahaman yang bukan hanya berdasarkan nilai pribadi semata namun pemahaman yang berbasis bukti.

3 Replies to “Euphoria Rehabilitasi Narkoba; Sebuah Dejavu”

  1. harus bener” adil nih.
    cz yang termasuk pasal pengguna bukan hanya pasal 127, namun ada pasal 112/111 yang seharusnya pemakai diangkat kepemilikan.
    jadi vonisnya tinggi 5 tahun.

Leave a Reply