Jenis Kelamin Perkara Sengketa Pemilu

Menarik melihat persidangan perkara sengketa hasil pemilu presiden. Tidak saja soal bagaimana membangun argumen dan konstruksi hukum baik dalam permohonan maupun tanggapan termohon dan pihak terkait, terlebih ketika mendengarkan keterangan ahli yang diajukan para pihak, terutama ahli yang dikatakan ?wow?.

Pembuktian, ya dalam perkara apapun, menang tidaknya ?pertempuran? di persidangan pengadilan itu sangat tergantung pada pembuktian yang diajukan. Hukum acara lah yang mengatur cara dan bagaimana mengajukan pembuktian. Jenis alat bukti yang diperkenankan, gradasi kekuatan dari alat bukti yang diajukan, kepada siapa beban pembuktian itu diwajibkan dan sebagainya diatur disana.

Nah, soal pembuktian perkara ini, secara umum kita pengenal perkara yang menyangkut soal privat atau biasa disebut perkara perdata dan perkara publik atau kita kenal dengan perkara pidana. Pembedaan diantara keduanya juga membawa konsekuensi segala sesuatu terkait dengan pembuktian untuk dapat memenangkan sengketa yang terjadi. Dan itu juga mengikat mereka yang diberi kewenangan menjadi pemutus atas sengketa. Mengacu kepada kebenaran yang hendek dicari, apakah kebenaran formil dalam perdata ataukah kebenaran materiil dalam pidna. Jika dalam perkara pidana yang dianut saat ini, adanya minimum pembuktian untuk memunculkan keyakinan hakim, sedangkan dalam perkara perdata dengan kebenaran formal maka ada gradasi kekuatan pembuktian terutama terkait bukti surat.

MUST READ  Di Sini, Kamu Tetap Bisa Memilih Saat Pemilu

Nah, untuk perkara sengketa hasil pilpres ini kira-kira masuk yang mana ya? Jika melihat bentuk pengajuan ada pemohon, termohon dan pihak terkait sih lebih cenderung ke perkara perdata. Tetapi ketika melihat apa yang harus dibuktikan mengenai ada tidaknya upaya yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) rasanya mengarah pada perkara pidana. O iya, soal pembuktian dalam perkara sengketa pilpres juga menarik ketika membicarakan TSM ini. Dengan melihat ketentuan yang ada maka untuk dapatnya dikabulkannya permohonan bukan persoalan yang sederhana.

Setidaknya pertama harus terbangun konstruksi hukum berikut pembuktiannya akan adanya perbuatan-perbuatan (feit materiil) yang TSM untuk memenangkan paslon tertentu yang dilakukan termohon dan/atau pihak terkait. Cukupkah itu, belum tentu saja, karena apa? karena berikutnya juga harus dapat dibuktikan bahwa perolehan suara dengan adanya TSM tadi, ketika dikurangkan dan kemudian ditambahkan kepada perolehan suara pemohon harus menjadi lebih banyak dari suara yang diperoleh pihak terkait.

MUST READ  Legal Audit, Legal Opinion, Legal Memorandum, dan Legal Drafting. Apa Bedanya?

Apakah itu mudah? Tentu saja tidak, terlebih pada ?speedy trial? sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara yang ada. Tidah mudah, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin kan?

Begitulah kira-kira.

Leave a Reply