Begini duduk soalnya. Siapa pun tahu kalau di negara maju di negara kaya pun ada banjir; bukan hanya terjadi di Jakarta. Apalagi kalau banjir diklasifikasi sebagai bencana; keadaan kahar atau force majeure (kekuatan besar diluar kemampuan manusia).
Jika kita rakyat sebaiknya kita bicara soal hak: subyek hak, substansi hak, landasan hak, dan tujuan hak. Tak perlu berlebihan membela atau meracuni akal seakan-akan kita yang pegang kekuasaan, wewenang dan jabatan.
Rakyat boleh bicara haknya. Rakyat yang amat pantas bicara obligasi (kewajiban) negara dan pemerintah. Disiplin hak mengajarkan ada 3 kewajiban pemerintah: to respect, protect, to fulfil (facilitate and to provide); menjamin warga negara untuk menikmati hak-hak yang bisa dicapai (Lihat, CESCR: 1980)
Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.
Segera resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID
Secara singkat, cara pandang dan disiplin hak asasi manusia mempertanyakan apakah Presiden, Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan melakukan kewajibannya? Biar mereka yang menjawabnya; dan biar para jubir dan buzzer penguasa yang berpikir.
Tanya: mengapa banjir jadi langganan. Tanya: kenapa pompa penyedot air tak berfungsi. Tanya: kenapa perahu karet kurang? Tanya: mengapa harus menunggu air masuk kedalam bumi?
Rakyat…iya kita, kamu… iya kamu…kamu lebih baik dan sebaik-baiknya ada dipihak yang bertanya…!
Advokat, Kurator dan Pengurus
