Seberapa Penting Sebuah Peraturan Memiliki Naskah Akademik?

Dalam proses pembentukan suatu peraturan, kita sering mendengar istilah naskah akademik yang menyertai sebuah rancangan peraturan. Naskah Akademik sendiri menurut UU No 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai sebuah naskah yang menyertai suatu rancangan peraturan, kedudukan naskah akademik dalam pembuatan peraturan di Indonesia bukanlah hal yang benar ? benar baru. Pada 1994, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan Keputusan Kepala BPHN No.G159.PR.09.10 Tahun. 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang, antara lain, menjelaskan mengenai nama/istilah, bentuk dan isi, kedudukan serta format dari Naskah Akademik. Kemudian di 1998, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Dalam Keppres ini, istilah naskah akademik berubah menjadi Rancangan Akademik.

Namun, apakah semua peraturan membutuhkan Naskah Akademik?

Jika merujuk pada definisi dari Naskah Akademik sebagaimana yang tercantum dalam UU No 12 Tahun 2011 maka hanya disebutkan beberapa peraturan saja yang wajib memiliki naskah akademik yaitu: ??suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota??

Dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang ? Undangan juga hanya menyebutkan bahwa Naskah Akademik diperlukan untuk penyusunan RUU, Rancangan Perda Propinsi, dan juga Rancangan Perda Kabupaten/Kota. Dalam konteks RUU, kewajiban adanya Naskah Akademik juga ditegaskan ulang melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang ? undangan

Tapi bagaimana jika rancangan peraturan lainnya juga memuat Naskah Akademik?

Jika merujuk kepada ketiga peraturan tersebut, maka adanya Naskah Akademik untuk Rancangan PP ataupun rancangan peraturan lainnya tidak bersifat wajib. Namun, pemerintah dalam penyusunan RPP sangat menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Menurut Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, “Banyak aturan yang dicabut oleh MA karena naskah akademiknya tidak atau kurang memadai,”

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply