Satu Data Indonesia dan Bansos Corona

Pada Senin, (4/5/2020), Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri bersama kepala daerah memastikan agar pekan ini seluruh masyarakat yang perekonomiannya terdampak oleh virus Corona (Covid-19) bisa menerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah pun akhirnya menyediakan berbagai opsi bansos yang digelontorkan untuk masyarakar, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), paket sembako, dll.

Alih-alih menyalurkan bansos, di DKI Jakarta justru ditemukan permasalahan dalam proses penyalurannya dimana terdapat masyarakat yang menerima bansos dua kali yaitu melalui Pemprov DKI dan Kementerian Sosial (Kemensos), yang membuat sebagian masyarakat lainnya justru tidak menerima bansos tersebut dan timbul kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan bansos tersebut. Tak hanya itu, dalam daftar penerima bansos pun terdapat nama masyarakat yang sudah meninggal, yang seharusnya sudah dihapus dari daftar penerima bansos. Kejadian tersebut sontak menimbulkan perdebatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai ketidaksesuaian data mengenai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dimana pemerintah daerah mengklaim bahwa pemerintah pusat hanya berpegang pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemenosos yang terakhir melakukan verivikasi data pada tahun 2015 yang berarti  data tersebut sudah tidak aktual.

Melihat permasalahan penyaluran bansos corona di atas, penulis berasumsi bahwa terdapat redundansi atau tumpang tindih data mengenai penerima bansos corona antar lembaga pemerintah yang membuat penyaluran bansos tersebut terhambat di tengah situasi sulit karena merosotnya ekonomi akibat pandemi ini. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa di era digital, Indonesia belum maksimal dan profesional dalam melakukan pengelolaan data. Padahal, Indonesia sendiri telah memiliki Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan suatu manifestasi nyata di era Big Data.

Satu Data Indonesia

SDI sendiri termaktum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana tujuan dari SDI ini sendiri adalah guna memangkas ketiadaan sinkronisasi dan tumpang tindih data yang sering terjadi antara lembaga pemerintah mengingat keberadaan data sangat penting sebagai dasar perencanaan struktur, logis, dan rasional. Pun melihat referensi pengumpulan data yang dilakukan tiap lembaga yang belum terstandarisasi, maka kehadiran SDI sebagai jawaban guna menyatukan standarisasi pengelolaan data tersebut.

Perpres SDI mengamanatkan agar tingkat pusat maupun tingkat daerah membentuk penyelenggara SDI diantaranya pertama, Dewan Pengarah. Kedua, Pembina Data Tingkat Pusat/Daerah. Ketiga, Walidata Tingkat Pusat/Daerah. Keempat, Produsen Data Tingkat Pusat/Daerah, yang mana tugas dan wewenang dari masing-masing penyelenggara telah termaktum dalam Perpres SDI.

Pun dalam Perpres SDI diatur mengenai Penyelenggaraan SDI itu sendiri yaitu:

  • Perencanaan Data

Instansi Pusat melakukan perencanaan data yang terdiri atas:

  1. penentuan daftar dara yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  2. penentuan daftar data yang  dijadikan data prioritas; dan/atau
  3. penentuan rencana aksi SDI.

Sementara itu, Instansi tingkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penetapan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya

  • Pengumpulan Data

Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

  1. standar data;
  2. daftar data yang telah ditentukan dalam forum SDI; dan
  3. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata dan disampaikan kepada Walidata disertai dengan:

  1. Data yang telah dikumpulkan;
  2. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  3. Metadata yang melekat pada data tersebut.
  • Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh Walidata. Apabila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDI, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan

  • Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui portal SDI dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kasus ini, ketentuan mengenai penyelenggaraan SDI di atas sejatinya dapat dimanfaatkan pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bansos corona kepada masyarakat saat ini dimana ketentuan tersebut memperlihatkan bagaimana integrasi data dilakukan oleh masing-masing penyelenggara dari tingkat daerah sampai ke pusat. Pun dalam hal ini, permasalahan keaktualan data dapat diminimalisir karena terdapat Dewan Pengarah yang berfungsi untuk melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap data sesuai prinsip SDI. 

Namun, sejak ditetapkan pada 17 Juni 2019, Perpres SDI belum dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah, sehingga masih saja terjadi permasalahan Big Data yang sejatinya sangat klasik yaitu redundansi atau tumpang tindih data antara pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Meredam Perdebatan dan Memperbarui Data

Kekacauan penyaluran bansos corona beberapa hari terakhir terjadi akibat perbedaan data antara pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah perlu segera dibenahi dengan menyudahi perdebatan dan saling menyalahkan dalam menanggapi permasalahan penyaluran bansos corona. Pemerintah perlu kembali menyusun skema bagi masyarakat yang berhak menerima bansos corona karena sampai saat ini masih banyak masyarakat terdampak corona yang tidak terdata dalam pendataan yang telah dimiliki pemerintah. 

Oleh karena itu, momentum ini sejatinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk memaksimalkan SDI sebagai jalan keluar dari permasalahan Big Data dengan menciptakan kolaborasi antarlembaga serta dapat menjadi standarisasi pengelolaan data di Indonesia.

 

Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Leave a Reply