Saatnya Formalisasi Social Distancing?

Banyak yang mengutip aturan pidana di KUHP, Undang-Undang (UU) Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membubarkan orang-orang.

Bagi saya ini kurang tepat. Ada 3 hal yang perlu dicermati:

  1. Pasal 5 UU Wabah (4/1998) itu mengatur upaya penanggulangan wabah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Lalu Pasal 6 juga mengatur keterlibatan masyarakat diatur dalam PP.

Jadi tidak serta merta social distancing termaktub di Pasal 5 atar 6 tersebut. Kalau PP-nya mengatur bentuk penanggulangan adalah social distancing dalam rupa larangan berkerumun dan lain sebagaimanya, baru bisa diterapkan dan definisi serta parameter berkerumun tadi terang.

Social distancing sejauh ini saya perhatikan sifatnya masih imbauan, bukan lahir dari aturan yg mengikat seluruh publik. Secara bersamaan diatur pula soal PP ganti rugi bagi masyarakat di Pasal 8. Dan sejauh belum ada PP, Pasal pidana penanggulangan (pasal 14), belum dapat diterapkan penegak hukum.

Jangan mau memidana saja, tapi kewajiban ke rakyat belum diatur seimbang.

  1. Terkait UU Kekarantinaan Kesehatan (6/2018)

Di UU ini memang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), konsepsinya mirip dengan social distancing, yang meliputi larangan kegiatan bersekolah. Namun pelaksanaan PSBB ini memerlukan aturan lanjutan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun PP soal PSBB hingga sekarang belum terbit. Lagipula tindakan PSBB ini hanya bisa diambil kalau sudah ada penetapan KKM alias Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Dan pejabat yg berwenang untuk melakukan pembatasan sosial adalah Pejabat Kesehatan.

Status atas kejadian pandemi saat ini adalar bencana non alam dengen status keadaan tertentu darurat bencana sesuai UU Penanggulangan Bencana. Status demikian tak dikenal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Jadi pemidanaan menggunakan Pasal 93 belum bisa diimplementasikan.

  1. Terkait Pasal KUHP (Ps 212, 214, 216, 218), darimana larangan berkerumun ini muncul?

Sejak kapan berkerumun dilarang undang-undang (UU) sehingga Polri Punya otoritas untuk merampas kemerdekaan dengan membubarkan dan sebagainya? Kecuali terhadap kerumunan tertentu yang memang membutuhkan ijin dari pejabat tertentu (konser musik yang butuh ijin keramaian misalnya atau demonstrasi). Perintah undang-undang mana yang menjadi landasan perintah Polri?

Sepanjang kerumunan itu memang tak butuh ijin (melayat, perkawinan, doa bersama, ibadah, perayaan ulang tahun, dll), polisi tak berwenang. Sekedar imbauan tentu saja dipersilahkan, namun tindakan bersifat paksa, asmpai merampas kemerdekaan, tidaklah berdasar.

Jadi pasal pidana di KUHP juga tidak bisa dipakai. Kecuali di dalam PP Pembatasan Sosial di UU Kelarantinaan Kesehatan tadi sudah diatur dilarang berkumpul misalnya 4-5 orang dengan alasan apapun.

Saya bukan tak mendukung pembubaran kerumuman orang untuk mendukung social distancing. Malah sangat amat diperlukan. Namun kalau mau menggunakan aparat hukum (apalagi militer nantinya), perlu kita lakukan formalisasi hukum atas konsepsi social or physical distancing ini. Atas nama negara hukum dan demokrasi.

Sebenarnya sebagaimana yang saya sampaikan, ada konsepsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Cuma pengaturan detailnya harus dalam bentuk PP. Yang sampai sekarang belum ada. UU Penanggulangan Bencana sama sekali tak mengenal konsepsi social distancing yang diserukan pemerintah.

Lagipula, kalau UU ini mau dipakai, perlu dikoordinasikan dengan UU Penanggulangan Bencana. Krn di UU Penanggulangan Bencana, tak menyinggung sama sekali UU Kelarantinaan Kesehatan. Padahal sekarang yg in charge utk penanggulangan bencana non alam ini adalah BNPB.

Hal ini penting, sebab di UU Kekarantinaan Kesehatan, yang bertanggungjawab itu (in-charge) adalah Menteri Kesehatan. Menteri kesehatan yang menentukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pejabat Kesehatan yang melakukan tindakan pembatasan sosial tadi. Cuma perlu diingat, kalau mau berlakukan PSBB, ada juga kewajiban lain yang perlu dipenuhi pemerintah. Jadi selain kewajiban, juga hak.

Agar UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana ini sinkron, perlu produk hukum pula. Mungkin di situasi sekarang, bentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Formalisasi aturan social distancing ini sepertinya akan perlu ke depannya seiring meningkatkan angka penderita Covid – 19. Agar standarnya sama di tiap daerah, mungkin bisa diatur perkecualian-perkecualian tertentu tergantung kebutuhan daerah dan diatur di Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.

Belum diatur menurut saya bukan karena lupa, tak tahu, atau meremehkan. Sepertinya lebih karena saat ini sumber daya pemerintah berfokus pada tindakan penanggulangan yang bersifat segera, termasuk perekonomian. Tapi mengingat strategi social distancing ini merupakan strategi terpenting non medis untuk menghadapi pandemi, maka penerapannya sebaiknya juga dikukuhkan dengan alas hukum yang baik. Bukan untuk masa pandemi sekarang, melainkan sebagai antisipasi juga untuk kondisi di masa yang akan datang.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

One Reply to “Saatnya Formalisasi Social Distancing?”

Leave a Reply