RUU Profesi Psikologi atau RUU Organisasi Psikologi?

Setelah perjuangan belasan atau bahkan puluhan tahun, akhirnya Rancangan Undang-undang Profesi Psikologi masuk dalam 50 Daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Meski target prioritas DPR ini banyak dikritik karena tidak realistis, namun prestasi kepengurusan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) periode ini harus diapresiasi mengingat tidak mudah untuk meyakinkan DPR untuk memasukkan isu Profesi Psikologi yang tidak seseksi sumber daya alam atau soal politik ini menjadi kerja prioritas DPR tahun ini.

Komunitas psikologi nampak antusias menyambut RUU ini dengan menggelar berbagai macam diskusi di berbagai macam kota. Tak ketinggalan pada 29 February 2020 kemarin, bertempat di Vrije Universiteit Amsterdam. saya bersama seorang teman yang sama-sama mengambil program doktor hukum, Hadi Purnama, diundang oleh Komunitas Psikologi Indonesia di Belanda untuk menjadi penanggap materi RUU ini. Momen ini menjadi nostalgia bagi saya yang sudah belasan tahun tidak bersinggungan dengan isu psikologi.

Jika dibaca, banyak perubahan dari draft RUU Profesi Psikologi ini dibanding dari draft yang saya bahas saat saya masih aktif di Ikatan Mahasiswa Psikologi Seluruh Indonesia (IMAPSI) tahun 2000 an lalu. Selain berkurangnya ancaman pemidanaan, draft baru ini nampak mengadopsi UU Profesi serupa semisal UU 11/2014 tentang keinsinyuran. Namun demikian, nampak jika proses perancangan RUU Profesi Psikologi ini kedodoran dalam pengaturannya. Alih-alih mengatur profesi psikologi secara komprehensif, nampak jika desain RUU yang terdiri dari 15 bab dan 59 pasal ini lebih banyak membahas legitimasi HIMPSI sebagai organisasi yang berkuasa penuh mengatur profesi psikologi.

Pasal 41 misalnya menyebut HIMPSI sebagai organisasi tunggal independen yang menaungi seluruh pihak yang terkait profesi psikologi termasuk ilmuwan psikologi. Oleh karenanya kedepan berdasarkan UU ini Dosen Psikologi wajib menjadi anggota HIMPSI. Sayang tidak ada aturan lebih lanjut soal akuntabilitas dan beberapa syarat mengenai mekanisme kepengurusan HIMPSI. Berkaca kepada pengalaman praktik UU Advokat yang mengamanatkan single bar (organisasi tunggal advokat) namun dalam perkembangannya terpecah menjadi banyak organisasi karena konflik antar pengurus, pengaturan seperti ini menjadi penting. Dengan kewenangan yang besar mengelola dana iuran anggota serta kewenangan lain soal registrasi dan ijin praktik, pasal tentang tata kelola yang baik (good governance) akuntabilitas serta transparansi organisasi menjadi penting untuk diatur.

Selain itu, RUU Profesi Psikologi memperluas cakupan profesi ini tanpa batas dengan mencantumkan klausula “lainnya” : Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari praktik profesi Psikologi di bidang Pendidikan dan perkembangan, Industri dan organisasi, kesehatan, Sosial dan komunitas, Hukum dan forensik, olahraga, militer, kepolisian, politik, dan lainnya (Pasal 5 ayat 2)

Ini berarti praktik psikologi apapun yang tidak diatur dalam pasal ini bisa dijerat dengan ketentuan dalam RUU ini termasuk ancaman pidana yang terdapat dalam BAB XIII. Apalagi jika dibaca dari lima pasal pemidanaan dalam RUU Profesi Psikologi ini, nampak jika rumusannya belum dibuat sesuai dengan asas asas pengaturan pemidanaan : Lex certa dan Lex stricta. Ini misalnya terllihat jelas dari pengaturan pasal 52 dan 53 RUU ini;

Setiap orang yang tidak berwenang dengan sengaja menggunakan Tes Psikologi dan Intervensi Psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Psikolog yang telah 23 memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik Psikologi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 52)

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Psikolog yang telah memiliki surat tanda registrasi Psikolog dan/atau surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (Pasal 53)

Terlihat kedua pasal ini memasukkan rumusan unsur karet “menimbulkan kesan seolah-olah” yang memberikan tiket gratis kepada aparat untuk memidana berdasarkan penliaian subyektif belaka. Pasal 54 sebagai turunan dari kedua pasal karet ini bahkan menyasar orang dan korporasi yang mempekerjakan orang yang “menimbulkan kesan seolah-olah” Psikolog dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Potensi pasal-pasal ini diuji ke Mahkamah Konstitusi cukup besar, mengingat pada tahun 2004 pengaturan serupa dalam UU Advokat telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal lain yang bermasalah bisa dillihat dalam pasal 50 dan 51 yang menyasar Psikolog yang tidak tergabung dan terverfikasi HIMPSI dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kedua pasal ini nampaknya terilhami oleh pasal serupa di UU Praktik Kedokteran yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 lalu. Harusnya jika perumus RUU jeli, pelanggaran terhadap kewajiban kepemilikan surat tanda registrasi dan surat izin praktik oleh psikolog bukanlah tindak pidana melainkan hanya pelanggaran administrative yang harusnya tidak berujung pada pemidanaan.

Daripada mengatur pemidanaan yang kontra produktif dengan semangat perlindungan profesi psikologi, harusnya RUU ini menyasar pengaturan tentang standardisasi dan validasi alat tes dan intervensi psikologi. Pengaturan ini penting selain untuk mengurangi penggunaan pseudoscience dalam praktik psikologi juga untuk melindungi masyarakat dari alat tes dan intevensi psikologi yang tidak memenuhi standard keilmuan psikologi. Dalam hal ini, mekanisme komplain dan partisipasi masyarakat juga penting untuk diakomodir. Hal lain yang perlu diatur adalah pembedaan antara peran ilmuwan dan praktisi psikologi melalui pengaturan tersendiri dalam bab khusus. Bab lain yang mengakomodasi keberagaman profesi psikologi juga harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan generalisasi profesi psikologi.

Komunitas Psikologi tentu harus antusias dan bersemangat mengawal RUU Profesi Psikologi ini, namun, selain naskah akademik yang masih kering dan ditambah beberapa catatan terhadap pengaturan pasal yang problematis diatas, saya kira perlu untuk melakukan pendalaman lagi melalui riset multi disiplin. Ini penting selain agar RUU Profesi Psikologi ini sinkron dan harmonis dengan pengaturan lain juga agar manfaat RUU ini tidak terbatas dinikmati oleh komunitas Psikologi namun untuk masyarakat yang lebih luas.

Sejak 2008 Fachrizal Afandi menjadi staf pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini menjadi Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) UB. Fokus kajian Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Sosio-Legal, Kriminologi