RUU Penciptaan Lapangan Kerja : RUU ‘Sapu Jagat’ demi Terciptanya Kemudahan Berusaha

Baru-baru ini Pemerintah dikabarkan telah menyelesaikan sebagian besar materi dari Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (RUU Penciptaan Lapangan Kerja). RUU ini merupakan bentuk dari omnibus law, yang menyelaraskan berbagai undang-undang. RUU Penciptaan Lapangan Kerja adalah upaya penciptaan lapangan kerja melalui usaha-usaha perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan RUU Penciptaan Lapangan Kerja ini adalah karena pengaturan ekosistem investasi dan juga kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini tidak mendukung upaya penciptaan lapangan kerja yang memiliki daya saing. Selain itu pula, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia, ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tututan globalisasi ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan ekosistem investasi, dan kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil, maka perlu dibuat RUU Penciptaan Lapangan Kerja ini.

Berdasarkan RUU Penciptaan Lapangan Kerja, perbaikan ekosistem investasi serta kemudahan dan pemberdayaan UMK dalam rangka penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui: penyederhanaan perizinan berusaha; persyaratan Investasi; ketenagakerjaan; kemudahan Berusaha;Pengembangan dan Pemberdayaan UMK; kawasan ekonomi; dukungan Riset dan Inovasi; pengadaan Lahan; dan kemudahan Proyek Pemerintah

Bidang usaha yang diatur dalam RUU ini, dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha, adalah untuk sektor:

  • Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan;
  • Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  • Perindustrian dan Perdagangan;
  • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perhubungan; dan
  • Kesehatan, obat dan Makanan

Kemudian terkait ketenagakerjaan, RUU ini berisi pasal-pasal yang mengatur mengenai tenaga kerja asing. RUU ini juga mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja, pengupahan, larangan-larangan bagi pengusaha, dan hal-hal lainnya terkait ketenagakerjaan. Sedangkan untuk menciptakan pengembangan dan perlindungan UMK, dalam RUU ini diatur mengenai kriteria UMKM, partisipasi pemerintah dalam mendukung UMK, insentif dan kemudahan pembiayaan, dan lain sebagainya. RUU Penciptaan Lapangan Kerja ini juga membahas mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.

Jika RUU Penciptaan Lapangan Kerja ini disahkan, maka RUU ini akan “menyapu bersih” puluhan pasal dalam berbagai undang-undang terkait. Puluhan pasal dalam berbagai undang-undang terkait akan dicabut dan menjadi tidak berlaku. Pasal-pasal tersebut adalah:

  1. Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 156, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 Pasal 167, Pasal 169, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  3. Pasal 4, Pasal 29, Pasal 44, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  4. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  5. Pasal 102, Penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf c, Pasal 101, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  6. Pasal 14, Pasal 73, Pasal 24, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  7. Pasal 53, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
  8. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
  9. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  10. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  11. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  12. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  13. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  14. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  15. Pasal 52 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
  16. Pasal 32, 30, dan 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  17. Pasal 11, Pasal 21Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  18. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
  19. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten
  20. Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
  21. Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  22. Pasal 1618; Pasal 1619; Pasal 1620; Pasal 1621; Pasal 1622; Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  23. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  24.  Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  25. Pasal 16 ayat (1a) dan (2a), Pasal250 ayat (1a); Pasal 350 ayat (3a), (3b), (5a), (6a), Pasal AAA, Pasal16 ayat (2); Pasal 67 huruf f, Pasal 68 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), ayat (4) dan (7); Pasal 349 ayat (1), Pasal 350 ayat (1) dan (4), Pasal 251 ayat (2), (3), (6), 7,8; Pasal 252 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

 

Leave a Reply