RUU Cipta Lapangan Kerja: Disukai Pengusaha Tapi Ditolak Buruh

RUU Cipta Lapangan Kerja adalah bagian dari rencana kerja dari Presiden Jokowi untuk membuat Omnibus Law yang direncanakan akan menggairahkan iklim investasi. RUU ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020 bersama dengan Omnibus Law bidang Perpajakan. Setidaknya ada 82 Undang-undang dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan dengan omnibus law tersebut.

Setidaknya ada 11 cluster dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yaitu: 1. Penyederhanaan perizinan tanah; 2. Persyaratan investasi; 3. Ketenagakerjaan; 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM; 5. Kemudahan berusaha; 6. Dukungan riset dan inovasi; 7. Administrasi pemerintahan; 8. Pengenaan sanksi; 9. Pengendaliaan lahan; 10. Kemudahan proyek pemerintah; dan 11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga menyatakan bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja sudah 95 persen rampung dan bakal diajukan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI di tahun sidang 2020 ini.

Terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, kalangan Pengusaha sendiri berfokus pada 3 hal penting yaitu ketenagakerjaan, kemudahan izin berusaha, serta pengadaan lahan. Namun, Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa prioritas dari kalangan pengusaha adalah ketenagakerjaan, karena ini adalah suatu momok yang sudah lama sekali tidak diperbaiki. Menurutnya, permasalahan ketenagakerjaan tidak melulu terkait upah, tetapi juga produktivitas yang masih kurang.

Meski dinyatakan telah nyaris rampung, namun RUU Cipta Lapangan Kerja ini ditolak oleh Serikat Buruh. RUU Cipta Lapangan Kerja setidaknya merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diantaranya, soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK).

Selain itu kalangan buruh juga menyoal Satgas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah. Satgas tersebut lebih didominasi unsur pengusaha, dan tak ada satupun unsur serikat pekerja/serikat buruh, padahal salah satu isu yang dibahas dalam RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja adalah mengenai klaster ketenagakerjaan. Menurut kalangan buruh, selama ini sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja hanyalah formalitas, terutama ketika pemerintah sudah selesai melakukan pembahasan dan konsep sudah jadi, baru serikat buruh diajak dalam pembahasan RUU tersebut.

Terlepas dari perdebatan yang terjadi, Presiden telah menegaskan agar RUU Cipta Lapangan Kerja dibuka ke publik sebelum disampaikan ke DPR. Presiden juga menyatakan perlunya untuk mengakomodasi dan memperhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

 

2 Replies to “RUU Cipta Lapangan Kerja: Disukai Pengusaha Tapi Ditolak Buruh”

Leave a Reply