Robin Hood dan Sejarah HAM Dunia

Robin Hood, siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini? Namanya begitu kesohor melalui sejumlah film layar lebar dengan dukungan aktor-aktor Hollywood papan atas. Hingga kini masih menjadi perdebatan apakah kisah Robin Hood itu fiksi atau nyata?

Namun, terlepas dari perdebatan fiksi atau nyata, kisah Robin Hood seringkali dikaitkan dengan sejarah Magna Charta, yang diklaim sebagai dokumen HAM tertua di jagat Bumi. Sebagaimana juga dikisahkan dalam film-filmnya, Robin Hood disebut memiliki andil di balik lahirnya Magna Charta pada sekitar tahun 1215.

Andil dimaksud terkait dengan kegigihan Robin Hood beserta rekan-rekannya melawan kesewenang-wenangan Kerajaan Inggris. Setelah melalui berbagai benturan fisik, perjuangan Robin Hood berbuah manis, Kerajaan Inggris akhirnya sepakat untuk mengurangi kekuasaan absolutnya serta mengakui hak-hak rakyat Inggris. Kesepakatan itu konon dituangkan dalam bentuk Magna Charta.

Salah satu adegan dalam film Robin Hood yang dirilis tahun 2010 menggambarkan sebuah dialog antara Robin Hood yang diperankan oleh Russell Crowe dengan Raja John tentang jaminan hukum atas hak-hak rakyat. Dengan gagah berani, Robin Hood berkata, ?What we would ask, Your Majesty, is liberty. Liberty by law!?

Magna Charta yang lahir di Britania Raya adalah tonggak sejarah pengakuan HAM di dunia. Setelahnya, muncul dokumen-dokumen HAM lainnya di berbagai negara. Antara lain the English Bill of Rights (1689), the French Declaration on the Rights of Man and Citizen (1789), and the US Constitution and Bill of Rights (1791).

Puncaknya adalah lahirnya Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang kemudian diikuti dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Convention relating to the Status of Refugees and the Protocol relating to the Status of Refugees (1951), dan sejumlah instrumen hukum internasional lainnya.

Di Indonesia, sejarah HAM jika ditarik ke periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan momen pergerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pergerakan Boedi Oetomo dipandang sebagai sebuah penegasan pentingnya hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat. Hak atas kebebasan berserikat kemudian semakin digaungkan dengan maraknya kemunculan sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Indische Partij.

Dalam proses menuju kemerdekaan, para pendiri bangsa seperti Soekarno, Soepomo, Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta dalam forum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga intens mendiskusikan HAM. Mereka ingin materi HAM diatur dalam konstitusi Republik Indonesia (RI).

Keinginan para pendiri bangsa akhirnya terwujud. Meskipun telah beberapa kali berganti nama dan konsep, konstitusi RI selalu mencantumkan materi HAM. Dan titik pencapaian tertinggi pengaturan HAM dalam konstitusi terjadi pada periode 1999-2002 ketika UUD 1945 mengalami empat kali amandemen.

Dari ratusan pasal baru hasil amandemen UUD 1945, pasal-pasal yang mengatur HAM cukup dominan. Alokasi pengaturan HAM ditempatkan di Pasal 28 yang membentang dari huruf a hingga j. Materi HAM yang diatur meliputi antara lain: hak untuk hidup dan tumbuh, hak menjalankan ibadah agama, hak berpendapat, hak berorganisasi, dan hak atas status kewarganegaraan.

Pengaturan dalam konstitusi ternyata dirasa masih belum cukup. Makanya kemudian lahir sejumlah undang-undang yang mengatur lebih terperinci pelaksanaan HAM seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan sebagainya.

Kini, seiring dengan perkembangan teknologi, isu HAM menghadapi tantangan baru. Teknologi, khususnya internet ternyata bak pedang bermata dua. Di satu sisi, berdampak positif dalam hal hak menyatakan pendapat semakin dimudahkan dengan berbagai platform internet yang tersedia. Namun, di sisi lain, internet juga mengancam privasi setiap orang khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Negara yang berkewajiban melindungi warganya sebenarnya telah berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menerbitkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU ITE ternyata masih memiliki kelemahan sehingga mengalami perubahan yakni dari UU Nomor 11 Tahun 2008 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka patut kita akui dan syukuri bahwa kondisi HAM saat ini di Indonesia jelas lebih baik dari era sebelumnya. Namun, patut kita sadari pula bahwa kondisinya masih jauh dari sempurna. Sejumlah pekerjaan rumah seperti perlindungan hak-hak kaum minoritas dan rentan serta kasus pelanggaran HAM yang mangkrak harus tetap menjadi perhatian otoritas negara.

Sebagai warga negara, hal minimum yang dapat kita lakukan setidaknya adalah memahami tentang seluk beluk HAM. Pemahaman tentang HAM itu penting agar kita dapat melindungi HAM kita sendiri dan menghargai HAM orang lain. Untuk mendapatkan pemahaman HAM yang baik metodenya bisa beragam, paling sederhana adalah membaca buku-buku yang relevan.

Metode lainnya dengan memanfaatkan teknologi anda dapat mengikuti E-Learning yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub dengan tema Pengantar HAM dengan instruktur yang sangat kompeten, Roichatul Aswidah, Peneliti Senior Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Kunjungi https://learninghub.id/courses/pengantar-hak-asasi-manusia/

 

 

 

Leave a Reply