Regenerasi Kepemimpinan PERADI Untuk Mewujudkan Wadah Tunggal Organisasi Advokat

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun dalam perkembangannya muncul berbagai macam organisasi advokat lain. Eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang pembentukannya tertulis dalam UU Advokat juga mengalami perpecahan. Faktor utama penyebab perpecahan dalam PERADI adalah perbedaan kepentingan dalam pemilihan ketua umum.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum memberikan jaminan terhadap persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Lebih lanjut, persamaan setiap orang di hadapan hukum termasuk perlindungan hak setiap orang untuk dibela oleh advokat. Hak setiap orang untuk dibela oleh advokat (acces to legal councel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya perlindungan hukum dan edukasi tentang hukum kepada masyarakat.

Implementasi dari perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat melalui perhatian terhadap peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) semakin mempertegas eksistensi advokat di Indonesia. UU Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat sepenuhnya untuk melakukan pengangkatan advokat, penyumpahan, hak dan kewajiban, honorarium, kode etik, pengawasan, hingga pemberhentian advokat.

Organisasi advokat merupakan organisasi satu-satunya wadah profesi advokat dan mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Sejarah mencatat pembentukan organisasi tunggal profesi advokat merupakan proses yang panjang. Secara singkat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) jo. Pasal 32 ayat (4) UU Advokat memerintahkan bahwa 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelum UU Advokat berlaku untuk membentuk organisasi advokat tunggal dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Kedelapan organisasi tersebut adalah: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kedelapan organisasi advokat tersebut pada tanggal 21 Desember 2004 akhirnya melakukan deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Meskipun demikian, perjalanan pembentukan wadah tunggal profesi advokat masih belum tercapai. Muncul berbagai organisasi profesi 3 advokat di luar PERADI berakibat pada masyarakat mempertanyakan organisasi mana yang sah. Di dalam PERADI yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah menjadi tiga kepengurusan dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Adanya beberapa organisasi profesi advokat pada akhirnya menyebabkan standarisasi profesi advokat sulit ditegakkan seperti disiplin dan kode etik profesi. Banyak kasus-kasus yang tidak terhormat melibatkan advokat. Sehingga profesi advokat sebagai officium nobile tidak dapat dipertahankan dan menjadi pertanyaan di dalam masyarakat.

Faktor penyebab sulit terwujudnya wadah tunggal profesi advokat (single bar) adalah adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing advokat dalam hal Pemilihan Ketua Umum PERADI. Akibatnya, perpecahan wadah tunggal organisasi advokat (PERADI) menjadi tiga kepengurusan yaitu PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat UU Advokat yang memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Faktor lain yang menghambat kinerja PERADI untuk meningkat kualitas advokat di Indonesia adalah struktur organisasi yang diisi oleh “orang-orang lama”. Kreasi, ide, dan gagasan dari advokat-advokat muda (young lawyer) belum tercermin dalam PERADI. Salah satu indikatornya ditemukan dalam pencalonan ketua umum PERADI yang diisi oleh nama-nama lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin merumuskan permasalahan tentang perlunya regenerasi kepemimpinan PERADI dalam keterkaitannya dengan penyatuan organisasi advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Pembahasan

Organisasi didefinisikan oleh Greenberg J. and Baron R.A. sebagai “suatu sistem sosial yang terstruktur yang tersusun atas individu dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang telah disepakati bersama”. Organisasi merupakan presentasi kehendak dan tujuan yang ingin dicapai para anggota organisasi tersebut. Organisasi didirikan atas dasar kesepakatan bersama dalam menentukan arah kebijakan termasuk memilih pimpinan organisasi sepenuhnya menjadi hak para anggota organisasi tersebut melalui suatu sistem yang berlaku dan disepakati dalam organisasi tersebut.

UU Advokat menganut sistem single bar association sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi Advokat pada dasarnya adalah organ yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara, sebagaimana yang tercantum dalam risalah sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara No. 015/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang tentang Advokat

Sistem single bar association merupakan sistem yang menentukan hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk integrated/compulsory bar yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Akan tetapi saat ini terdapat banyak organisasi advokat di Indonesia, antara lain PERADI, IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI, KAI, dan lainnya.

Eksistensi PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat secara yuridis ditegaskan pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010. Lebih lanjut, pertimbangan putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya.

Pada perkembangannya, PERADI juga mengalami perpecahan. Penyebab terjadinya perpecahan tersebut adalah adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak dalam hal Pemilihan Ketua Umum PERADI. Akibatnya saat ini timbul 3 (tiga) kepengurusan dalam PERADI yaitu, PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, dan PERADI versi Juniver Girsang. Dengan demikian faktor kepemimpinan menjadi faktor penting untuk menyatukan PERADI.

Schermerson JR, et al., menyatakan “Leadership is the process of influencing others and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shaved objectives”. Pengertian tersebut berarti bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan terukur. Figur seorang pemimpin dalam sebuah organisasi membawa tanggung jawab merangkul seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, tentunya elemen pemilihan seorang pemimpin ditentukan melalui mekanisme pemilihan umum. Sistem demokrasi memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding terbalik dengan sistem otoriter. Melalui mekanisme pemilihan umum memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menentukan pemimpin yang diinginkan.

Teori keadilan organisasional menurut Griffin dan Moorhead menjelaskan bahwa seseorang dalam sebuah organisasi ingin diperlakukan secara adil. Hal tersebut tentu saja tidak hanya keadilan berupa imbalan yang didapat atas kinerjanya melainkan juga kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sejalan dengan hal tersebut, secara konstitusional untuk menjadi calon atau peserta pemilihan umum (right to be candidate) diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut secara tersirat mengakui prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle) terutama untuk kesempatan memilih dan dipilih.

Tentunya untuk dapat dipilih menjadi seorang pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu. Secara yuridis untuk terpilih menjadi ketua umum PERADI harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Mukadimah PERADI dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PERADI.

Ketentuan tersebut memberikan persyaratan administratif untuk terpilih menjadi ketua umum PERADI. Selain ditinjau dari segi yuridis, pemilihan ketua umum PERADI harus ditinjau dari perspektif moral dan etika. Hal tersebut sebagai elemen yang tidak dapat dilepaskan untuk menentukan ketua umum PERADI di masa datang.

Seseorang yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin sekalipun memiliki hak untuk dipilih, akan tetapi perlu memperhatikan etika dan moral. Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hook, etika memiliki keterkaitan dengan pilihan bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang‐kadang juga pilihan di antara keburukan‐keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis.

Adam Smith memiliki pandangan filsafat moral menyampaikan tentang arti penting kepantasan (propriety). Dalam buku The Theory of Moral Sentiment dijelaskan bahwa setiap orang dapat bertindak, atau dapat diharapkan bertindak, sesuai dengan kepantasan. Lebih lanjut, seorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin perlu mempertimbangkan kepantasan dirinya apabila menempati posisi tersebut. Pilihan untuk mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin juga mempertimbangkan penilaian masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip negara hukum.

Dalam sejarah Negara Indonesia terdapat praktik bernegara yang secara formal memenuhi konsep negara hukum, tetapi secara substantif adalah negara kekuasaan belaka. Hal tersebut terlihat dalam pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang diatur dalam TAP MPRS No. III/MPRS/1963. Meskipun secara formal TAP MPR tersebut telah sesuai, akan tetapi ditinjau dari substansi tidak sejalan dengan konsep negara hukum. In casuo a quo, PERADI sebagai organisasi yang berlandaskan hukum tentu saja harus melaksanakan prinsip negara hukum, terutama penerapan demokrasi sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum.

Lord Acton menyatakan bahwa Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.  Pada intinya adagium tersebut memiliki pengertian bahwa seseorang yang memegang sebuah jabatan secara terus-menerus dan tidak dikontrol akan memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini disebabkan kecenderungan orang untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin bahayanya jika masa jabatan dalam suatu lembaga tidak di batasi maka kemungkinan akan terjadi hal-hal seperti berikut:

  1. Seseorang akan otoriter;
  2. Abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan;
  3. Regenerasi kekuasaan macet;
  4. Seseorang bisa menjadi diktator; dan
  5. Timbulnya kultus Individu.

Menurut Mohammad Amien Rais ada 5 (lima) argumentasi terkait pentingnya suksesi. Pertama, pimpinan yang sudah terlalu lama berkuasa; kedua, kaitannya dengan yang pertama, akan terjadi kultus individu. Sebagaimana contoh yang terjadi pada Soekarno dan Soeharto; ketiga, suksesi adalah suatu hal yang alami dan keharusan dalam sebuah demokrasi; keempat, kelompok elit yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penumpulan visi dan kreativitas; dan kelima, akan terjadi proses personifikasi dengan menganggap bahwa penguasa identik dengan organisasi yang dipimpin.

Pendapat tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi PERADI saat ini. PERADI dengan jumlah anggota yang tidak sedikit memerlukan suksesi kepemimpinan. Hal ini selain untuk membatasi masa jabatan seorang ketua umum PERADI, juga berguna untuk membatasi timbulnya pandangan bahwa PERADI identik dengan seorang tokoh saja. Lebih lanjut, kelompok elit yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penumpulan visi dan kreativitas.

PERADI pada dasarnya adalah organ yang bersifat mandiri (independent state organ). PERADI memiliki sovereignty (kedaulatan) untuk mengatur segala urusan internal organisasi sehingga tidak diperbolehkan untuk diintervensi oleh pihak luar. Kedelapan organisasi pendiri PERADI sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan internal PERADI, karena PERADI telah berdiri menjadi suatu badan hukum yang bersifat mandiri (independent state organ).

Mewujudkan profesi advokat sebagai penegak hukum dan keadilan ditentukan oleh peran organisasi advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam organisasi advokat agar mampu untuk menjalankan peranan tersebut.

Harapan perbaikan dalam PERADI tidak terlepaskan dari permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Larry Greiner penggagas Dynamic Model of Organizational Social Structure yang dikutip oleh Hatch mengatakan bahwa pada setiap fase perubahan selalu terjadi krisis. Dari berbagai penyebab krisis organisasi, krisis kepemimpinan merupakan awal dari keseluruhan krisis yang akan terjadi pada perubahan organisasi.

Perpecahan dalam PERADI tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Karl Binding, dalam teorinya ubergewichts theorie, menjelaskan bahwa di antara berbagai faktor itu, faktor penyebabnya adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul. In casu a quo, akibat yang ditimbulkan yaitu perpecahan dalam PERADI memiliki hubungan kasulitas dengan faktor terpenting penyebabnya. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan kausalitas dari perpecahan dalam PERADI adalah adanya konflik kepentingan pada pemilihan ketua umum.

Perubahan dalam struktur PERADI adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas advokat sesuai dengan amanat UU Advokat. Perubahan diperlukan untuk mencari ide baru atau mengoptimalkan resources dan capabilities yang dimiliki oleh PERADI.

Mengutip pendapat dari Ricardo Simanjuntak, regenerasi adalah suatu estafet kepemimpinan yang bersifat alamiah dan secara sistematis tumbuh dan berkembang melalui proses kaderisasi yang baik dan berkelanjutan. Pada umumnya (secara sistem) masa waktu paling lama untuk suatu kepemimpinan adalah 2 periode. Setelah 2 periode, kepemimpinan harus digantikan oleh kader-kader terbaik organisasi.

Regenerasi kepemimpinan merupakan langkah untuk mewujudkan perubahan pada PERADI. Keberanian untuk berubah dengan kepemimpinan yang fresh menjadi pondasi PERADI mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memiliki arti penting bagi sebuah organisasi yang eksistensinya dapat terus berjalan.

Selain memiliki pemikiran yang fresh, untuk menyatukan PERADI diperlukan ketua umum yang netral. Netralitas diutamakan kepada kepentingan untuk meningkatkan kualitas advokat dan pemberian pelayanan jasa hukum yang optimal kepada masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam regenerasi dalam PERADI akan menimbulkan paradigma negatif karena memungkinkan adanya indikasi untuk terus berkuasa.

PERADI sebagai organisasi advokat yang mandiri tidak boleh terbelenggu oleh kepentingan individu atau kelompok lain. Sebaliknya, sebagai reward kepada anggota yang loyal, kepengurusan pada PERADI harus diutamakan oleh para advokat yang hanya tergabung di dalam PERADI. Hal tersebut sejalan dengan teori keadilan organisasional menurut Griffin dan Moorhead yang menjelaskan bahwa seseorang dalam sebuah organisasi ingin diperlakukan secara adil.

Proses menyatukan PERADI dapat diawali dari kontestasi pemilihan ketua unum pada Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2020. Seseorang yang ingin menjadi ketua umum PERADI setidaknya memenuhi persyaratan yuridis, etika, dan moral. Lebih lanjut, persaingan calon ketua umum PERADI yang netral dan tidak terikat pada kepentingan membawa warna baru pada PERADI. Sehingga terpilihnya seorang yang memenuhi persyaratan tersebut memiliki kelayakan untuk menjadi ketua umum PERADI dan mampu diterima oleh seluruh pihak. Namun demikian, tetap perlu diberlakukan pengawasan.

Mekanisme checks and balances dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

In casu a quo, PERADI memerlukan penerapan prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Mekanisme checks and balances dalam PERADI dapat diberlakukan dengan diisinya posisi Dewan Kehormatan oleh para advokat senior (senior lawyer). Hal ini memberikan sebuah harmonisasi yang bagus di dalam PERADI dengan penggerak organisasi oleh advokat muda (young lawyer) dan pengawasan dilakukan oleh advokat senior (senior lawyer).

Kesimpulan

Faktor perpecahan pada PERADI dikarenakan perbedaan kepentingan untuk menentukan ketua umum. Dengan demikian, kriteria dan persyaratan terpilih sebagai ketua umum menjadi faktor penting untuk menyatukan PERADI sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat. Kriteria untuk menjadi ketua umum PERADI selain ditentukan secara yuridis administratif, harus mempertimbangkan norma-etika, serta loyalitas terhadap PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diikuti. Selain itu, perwujudan nilai-nilai demokrasi harus diutamakan, seperti adanya pembatasan kekuasaan/masa jabatan, pergantian kepemimpinan, dan mekanisme checks and balances antara Dewan Kehormatan dan pengurus PERADI.

Saran

Memberikan masukan kepada pengurus dan anggota PERADI agar menentukan pilihan kepada calon ketua umum yang memenuhi kriteria dan persyaratan secara yuridis dan norma-etika. Selain itu, pengurus PERADI perlu diisi oleh advokat muda (young lawyer) yang memiliki ide, gagasan, dan kreativitas, serta loyal kepada PERADI sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang diikuti.

Bahan Bacaan

  • Djaja. Ermansyah, 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika.
  • Gaffar, Afan, 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  • Greenberg, J. dan Baron R.A., 1995. Behavior in Organizations: Understanding and Managing The Human Side of Work. London: Prentice Hall.
  • Hatch, M. J., 1997. Organization Theory; Modern, Symbolic and Postmodern Perspective. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
  • Iqbal. Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2010. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer, Jakarta: Kencana.
  • JR, Schermerson, et al., 2011. Organizational Behavior, Pennsylvannia: John Welly and Son.
  • Kaswan. 2015. Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti, Bandung: Alfabeta.
  • Marwiyah. Siti, 2015. Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktek Profesi Hukum, Bangkalan Madura:UTM Press.
  • MD, Moh. Mahfud, 2000. “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus.
  • Mertokusuma. Sudikno. 1993. Metode Penafsiran Hukum, Yogyakarta: Liberty.
  • Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
  • Redaksi Tempo, 2010, Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?, diakses pada 21 Oktober 2019, https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi/full&view=ok
  • Sorensen. Georg, 2003. Demokrasi dan Demokratisasi [Democracy and Democratization], Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  • Sutomo, Dharma , 2008. “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, Varia Advokat, Vol. 05, Agustus.
  • Waszek. Norbert, 1984. “Two Concepts of Morality: A Distinction of Adam Smith’s Ethics and Stoic Origin”, Journal of The History of Ideas.
  • Winarta, Frans Hendra, 2000. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Computindo.

Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., lahir di Madiun tanggal 28 Maret 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro Arus Kuat di Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 1992. Penulis melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya tahun 2002. Pada tahun 2004 Doni Budiono menempuh pendidikan profesi akuntansi di Universitas Surabaya. Seiring dengan berjalan waktu Penulis melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya tahun 2010 dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas yang sama pada tahun 2011 dan memperoleh penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Bina Nusantara Jakarta yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2014 dan memperoleh penghargaan sebagai Peserta Terbaik. Kemudian pada tahun 2015, Penulis menempuh pendidikan profesi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Jakarta. Pada tahun 2016, Penulis menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Penulis saat ini sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya tahun 2016 sampai sekarang.

Leave a Reply