Pakai Narkotika, Pencandu atau Bukan?

Realita penggunaan narkotika di kalangan masyarakat tidak dapat dipungkiri telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan status Indonesia Darurat Narkoba. Ironinya, banyak sekali pemakai narkotika yang justru masuk dalam proses peradilan pidana usai pernyataan Presiden tersebut. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per  November 2019 menunjukkan bahwa jumlah orang yang terjerat perkara narkotika yang berada di Lapas saat ini adalah sebesar 75.928 orang dari total penghuni Lapas sebanyak 201.435 orang. Artinya, hampir 38% penghuni Lapas adalah mereka yang terjerat kasus narkotika.

Banyaknya pemenjaraan terhadap pemakai narkotika terlihat dari pengaturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) yang belum jelas. Banyak pemakai narkotika yang pada dasarnya adalah pencandu, bukannya diberi fasilitas rehabilitasi, melainkan dipenjara. Orang-orang yang menggunakan narkotika pasti memiliki latar belakang dari cara perolehan narkotika tersebut. Contoh, orang yang memang memiliki penyakit yang butuh pengobatan dengan narkotika atau anak sekolah yang terjerumus memakai narkotika. Dari berbagai macam orang yang menggunakan narkotika itu, penegak hukum banyak yang masih tutup mata dan justru mengategorikan semua orang yang tertangkap menggunakan narkotika sebagai penyalah guna dengan ancaman pidana penjara. Penyalah guna maksudnya adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya, orang-orang tersebut sudah melawan hukum dengan hanya menggunakan narkotika.

MUST READ  Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?

Istilah pecandu narkotika terhadap orang yang memakai narkotika menjadi penting karena status pecandu tersebut menggambarkan bahwa orang tersebut memilki kondisi ketergantungan terhadap pemakaian narkotika. Kondisi tersebut memberikan jalur hak kepada pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, sulit rasanya bagi orang yang sudah kecanduan narkotika untuk membuktikan bahwa ia ketergantungan. Kenyataanya, tidak semua orang memiliki akses untuk mencapai pembuktian tersebut. Banyak pemakai narkotika yang tidak mengerti bahwa kondisi ketergantungannya perlu diobati. Alih-alih diobati, pemakai tersebut malah ditangkap dan dihukum dengan penjara.

Sebenarnya memang ketika orang memakai narkotika tanpa alasan yang sah (melawan hukum), ada kesalahan yang melekat pada dirinya yang perlu dimintai pertanggungjawaban. Namun, ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rahabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lagi-lagi, sebagaimana disebutkan Pasal 4, hal itu merupakan kewenangan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Ditambah lagi kewenangan tersebut harus didasarkan pemeriksaan setelah ada ada rekomendasi dari tim dokter.

MUST READ  Keraton Agung Sejagat dan Selera Humor Negara

Permasalahan bagi orang yang memakai narkotika jika dilihat-lihat jadi berputar di situ saja, ya? Pertama, orang pakai narkotika bisa saja sebagai pengobatan (sah), terpaksa karena ditipu atau sebagainya (korban), atau memang sengaja secara ilegal (tanpa hak dan melawan hukum). Kedua, kondisi orang yang sudah memakai narkotika itu bisa saja tidak ketergantungan, bisa juga sudah ketergantungan (pecandu). Ketiga, orang yang ketergantungan hanya bisa ditetapkan sebagai pecandu ketika ia punya bukti dari tim dokter padahal ia butuh rehabilitasi. Keempat, yang paling parah, semua pemakai narkotika dianggap sebagai penyalah guna yang diancam pidana penjara dan pada akhirnya benar-benar dijatuhi pidana penjara yang tidak ada manfaatnya bagi perbaikan diri pemakai narkotika. Perlu diingat bahwa dari awal pembentukannya, salah satu tujuan UU Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Apa hal ini luput dari pembentuk undang-undang ketika menyusun UU Narkotika?

MUST READ  Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Unggas)

Penjatuhan hukuman bagi pengguna narkotika merupakan kebijakan yang tidak tepat menangani masalah kesehatan mengenai akses narkotika. Pemenjeraan tidak akan berdampak baik pada pengguna narkotika, hal ini telah terbukti terjadi di belahan dunia manapun, yang ada pemenjaraan memberi dampak yang lebih buruk, mulai dari masalah overcrowding yang terus meningkat dan tidak teratasi, hingga terjadinya peredaran gelap narkotika di dalam lapas, karena banyak pecandu tanpa intervensi kesehatan yang mempuni dikirim ke penjara.

Jadi, kalau sudah memakai narkotika, bisa dibilang pecandu atau tidak? Tidak. Kalaupun memang terbukti sebagai pecandu, apa sudah cukup? Tidak.

Leave a Reply