PKB, Alat Perjuangan Andalan Serikat Pekerja

Potensi konflik ketenagakerjaan di sebuah perusahaan pasti akan selalu ada. Apalagi jika perusahaan itu memiliki pekerja yang sangat banyak, ratusan atau bahkan ribuan, misalnya perusahaan manufaktur atau pabrik. Akar konflik biasanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja.

Jika merasa hak-haknya dikebiri, pekerja tentu akan melakukan perlawanan, baik itu secara mandiri ataupun organisasi melalui serikat pekerja. Bentuknya, bisa dalam bentuk demonstrasi atau mogok kerja. Kondisi ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh setiap perusahaan karena bisa berdampak buruk.

Maka dari itu, langkah-langkah antisipatif perlu dipikirkan oleh setiap perusahaan agar konflik ketenagakerjaan tidak terjadi di lingkungan mereka. Salah satu langkah antisipatif itu bisa diwujudkan melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jika hanya melihat pada materi yang diatur, maka PKB sekilas mirip dengan Peraturan Perusahaan (PP). Keduanya sama-sama mengatur tentang syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Namun, jika terkait dengan proses penyusunan serta para pihak yang terlibat, PKB dan PP jelas signifikan bedanya.

Proses penyusunan PKB harus melalui ‘perundingan’. Artinya harus melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak yakni serikat pekerja yang terdaftar resmi dan pengusaha. Jumlah pihaknya bahkan bisa lebih dari 2 (dua) karena penyusunan PKB bisa melibatkan beberapa serikat pekerja atau beberapa pengusaha.

MUST READ  Pastikan Hal-Hal Ini Menjadi Bagian dalam Kontrak Bisnis yang Kamu Buat

Hal ini jelas berbeda dengan PP yang penyusunannya bersifat sepihak dari pengusaha. Walaupun UU Ketenagakerjaan mengamanatkan agar penyusunan PP memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja, namun sifatnya tidak wajib. PP tetap bisa disusun dan disahkan meskipun tidak ada saran dan pertimbangan dari wakil pekerja.

Diwajibkan harus melalui perundingan, konsekuensinya penyusunan PKB bisa memakan waktu yang cukup lama dibandingkan PP. Menurut Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB, proses penyusunan PP hingga pengesahan memakan waktu total paling lama 18 hari.

Rinciannya,  jangka waktu permintaan saran dan pertimbangan wakil pekerja paling lama 7 (tujuh) hari, penelitian kelengkapan dokumen dan materi PP paling lama 6 (enam) hari, dan terbitnya surat keputusan paling lama 5 (lima) hari.

Kontras, Permenaker justru tidak memberikan batas waktu untuk proses penyusunan PKB. Semuanya diserahkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam tata tertib perundingan. Yang diatur Permenaker hanya batas waktu bagi instansi berwenang untuk menerbitkan surat keputusan terkait pendaftaran PKB, yakni paling lama 4 (hari) sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

Terlepas dari perbedaan pada sejumlah aspek, kedudukan PKB dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia memang terkesan lebih ‘spesial’ ketimbang PP. Dilihat dari jumlah pasal, misalnya, UU Ketenagakerjaan mengalokasikan 18 pasal (Pasal 116-135) yang khusus mengatur tentang PKB, sedangkan PP hanya 8 (delapan) pasal (Pasal 108-115).

Hal sama juga terlihat pada Permenaker Nomor 28 Tahun 2014, PKB diatur sebanyak 19 pasal (Pasal 14-32), sedangkan PP hanya 12 pasal (Pasal 2-13). Semakin banyak pasal berarti semakin detail pengaturannya.

MUST READ  Kenali Lebih Dekat Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Hal spesial lainnya adalah PKB dapat menggugurkan kewajiban perusahaan membuat PP. Pasal 108 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, “Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama”. UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perusahaan wajib melayani apabila serikat pekerja menghendaki perundingan pembuatan PKB.

Diatur dalam Permenaker Nomor 28 Tahun 2014, perundingan pembuatan PKB bermula dari permintaan serikat pekerja. Setelah itu, pengusaha meminta verifikasi keanggotaan serikat pekerja yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja serta disaksikan oleh instansi pemerintah terkait dan pengusaha.

Setelah proses verifikasi rampung, kedua belah pihak merumuskan tata tertib perundingan yang antara lain meliputi tujuan perundingan, lamanya waktu perundingan, susunan tim perunding, biaya, dan lain-lain. Untuk tim perunding, masing-masing pihak dapat diwakili paling banyak 9 (sembilan) orang.

Dalam hal waktu telah habis tetapi perundingan belum selesai, maka perundingan diperpanjang paling lama 30 hari. Jika belum juga selesai, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan tertulis yang isinya tentang materi PKB yang belum disepakati, pendirian para pihak, risalah perundingan, tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.

Setelah para pihak membuat surat pernyataan, proses perundingan diserahkan kepada instansi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan dengan mekanisme merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hal perundingan lancar dan tercapai kesepakatan, maka PKB didaftarkan oleh pengusaha ke instansi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian, instansi terkait meneliti kelengkapan dokumen serta materi PKB. Dalam waktu paling lama 4 (empat) sejak pendaftaran diterima, instansi terkait menerbitkan surat keputusan.

MUST READ  Karena Penjara Bukan "Taman Bermain" Anak

Sebagaimana dipaparkan di atas, PKB relatif lebih rumit ketimbang PP, baik dari segi materi ataupun proses penyusunannya. Nuansa rumitnya semakin lengkap karena penyusunan PKB pasti diwarnai tarik ulur kepentingan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja. Tetapi, serumit apapun, kewajiban PKB tidak bisa dihindari oleh sebuah perusahaan karena itu amanat undang-undang.

Untuk menghadapi situasi rumit PKB, pihak perusahaan harus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan terkait penyusunan PKB yang mumpuni. Teknik perundingan yang jitu menjadi sangat krusial karena yang dihadapi bukan satu dua orang tetapi mungkin puluhan, ratusan, ribuan orang yang tergabung dalam serikat pekerja.

Jangan khawatir, jangan takut. Semua masalah pasti ada solusinya. Untuk urusan pengetahuan dan keterampilan penyusunan PKB, e-learning ICJR Learning Hub adalah solusi yang tepat. Dengan nuansa pembelajaran yang beda serta pemateri yang kompeten, Anda akan tercerahkan tentang seluk beluk penyusunan PKB.

Leave a Reply