PHI, Arena Tanding Favorit Pengusaha dan Buruh

Era reformasi membawa angin segar bagi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. salah satu angin segar itu adalah keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk khusus untuk penyelesaian sengketa hubungan industrial. Sejak berdiri pertama kali tahun 2005 di sejumlah ibukota provinsi, PHI telah menangani ribuan perkara.

Merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), skema penyelesaian sengketa hubungan industrial berlapis-lapis, dan PHI menjadi opsi yang paling terakhir. Sebelumnya, opsi-opsi penyelesaian sengketa yang tersedia lebih mengedepankan perundingan dan perdamaian.

Dimulai dari bipartit, sebuah forum perundingan antara pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Apabila perundingan berhasil, maka para pihak membuat perjanjian bersama secara tertulis untuk kemudian didaftarkan ke PHI. Sebaliknya jika gagal, maka penyelesaian sengketa harus berlanjut ke tripartit.

Berbeda dengan bipartit, tripartit adalah sebuah forum perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator. Tripartit dapat menggunakan beberapa metode antara lain mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dari ketiga metode itu, hanya arbitrase yang outputnya memiliki kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa.

Sementara, mediasi dan konsiliasi hanya dapat menghasilkan anjuran tertulis yang tidak mengikat para pihak. Perbedaan antara keduanya terletak pada siapa pihak ketiga yang terlibat. Pihak ketiga dalam mediasi adalah perwakilan dari instansi pemeritah di bidang ketenagakerjaan, sedangkan dalam konsiliasi adalah pihak swasta.

MUST READ  Perhatikan Isi Perjanjian Kerja Sebelum Anda Menandatanganinya

Meskipun menjadi opsi terakhir penyelesaian sengketa, faktanya PHI masih menjadi ‘arena tanding favorit’ bagi pengusaha dan buruh dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini tergambar dari data perkara yang diterima PHI dari tahun ke tahun sebagaimana terpampang dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Sebagai contoh, tahun 2014 terdapat 1.170 perkara yang masuk ke PHI. Tahun 2015 meningkat menjadi 1.539 perkara dan meningkat lagi di tahun 2016 dengan 2.137 perkara. Tahun 2017 dan 2018, jumlah perkara PHI semakin membengkak berturut-turut menjadi 2.198 dan 2.237.

Sebagaimana diatur dalam UU PPHI, PHI memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

Khusus untuk jenis perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh, PHI menjadi pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir. Artinya, untuk dua jenis perkara ini, para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum apapun setelah PHI mengeluarkan putusan.

Untuk proses beracara di PHI mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Namun sesuai dengan sifat kekhususannya, terdapat beberapa prosedur berperkara PHI yang tidak berlaku pada perkara perdata non-PHI. Misalnya pendaftaran gugatan harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Tanpanya, majelis hakim akan mengembalikan gugatan.

MUST READ  PKB, Alat Perjuangan Andalan Serikat Pekerja

Prosedur khusus lainnya terkait tenggat waktu pendaftaran untuk perkara yang berkaitan dengan PHK. Pekerja yang terkena PHK harus mengajukan gugatan ke PHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterima atau diberitahukannya keputusan PHK tersebut.

Durasi total persidangan di PHI dibatasi hanya paling lama 50 hari sejak sidang pertama digelar. Seperti halnya pengadilan khusus lainnya, PHI memang sangat mengutamakan asas peradilan cepat karena sengketa hubungan industrial biasanya berkaitan dengan nasib seseorang yang harus segera mendapat kejelasan.

Hal khusus berikutnya yang membedakan PHI dengan pengadilan umum adalah terkait komposisi hakim. Demi menjaga objektivitas, sedari awal PHI terbentuk komposisi hakimnya memang dirancang khusus yakni terdiri dari 1 (satu) hakim karier dan 2 (dua) hakim adhoc.

Keberadaan hakim adhoc ini untuk masing-masing mewakili kepentingan pengusaha dan buruh. Makanya, proses rekrutmen hakim adhoc pun melibatkan organisasi serikat buruh dan organisasi pengusaha. Dengan komposisi ini selain demi objektivitas, diharapkan juga majelis hakim memiliki perspektif yang lengkap yang mencakup kepentingan pengusaha dan buruh.

Terkait upaya hukum, khusus untuk perkara perselisihan hak dan perselisihan PHK, maka para pihak yang masih belum puas dengan putusan PHI hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkmah Agung (MA). Durasi total proses kasasi dibatasi hanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

MUST READ  Pastikan Hal-Hal Ini Menjadi Bagian dalam Kontrak Bisnis yang Kamu Buat

Bicara PHI tentunya bicara tentang prosedur beracara. UU PPHI telah mengatur secara tegas dan terperinci mengenai hal ini, namun jika anda orang awam hukum berperkara PHI bisa menjadi ribet. Banyak alur birokrasi berperkara PHI yang perlu dipahami dengan komperehensif, dan tidak cukup dengan membaca teks UU PPHI.

Untuk itu, ICJR Learning Hub menawarkan solusi praktis bagi anda yang ingin memahami prosedur beracara di PHI. Dengan metode e-learning, Anda tidak hanya akan disuguhi teori-teori tetapi juga pengalaman praktik serta kisi-kisi seputar prosedur berperkara di PHI.

 

 

Leave a Reply