Menulis Opini Hukum itu Susah-Susah Gampang

Era reformasi plus kemajuan teknologi menghasilkan ruang yang sangat luas untuk setiap orang beropini. Saat ini, medium untuk beropini sangat banyak dan bervariasi. Media massa, baik itu format cetak maupun elektronik, menjadi salah satu medium beropini yang cukup populer saat ini di Indonesia.

Banyak orang berlomba-lomba mengirimkan tulisan opininya ke media massa. Dan, harus diakui tema hukum selalu menjadi tema yang menarik untuk ditulis. Setiap hari selalu ada saja dinamika yang terjadi di bidang hukum, entah itu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi, ataupun kasus.

Masalahnya, alokasi ruang publikasi yang disediakan oleh setiap media umumnya terbatas. Media cetak biasanya menyediakan satu halaman yang hanya bisa menampung dua hingga maksimal tiga tulisan. Itupun biasanya berbagi tempat dengan tulisan editorial atau tajuk internal media itu sendiri. Media elektronik pun sama, memiliki keterbatasan ruang publikasi.

Nah, dengan situasi sebagaimana dijelaskan di atas, media kemudian melakukan seleksi yang cukup ketat. Hanya tulisan opini hukum berkualitas yang layak dipublikasikan. Pertanyaannya, apa kriteria dari sebuah tulisan opini hukum yang berkualitas?

Setidaknya ada dua aspek kriteria dari sebuah tulisan opini hukum berkualitas, yakni teknis dan substansi. Aspek teknis meliputi format, struktur, dan gaya tulisan. Lalu, pilihan jenis dan ukuran huruf serta format paragraf. Umumnya, aspek teknis merujuk pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak media.

Misalnya, sebuah media menetapkan tulisan opini harus disusun dengan jenis huruf Verdana, ukuran 12, format paragraf justify, spasi 1,5, dan seterusnya. Tentunya, setiap media memiliki kebijakan berbeda-beda terkait persyaratan tulisan opini.

MUST READ  Kiat Sukses Menjadi Advokat Yang Sukses (Bagian II)

Berikutnya, aspek substansi atau isi dari sebuah tulisan opini hukum. Substansi sangat berkaitan dengan kompetensi dari si penulis. Seorang dokter tentunya dapat dianggap tidak kompeten untuk menulis opini hukum, dan sebaliknya seorang sarjana hukum tidak kompeten untuk menulis opini yang berkaitan dengan dunia kedokteran.

Kompetensi yang umumnya tergambar dari gelar pendidikan formal secara tidak langsung juga akan menggambarkan tingkat pengetahuan serta pemahaman seseorang ketika menulis. Namun, kompetensi bukan segalanya, karena ilmu pengetahuan pada dasarnya bersifat dinamis alias selalu berkembang.

Makanya, seorang penulis opini hukum idealnya harus memiliki kemampuan riset yang mumpuni agar substansi tulisannya berkualitas. Kemampuan di sini setidaknya bisa diartikan jeli dalam upaya menggali informasi yang akurat serta berasal dari sumber yang kredibel.

Dalam konteksi ini, dunia digital atau internet menjadi kemewahan tersendiri bagi seorang penulis opini hukum. Internet dengan fasilitas mesin pencari yang super canggih telah memudahkan siapapun untuk mencari apapun tanpa ada kendala ruang dan waktu.

Masalahnya, tidak semua informasi yang bertebaran di internet itu berkualitas. Banyak juga informasi sampah yang jika dimasukkan dalam sebuah tulisan opini hukum justru berpotensi menyesatkan pembaca. Untuk menangkal informasi sesat ketika melakukan riset di internet, maka setiap penulis harus melakukan dua hal ini.

MUST READ  Penuhi Syarat Berikut untuk Menjadi Seorang Advokat

Pertama, kenali profil sumber informasi. Caranya, dengan menengok menu About Us (Tentang Kami) yang umumnya dicantumkan di halaman muka di setiap website atau blog yang kredibel. Ketiadaan informasi profil seharusnya menjadi pertanda awal bahwa sumber informasi yang anda kunjungi itu tidak kredibel.

Dari menu ?About Us? itu kita setidaknya akan mendapatkan informasi tentang siapa mereka, bagaimana struktur organisasinya, afiliasi mereka ke lembaga mana, dan sebagainya.

Kedua, selalu kroscek informasi yang didapat. Prinsipnya dalam melakukan riset, kita harus jangan mudah percaya terhadap satu sumber informasi. Biasakan untuk melakukan kroscek atau verifikasi ulang akurasi dan validitas informasi yang kita peroleh.

Semakin banyak sumber informasi sebagai pembanding akan semakin baik hasil krosceknya. Tentunya, ketika kita melakukan kroscek, langkah pertama yakni kenali sumber informasi tetap harus dilakukan.

Setelah menyiapkan aspek teknis dan substansi, langkah penting berikutnya dalam menulis opini hukum adalah mengemas tulisan dengan baik dan menarik. Secara sederhana, kemasan bisa diartikan judul. Ibarat sebuah barang dagangan, judul adalah etalase dari sebuah tulisan opini hukum yang dapat mengundang perhatian pembaca.

Judul harus menarik, tetapi bukan berarti harus bombastis. Kaedah-kaedah Bahasa Indonesia yang benar tetap harus diterapkan ketika memilih judul untuk sebuah tulisan opini hukum. Dan, biasanya media juga memperhatikan hal ini. Terkadang, media akan mengubah judul sebelum tayang jika dirasa judul pilihan penulis tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka tetapkan.

MUST READ  Pesan Bagi Pengguna Media Sosial

Dari pemaparan panjang lebar di atas, menulis opini hukum di era digital ternyata susah-susah gampang. Susah di sini dalam arti proses penyusunannya tidak boleh sembarangan karena harus memperhatikan aspek-aspek tertentu. Namun, dapat juga dikatakan gampang karena teknologi internet telah banyak memberi kemudahan.

Berkat internet, belajar untuk menjadi penulis opini hukum yang andal juga menjadi lebih mudah. Salah satunya melalui platform e-learning dengan tema ?Dinamika Beropini Hukum di Era Digital? yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub. Dengan tenaga instruktur yang kompeten serta modul yang bermutu, e-learning ICJR Learning Hub tidak hanya menyajikan aspek teori tetapi juga praktis tentang bagaimana caranya menjadi penulis hukum opini yang andal.

So, tunggu apalagi, jangan sampai telat mendaftar. Untuk informasi detail, silakan klik https://learninghub.id/courses/opini-hukum-dinamika-beropini-hukum-di-era-digital/

 

 

 

 

 

Leave a Reply