Karena Penjara Bukan “Taman Bermain” Anak

Masa anak-anak adalah masa yang paling indah. Masa ketika kita belum harus memikirkan beratnya beban pekerjaan di kantor atau mahalnya harga sembako. Yang ada di benak anak-anak adalah bermain dan belajar. Lalu, bagaimana jika masa-masa indah itu harus terenggut lantaran terkait perkara hukum?

Istilah resminya, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) itu meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, atau anak sebagai saksi peristiwa tindak pidana.

Merujuk pada data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2018, jumlah ABH di Indonesia masih cukup banyak. Trennya dari tahun ke tahun bahkan selalu meningkat. KPAI mencatat sepanjang 2011-2017, jumlah ABH mencapai 9.266 anak.

Ironisnya, meskipun sudah ada UU SPPA, proses hukum terkait ABH masih saja amburadul. Pemenuhan hak-hak ABH kerap terabaikan. Padahal, UU SPPA sudah jelas memperinci apa saja hak-hak yang dimiliki ABH dalam proses hukum.

Hak-hak ABH antara lain diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Lalu, melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara; tidak dipublikasikan identitasnya, dan lain-lain.

MUST READ  Mengenali Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi

Salah satu pelanggaran hak ABH yang kerap terjadi adalah terkait penahanan. UU SPPA mengusung paradigma bahwa upaya hukum penahanan terhadap ABH adalah pilihan terakhir. Kalaupun harus dilakukan penahanan, maka terdapat sejumlah persyaratan ketat. Pertama, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak berusia 14 tahun atau lebih.

Kedua, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Ketiga, durasi penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan, paling lama tujuh hari dan hanya dapat diperpanjang satu kali selama paling lama delapan hari.

Penahanan untuk kepentingan penuntutan, paling lama lima hari dan dapat diperpanjang lima hari. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Dalam hal durasi penahanan telah habis, maka anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum.

Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bertajuk ?Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian? telah menunjukkan bahwa UU SPPA belum dijalankan dengan baik. Pada periode 2013-2016, dari ratusan kasus hukum ABH, 53% diantaranya terjadi penahanan. Pelanggaran terhadap batasan waktu penahanan juga masih kerap terjadi.

MUST READ  PKWTT: Keuntungan Anda Sebagai Karyawan

Menurut LBH Jakarta, masih banyaknya penahanan terhadap ABH terjadi karena penahanan masih dipandang sebagai hal utama dalam proses penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, aparat hukum juga masih berparadigma hukuman sebagai alat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Penahanan terhadap ABH semestinya tidak terjadi jika diversi dijalankan dengan baik dan efektif. Diatur dalam UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hasil penelitian LBH Jakarta mengungkap hanya 14% perkara ABH yang menerapkan diversi. Dari 14% perkara tersebut, sebagian tidak menerapkan diversi karena tidak memenuhi syarat. Diatur dalam UU SPPA, dua syarat untuk penerapan diversi adalah diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun atau lebih; dan bukan pengulangan tindak pidana.

Belum efektifnya penerapan diversi juga berkaitan dengan pemenuhan hak ABH untuk mendapatkan bantuan hukum. Penelitian LBH Jakarta mencatat ABH yang tidak didampingi advokat berjumlah 178 ABH. Kalaupun ada pendampingan, sifatnya hanya formalitas demi memenuhi ketentuan UU SPPA. Biasanya, terjadi ?permainan? antara oknum advokat dengan oknum aparat penegak hukum. Advokat seperti ini disebut dengan Pocket Lawyer.

Sejatinya, peran advokat dalam rangka melindungi pemenuhan hak-hak ABH sangat penting. Pasalnya, advokat walaupun bukan aparat negara tetapi memiliki fungsi sebagai penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dapat mendampingi ABH sepanjang proses hukum berlangsung, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

MUST READ  4 Masalah Klasik Terkait Upah

Tujuh tahun sejak UU SPPA terbit, nasib ABH di Republik ini ternyata tidak kunjung membaik. Beragam persoalan muncul karena pemangku kepentingan terkait terkesan masih setengah hati menerapkan UU SPPA. Mirisnya lagi, paradigma menghukum masih dikedepankan ketimbang paradigma perlindungan hak-hak anak.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang seluk beluk sistem peradilan pidana anak, baik itu secara teori maupun praktik, mari bergabung dalam e-learning yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub, sebuah learning platform yang mengemban misi menyebarkan pemahaman hukum kepada masyarakat luas.

Kunjungi https://learninghub.id/courses/sistem-peradilan-pidana-anak-peran-advokat-dalam-melakukan-pembelaan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/

Leave a Reply