Bukan Hanya Negara, Korporasi juga Wajib Lindungi HAM

Hak asasi manusia (HAM) selalu identik dengan kekuasaan negara. Selama ini, pemahaman masyarakat awam, HAM hanya soal relasi antara negara dan warga negara (rakyat). Pemahaman ini perlu diluruskan karena HAM sejatinya lebih luas dari itu. Ternyata entitas bisnis pun seperti halnya negara berkewajiban melindungi HAM.

Di lingkup internasional, perhatian terhadap bisnis dan HAM memiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula di era 1970-an, ketika Group of 77 di bawah Economic and Social Council yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai pembentukan Commission on Transnational Corporations (CTC).

Tahun 1993, CTC bertransformasi menjadi sebuah program kerja bernama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Di periode CTC hingga UNCTAD, fokus awalnya adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk yang mereka lakukan.

Namun kemudian, fokusnya bergeser lebih spesifik ke persoalan HAM. Tahun 1998, UN Sub Commission on the Promotion and Protection on Human Rights membentuk sebuah kelompok kerja yang bertugas menyusun standar norma untuk Transnational Corporations.

Tujuh tahun kemudian, Kofi Annan menugaskan seorang Special Rapporteur bidang Bisnis dan HAM bernama John Ruggie untuk melakukan kajian yang hasilnya menjadi the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada tahun 2011. Hingga kini, UNGP menjadi pedoman bagi sebagian besar negara di dunia dalam mengatur relasi antara bisnis dan HAM.

UNGP mengusung tiga pilar. Pertama, perlindungan yakni kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Upaya perlindungan oleh negara harus dituangkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.

MUST READ  Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri

Kedua, penghormatan yakni tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Ketiga, pemulihan yaitu perluasan akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Tindak lanjut dari penerapan UNGP di Indonesia, Komnas HAM dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memprakarsai penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Bisnis dan HAM. Diluncurkan pada bulan Juni 2017, tim penyusun mengklaim Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki RAN Bisnis dan HAM.

Kehadiran RAN Bisnis dan HAM untuk menutupi kealpaan RAN HAM 2015-2019 membahas tentang bisnis dan HAM. Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015, RAN HAM lebih fokus pada isu-isu disabilitas, anak, dan kelompok masyarakat rentan.

Sejalan dengan tiga pilar UNGP, RAN Bisnis dan HAM juga menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap HAM bukan semata menjadi tanggung jawab negara. Korporasi juga mengemban tanggung jawab yang sama. Makanya, RAN Bisnis dan HAM merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat ditempuh oleh korporasi.

Pertama, membuat kebijakan atau peraturan internal guna menghindari terjadinya atau terlibat pada aktivitas atau hubungan bisnis yang memunculkan dampak yang merugikan terhadap HAM dan mengatasi dampak tersebut.

MUST READ  Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Kedua, melaksanakan uji tuntas HAM secara periodik dengan cara mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas dampak terhadap HAM. Uji tuntas HAM tersebut meliputi menilai dampak potensial dan nyata terhadap HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi.

Ketiga, mengembangkan standar analisis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko HAM dan dampak aktivitas bisnis, khususnya hakhak kelompok rentan yang terdampak, kemudian mengintegrasikan hasil temuan penilaian ke dalam sistem manajemen perusahaan.

Keempat, mendorong dilakukannya pertemuan berkala antara pihak korporasi, pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan masyarakat untuk berbagi pengalaman-pengalaman terbaik (best practices) dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM.

Kelima, menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban terdampak operasional korporasi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hak-hak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hakhak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya.

Keenam, mematuhi standar-standar kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan seperti yang telah diatur dalam terdapat IFC (International Finance Corporation) Sustainability Framework, Deklarasi Collevecchio, dan Equator Principles agar proyek yang dijalankan korporasi tidak melanggar HAM dan merusak lingkungan.

Ketujuh, memperkuat peran dan fungsi Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHRWG) dalam rangka mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan dalam operasional korporasi.

MUST READ  3 Software Ini Biasa Digunakan Untuk Digital Forensic

Kedelapan, menempatkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka pendekatan berbasis hak untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan.

Kesembilan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil setempat.

Hampir tiga tahun sudah RAN Bisnis dan HAM hadir di Republik ini, namun nyatanya penghormatan korporasi terhadap HAM masih minim. Salah satu indikatornya adalah posisi korporasi sebagai salah satu pihak teradu kasus pelanggaran HAM tertinggi berdasarkan data yang dilansir Komnas HAM.

Kondisi muram ini perlu segera diatasi, dan salah satu langkah awalnya adalah dengan meningkatkan pemahaman korporasi terhadap HAM. ICJR Learning Hub adalah medium yang sangat tepat bagi korporasi yang ingin meningkatkan pemahaman seputar HAM. Melalui platform e-learning dengan narasumber yang kompeten, ICJR Learning Hub akan memberikan metode pembelajaran yang berbeda dibandingkan metode-metode lainnya.

 

Leave a Reply