Berikut Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK, Reklamasi Pasca Tambang Juga Termasuk Lho!

?Ikut terbawa hebohnya video dengan judul ?Sexy Killers? yang diunggah di Youtube kemarin? Nah, penasaran sama regulasi tentang kewajiban reklamasi pascatambang? Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemegang IUP dan IUPK, reklamasi pasca tambang juga termasuk loh.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Pada Pasal 95 UU Minerba menjabarkan kewajiban-kewajiban pemegang IUP dan IUPK, di antaranya:

  1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
  2. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  3. Keselamatan operasi pertambangan;
  4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
  5. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  6. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan
  7. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  8. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
  9. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;
  10. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
MUST READ  Urgensi Akuntansi Forensik, Karena Korupsi itu Soal Fulus

Terkait dengan praktik reklamasi pascatambang, telah diatur dalam Pasal 99 UU Minerba. Pada Pasal 99 UU Minerba tersebut diatur bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini didasarkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang.

Selanjutnya, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010), dinyatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:

  1. Penambangan terbuka; dan
  2. Penambangan bawah tanah

Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban-kewajiban lainnya diatur dalam pasal-pasal berikut:

  1. Pasal 103 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP dan IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  1. Kemudian pada Pasal 105 UU Minerba yang mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak di usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memili IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP jenis ini hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebuk maka wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada pihak yang berwenang.
  1. Selain itu di dalam Pasal 106 UU Minerba diatur bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikut sertakan pengusaha local yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut juga menjadi kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
MUST READ  Peran Akuntansi Forensik pada Pengungkapan Kecurangan

Mengenai kewajiban-kewajiban ini juga tidak terlepas dari asas-asas dan pengusahaan pertambangan terkait dengan perizinan, kewilayahan, hingga penerimaan negara seperti perpajakan dan PNBP. Pemahaman lebih lanjut tentang hal-hal tersebut hingga strategi penyelesaian sengketa dan mitigasi risiko berdasarkan hukum pertambangan akan dibahas lebih lanjut pada Public Training dengan topik Hukum Pertambangan.

Informasi lebih lanjut bisa diakses di sini.

Leave a Reply