Agar Tidak Baper, Pahami Rambu-Rambu PHK

Putus hubungan apapun konteksnya biasanya menimbulkan rasa sakit hati atau istilah gaulnya “baper” (bawa perasaan). Tidak hanya putus hubungan asmara, putus hubungan kerja pun bisa membuat para pihak baper, baik itu pihak pengusaha maupun pekerja, yang muaranya bisa ke meja hijau alias pengadilan.

Esensi dari pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat 2 (dua) jenis hubungan kerja, pekerjaan waktu tertentu (PKWT) dan pekerjaan waktu tidak tertentu (PKWTT).

Pegawai PKWT lazim disebut pegawai kontrak, sedangkan pegawai PKWTT disebut pegawai permanen. Baik itu pegawai PKWT maupun PKWTT bisa terkena PHK sepanjang dasar atau alasannya jelas dan sesuai dengan hukum.

Menurut UU Ketenagakerjaan, PHK dapat terjadi karena pekerja meninggal dunia; berakhirnya kontrak kerja; adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap; terjadi pelanggaran atas perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Lebih terperinci, UU Ketenagakerjaan juga menyebutkan 10 alasan PHK yang tidak boleh digunakan perusahaan. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; (2) pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; (4) pekerja menikah; (5) pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; (6) pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; (7) pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; (8) pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; (9) karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan (10) pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan.

MUST READ  Bangkrut atau Pailit? Bagaimana membedakan dan menghindarinya

Pada dasarnya PHK itu lazim terjadi di sebuah perusahaan. Namun, UU Ketenagakerjaan mengusung semangat bahwa PHK semestinya menjadi opsi tindakan terakhir yang dapat diambil oleh perusahaan. Makanya, UU Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah rambu yang cukup ketat terkait PHK.

Selain seputar alasan PHK, UU Ketenagakerjaan juga mengatur tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan. Pertama, UU Ketenagakerjaan sangat mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Makanya, sebelum terjadi PHK, pengusaha dan pekerja diharapkan bermusyawarah terlebih dulu.

Musyawarah dimaksud dapat dilakukan langsung dengan pekerja yang bersangkutan atau melalui forum kerjasama bipartit. UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan dengan jumlah pekerja minimal 50 orang untuk membentuk bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.

MUST READ  Mengenal Profesi dan Peran Kurator dalam Kasus Kepailitan

Jika musyawarah atau bipartit tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka para pihak bisa menempuh upaya mediasi atau konsiliasi di instansi pemerintah, dalam hal ini dinas tenaga kerja di wilayah setempat. Andaikata masih belum tercapai kata sepakat, para pihak bisa berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Namun, proses musyawarah sebelum sampai ke pengadilan berhasil mencapai kata sepakat maka keputusan PHK tetap harus didaftarkan ke PHI untuk mendapatkan penetapan. Tanpa penetapan PHI, maka PHK dianggap batal demi hukum dan kedua pihak tetap harus menunaikan kewajiban masing-masing.

PHK biasanya diwarnai dengan persoalan pemenuhan hak-hak pekerja. UU Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Besaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan masa kerja pekerja yang di-PHK.

Satu hal penting yang perlu dicatat, PHK bukan ?monopoli? perusahaan. UU Ketenagakerjaan juga membuka peluang kepada pekerja untuk mengajukan PHK atas dirinya ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dasar alasan pekerja mengajukan PHK antara lain karena pihak perusahaan melakukan: (1) penganiayaan, penghinaan secara kasar atau mengancam; (2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

MUST READ  Simak 7 Cara Mudah Mendaftarkan Merek Dagang Anda

(4) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja; (5) memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau (6) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

PHK selalu menjadi momok dalam dunia usaha. Baik itu pengusaha maupun pekerja pasti sebisa mungkin ingin menghindari terjebak dalam situasi PHK. Pengusaha biasanya pusing dengan urusan perhitungan pesangon, sedangkan pekerja pusing karena akan kehilangan mata pencaharian.

Meskipun menjadi momok, PHK ketika terjadi mau tidak mau harus dihadapi. Konflik yang muncul sebagai efek PHK juga harus dicarikan solusinya. Namun, sebelum memikirkan solusi, pengetahuan dasar seputar PHK harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. ICJR Learning Hub hadir untuk menjawab kebutuhan itu.

Leave a Reply