Agar Pelaku Usaha Tidak Berompi Oranye

Sejak kehadiran KPK, rompi oranye seperti menjadi momok menakutkan. Siapapun pasti tidak ingin mengenakan rompi itu, apalagi tersorot media. Makanya, mereka yang berompi oranye biasanya berusaha menutup muka jika disorot media. Yang menjadi momok tentunya bukan soal warna oranyenya, tetapi tulisan besar ?Tahanan KPK? yang tertera di sisi belakang rompi.

Sulit dibantah, KPK memang menjadi lembaga penegak hukum tergalak di Republik ini. Apapun latar belakangnya, entah birokrat ataupun swasta, begitu mengenakan rompi oranye maka kemungkinan besar akan divonis bersalah oleh pengadilan. KPK selalu berdalih memiliki alat bukti kuat sehingga penuntutan yang mereka lakukan selalu berhasil.

Merujuk data KPK yang telah dipublikasikan, beragam latar belakang pernah mengenakan rompi oranye. Mulai dari anggota DPR, hakim, jaksa, polisi, kepala daerah, hingga kalangan swasta/pelaku usaha. Untuk yang disebut terakhir ini jumlahnya cukup fantastis. Dalam rentang waktu 2004-2017, tercatat sudah 164 orang swasta yang terjerat KPK.

Jumlah tersangka KPK dari kalangan swasta ini menduduki posisi teratas, mengalahkan tersangka berlatar belakang DPR/DPRD (129 orang) dan pejabat eselon I-III (148 orang). Fakta bahwa banyak kalangan swasta yang kena jerat KPK cukup mengejutkan karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sejatinya memang ?spesial? untuk penyelenggara negara (birokrat).

Mayoritas rumusan pasal delik korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor memang memuat unsur ?pejabat penyelenggara negara?. Artinya KPK sebenarnya hanya bisa menjerat birokrat. Kalaupun ada swasta terlibat, delik korupsinya tetap harus melibatkan birokrat. Makanya, ?pintu masuk? bagi swasta untuk ikut terjerat korupsi hanya melalui delik suap.

MUST READ  Tuan Presiden, Rumus Korupsi itu Sederhana

Suap merupakan jenis korupsi terpopuler. Menurut catatan KPK, 54% dari total kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dalam periode 2014-2017 jenisnya penyuapan. Jenis korupsi terpopuler berikutnya adalah tender, penyalahgunaan anggaran, pungli, perizinan, money laundering, dan upaya merintangi penyidikan.

Dalam UU Pemberantasan Tipikor, delik suap diatur dalam Pasal 5 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Baik swasta maupun birokrat mendapatkan ancaman pidana yang sama.

Selama ini, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah terkesan lebih serius pada sektor birokrasi. Keseriusan yang sama sejauh ini belum terlihat dalam hal pencegahan korupsi di sektor swasta. Padahal, data KPK telah terang benderang menunjukkan betapa mengkhawatirkannya perilaku korupsi di sektor swasta.

Keseriusan pemerintah baru tampak ketika International Standard Organization (ISO) 37001 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Suap diluncurkan tahun 2018. Walaupun tidak eksklusif hanya untuk korporasi swasta karena dapat diterapkan juga untuk institusi pemerintah, ISO 37001 diyakini akan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor swasta.

Sebelum peluncuran ISO 37001, KPK sebenarnya telah memulai lebih dulu dengan sebuah gerakan yang diberi nama Profesional Berintegritas (PROFIT), yakni gerakan untuk mendorong dunia usaha agar terbebas dari perilaku koruptif. Tujuan akhir PROFIT adalah mewujudkan iklim dunia usaha yang sehat dan bersih untuk memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, KPK merekomendasikan sembilan inisiatif yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.

MUST READ  Kedaulatan di Wilayah Ruang Angkasa (Outter Space)

Sembilan Inisiatif tersebut adalah identifikasi resiko terjadinya korupsi; kode etik; corporate social responsibility; internalisasi nilai anti korupsi, pelatihan, dan sosialisasi; whistle-blowing system; kepemimpinan; kebijakan konflik kepentingan; pelaporan yang akuntabel dan transparan; sistem kepatuhan.

Selain PROFIT, KPK juga telah menerbitkan buku Panduan Kegiatan: Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta. Dalam buku ini diperkenalkan Komite Advokasi sebagai wadah dialog antara pemerintah dengan kalangan bisnis terkait upaya pencegahan korupsi. Komite Advokasi dibentuk di tingkat nasional dan daerah dengan keanggotaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti regulator, kamar dagang, asosiasi bisnis, akademisi, dan LSM.

Kehadiran ISO 37001, PROFIT, Komite Advokasi atau program lainnya semakin menegaskan bahwa korupsi di sektor swasta sudah kronis. Dunia usaha di Republik ini ternyata masih kental dengan praktik-praktik kotor. Seolah-olah ada pemahaman bahwa untuk sukses berbisnis di Indonesia mau tidak mau harus melakukan korupsi.

Pemahaman sesat itu tentunya harus segera dikoreksi. Caranya, semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun pelaku usaha harus berkontribusi sesuai domainnya masing-masing untuk menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dalam berkompetisi dan bersih dari praktik korupsi.

MUST READ  Kenapa Ada Perbedaan Hak antara PHK dan Pengunduran Diri? Simak Penjelasan Ini

Dari sisi pemerintah tentunya diperlukan kebijakan serta regulasi yang mendukung bagi pelaku usaha untuk berbisnis secara bersih. Sementara, dari sisi pelaku usaha, mereka harus membangun budaya berbisnis yang berintegritas. Bahwa mengejar laba tidak mesti menghalalkan segala cara, termasuk korupsi.

Korupsi, khususnya suap jelas melanggar hukum dan berbahaya bagi pelaku usaha. Agar terhindar dari bahaya tersebut, pelaku usaha mutlak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang seluk-beluk praktik suap. Karena dengan memahaminya, maka pelaku usaha setidaknya akan lebih hati-hati dalam berbisnis agar tidak kena jeratan hukum.

ICJR Learning Hub sebagai sebuah learning platform yang mengemban misi menyebarkan pemahaman hukum kepada masyarakat luas, ingin memfasilitasi para pelaku usaha untuk memahami seluk beluk praktik suap di sektor swasta. Mediumnya adalah e-learning, sebuah terobosan metode pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

 

Leave a Reply