Seputar Segregasi dan Hak Konstitusional Warga Negara

Ketika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin oleh Earl Warren pada 17 Mei 1954 mengetukkan palunya pada perkara Brown v. Board of Education of Topeka, maka mulai saat itulah pemisahan antara sekolah untuk siswa kulit putih dengan sekolah untuk siswa kulit hitam ? atau yang lebih dikenal dengan istilah segregasi ? dinyatakan inkonstitusional. Itu berarti, setiap lembaga pendidikan di seluruh Amerika Serikat sudah harus menerapkan integrasi siswa kulit putih dan kulit hitam, meskipun pendidikan merupakan ranah yang pengaturannya menjadi kewenangan pemerintah negara bagian, bukan federal.

Sebagaimana halnya suatu putusan bersejarah pada umumnya, putusan bulat dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini pun pada masanya menuai banyak kontroversi. Khususnya di negara-negara bagian Selatan yang membentang mulai dari Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Florida, Georgia, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina, Maryland hingga Delaware ? di mana segregasi justru diwajibkan berdasarkan hukum negara bagian; putusan ini sangat tidak populer dan banyak ditentang.

Berbagai strategi kemudian diterapkan oleh sejumlah negara bagian tersebut agar seolah-olah tunduk pada putusan MA tersebut, namun pada tataran praktis masih menerapkan segregasi. Misalnya dengan mengubah aturan mengenai zonasi sekolah, sampai dengan berkerja-sama dengan aparat hukum setempat untuk menggali catatan perilaku masing-masing anak kulit hitam untuk menemukan alasan agar bisa menolak mereka masuk ke sekolah yang semula diperuntukkan hanya bagi kulit putih.

Namun terjadi juga di mana pemerintah negara bagian secara terang-terangan ?membangkang? dan mencegah integrasi sekolah di wilayah mereka. Dan mengingat desegregasi sekolah adalah amanat konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung, sehingga merupakan hak konstitusional bagi setiap peserta didik untuk menikmati fasilitas pendidikan yang sama dan setara tanpa mengalami pemisahan berdasarkan ras dan warna kulit, maka adalah tugas dan kewajiban pemerintah federal untuk memastikan bahwa konstitusi ditaati dan ditegakkan terlepas dari sekeras apapun penolakan dari warga negara bagian setempat.

MUST READ  Law "Limping" Inforcement

Pada 1957, misalnya, Gubernur Orval Faubus mengerahkan pasukan Garda Nasional Negara Bagian Arkansas yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah siswa kulit hitam mendaftar di Little Rock Central High School. Presiden Eisenhower sampai memanggil Gubernur Faubus agar menghadap dan lalu memintanya untuk mentaati putusan MA tersebut.

Toh Gubernur Faubus tetap membandel hingga akhirnya pada 24 September 1957 Presiden Eisenhower, seorang purnawirawan jenderal bintang lima mantan Panglima Sekutu di Eropa pada Perang Dunia II, memutuskan untuk mengambil alih komando seluruh Garda Nasional Arkansas menjadi di bawah kewenangan federal dan memerintahkan mereka semua untuk kembali ke barak, sambil menerjunkan pasukan federal dari Divisi ke-101 Lintas Udara yang bermarkas di Fort Campbell, Kentucky, ke sekolah tersebut untuk mengawal dan memastikan agar para siswa kulit hitam dapat mendaftar dan mengikuti pelajaran meskipun di tengah cacian dan intimidasi dari siswa dan warga kulit putih lainnya.

Insiden serupa yang cukup menghebohkan kembali terjadi enam tahun kemudian, kali ini di negara bagian Alabama, di mana Gubernur George Wallace dalam upaya simbolik untuk memenuhi janji kampanyenya dalam slogan ?segregasi sekarang, segregasi esok, segregasi selamanya?, menghalangi pelajar kulit hitam untuk mendaftar sebagai mahasiswa di University of Alabama. Upaya ini dilakukan terang-terangan di mana sang gubernur, tanpa mengindahkan resiko akan berat jodoh, secara fisik berdiri di depan pintu Foster Auditorium di kampus University of Alabama di kota Tuscaloosa untuk menghadang dua calon mahasiswa berkulit hitam, Vivian Malone dan James Hood, yang akan menyelesaikan proses pendaftaran mereka di universitas tersebut.

Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Nicholas Katzenbach sampai datang untuk mengantar kedua calon mahasiswa tersebut dan atas nama pemerintah federal meminta Gubernur Wallace untuk minggir dan membiarkan mereka masuk. Namun Gubernur Wallace bergeming, dan tetap berdiri tegak di depan pintu dengan gestur menantang: tangan terlipat di dada.

MUST READ  Pesan (Tak) Sampai

Katzenbach pun langsung menghubungi bosnya, Presiden John F. Kennedy untuk menyampaikan soal pembangkangan sang Gubernur, yang rupanya memang sudah diantisipasi oleh Gedung Putih. Buktinya Presiden Kennedy langsung menandatangani Perintah Eksekutif nomor 1111 yang memang sudah disiapkan, yang isinya adalah mengambil alih komando Garda Nasional Negara Bagian Alabama dari tangan gubernur ke tangan presiden. Atas dasar perintah tersebut, pimpinan Garda Nasional Mayor Jenderal Henry Graham atas perintah Presiden Kennedy kemudian memerintahkan Gubernur Wallace untuk minggir dan membiarkan Malone dan Hood untuk masuk ke dalam auditorium, perintah yang kali ini ditaati oleh sang gubernur.

Terlepas dari segala aspek kultural dan historis yang melatarbelakangi kedua peristiwa di atas, yang jelas keduanya merupakan contoh menarik bagaimana semestinya pemerintah melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya.

Gubernur Faubus di Arkansas adalah politikus Partai Demokrat, sedangkan Presiden Eisenhower yang kelahiran Texas dan dibesarkan di Kansas naik menjadi presiden dengan tiket dari Partai Republik yang konservatif. Adapun Wallace dan Kennedy adalah sama-sama politisi Partai Demokrat ? meski keduanya dan juga Faubus bukanlah tipe Demokrat yang doyan nilep panci.

Baik Faubus maupun Wallace sebenarnya bukanlah politisi yang rasis maupun secara pribadi mendukung segregasi. Namun keduanya adalah politisi yang pragmatis dan populis yang melihat anti-segregasi adalah realita politik saat itu di negara bagian masing-masing, sehingga sikap mereka tersebut adalah demi untuk mengambil hati para pemilih. Buktinya, Faubus terus terpilih dalam lima Pilgub selanjutnya sampai ia memutuskan untuk tidak mencalonkan lagi di 1966 dan pensiun setahun kemudian setelah 12 tahun menjabat. Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Gallup di 1958 ? setahun setelah peristiwa Arkansas ? bahkan menempatkan Faubus sebagai satu dari sepuluh orang yang paling dikagumi di Amerika Serikat.

MUST READ  Ini Dia Isi dari RUU Ibu Kota Negara yang Menjadi Prioritas DPR

Wallace pun sangat populer di Alabama. Dilantik hanya beberapa bulan sebelum peristiwa di atas, Wallace menjabat sampai 1967 sebelum digantikan oleh? istrinya sendiri!!! Ia bahkan menjabat kembali sebagai gubernur Alabama dari 1971 hingga 1979, dan sekali lagi dari 1983 sampai 1987. Hebatnya, sejak 1972 ia mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah akibat suatu percobaan pembunuhan yang ia alami.

Sebaliknya, tidak ada jaminan bahwa setiap orang di tingkat pemerintahan federal baik pada masa Eisenhower dan Kennedy mendukung integrasi. Namun yang pasti, begitu suatu hal menjadi amanat konstitusi, tidak ada alasan bagi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk tidak berupaya sebaik mungkin dalam menjamin terlaksananya amanat tersebut, sesuai sumpah jabatan Presiden Amerika Serikat untuk ?to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States?.

Hal serupa berlaku pula untuk Presiden Republik Indonesia, di mana dalam sumpah jabatannya terdapat kata-kata ?memegang teguh Undang-Undang Dasar?. Tentunya kita semua berharap agar siapapun yang memegang amanah sebagai orang nomor satu di republik ini tidak pernah memiliki keraguan sedikitpun dalam menggunakan segala kekuasaan yang dimilikinya tidak hanya untuk menjamin agar setiap warganegara memperoleh hak konstitusionalnya, namun juga untuk melindungi setiap warganegara dalam melaksanakan dan/atau menikmati hak-hak konstitusionalnya tersebut sehingga aman dari gangguan dan ancaman oleh siapapun juga.

Leave a Reply