Pesan (Tak) Sampai

Ada yang menarik, ketika beberapa waktu yang lalu mengantikan rekan untuk berbagi pengetahuan pada sebuah universitas. Seperti biasa karena hanya menggantikan, maka agak kurang siap juga ketika ternyata tema yang diminta adalah mengenai disparitas pemidanaan, dalam perkara korupsi pula. Ya, seperti biasa, meski agak-agak gimana gitu ketika menjawab pertanyaan soal disparitas ini, akhirnya saya bawa saja para mahasiswa itu dalam suasana ketika seorang hakim hendak memutus perkara dan menentukan berapa lama pidana yang hendak dijatuhkan. Dan alhamdulilah, ternyata disparitas juga, meski dengan variabel perkara yang begitu sederhana. Selamat, pikir saya dalam hati.

Benarkah selamat? Ternyata tidak. Pemateri berikutnya, seorang rekan yang kebetulan penggiat kegiatan anti korupsi. Menarik materi yang disampaikan soal disparitas ini. Semenarik ketika, dengan data yang ada kemudian mencoba membandingkan tren pemidanaan putusan perkara rasuah yang dijatuhkan pada puncak lembaga peradilan. Tren putusan yang membandingkan ketika seorang Hakim Agung, sebut saja AA masih menjabat dan setelah purna tugas. Saat menjabat, tren yang terjadi pidana yang dijatuhkan selalu meningkat, maka setelah purna tugas tren yang terjadi adalah sebaliknya, pidana yang dijatuhkan selalu menurun.

Apakah itu salah? Secara akademis hal tersebut tentu akan dan mungkin dapat terus diperdebatkan dengan berbagai argument ilmiah yang dikemukakan. Tapi tenang, bukan itu yang hendak disampaikan kali ini.

Pesan, ya pesan yang ditangkap dari tren, terutama oleh publik adalah soal keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Disadari atau tidak telah menyudutkan lembaga Mahkamah Agung. Pesan itu pula yang sepertinya mempengaruhi persepsi publik sehingga ketika lembaga anti rasuah melakukan survey indeks persepsi anti korupsi terhadap Mahkamah Agung.

Hasil yang tentu saja, sekali lagi akan dapat diperbedatkan, metode yang bias, jumlah keterwakilan respondenlah, dan perdebatan-perdebatan lainnya yang saya kira tidak akan begitu banyak berarti untuk meluruskan persepsi yang terlanjur terbentuk.

Berbagai hal yang sebelumnya telah dibangun dengan segenap daya dan upaya, untuk menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki diri, seolah tenggelam sehingga ‘pesan’ tak tersampaikan secara sempurna karena tertutup tangkapan ‘pesan’ lainnya. Wajar saya kira, karena ‘pesan’ yang tertangkap itu memang muncul dari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi utamanya, mengadili perkara, dibandingkan dengan pesan yang coba disampaikan dengan berbagai upaya terkait dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi, administrasi.

Apakah itu salah? Tentu tidak, semua upaya perbaikan tetap dan harus terus dilakukan, administrasi pendukung tugas pokok dan fungsi harus berjalan beriringan dengan tugas pokok dan fungsi itu sendiri.Kelindan keduanya harus menyampaikan pesan yang sama, tidak boleh berbeda, apalagi sampai bertolak belakang.

Dan sepertinya pesan dari tugas pokok dan fungsi, justru lebih mudah ditangkap oleh publik, karena tugas pokok dan fungsi kita adalah mengadili perkara, maka pesan itu harus dapat dibaca dari putusan yang dijatuhkan.

Sudahkah putusan anda mengandung pesan itu? Semoga

Leave a Reply