Pesan Bagi Pengguna Media Sosial

Seringnya pemberitaan mengenai penggunaan media sosial secara tidak bijak memang sudah tidak asing lagi. Akibatnya banyak netizen sering terjerat UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3). Perlu kita ketahui bersama UU ITE ini memang sudah sedemikian rupa mengatur hal-hal yang mana bertentangan dengan hukum dalam dunia siber (informasi dan teknologi).

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini dikarenakan semua orang seperti bisa “memiliki” media sendiri (wikipedia.org). Bahkan Media sosial dapat dikatakan saat ini telah menjadi media dalam menyampaikan curahan hati (curhat) bagi pemiliknya. Curahan hati yang muncul biasanya untuk menanggapi variasi permasalahan pribadi dan sebagainya ditulis dalam dinding atau wall media sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam akun media sosial.

Tentunya pertanggung jawaban dalam membuat suatu tulisan diatas adalah pengguna akun media sosial. Hal itu tercemin dimulai dari saat proses pendaftaran akun, maka pemilik akun yang mendaftarkan akun diminta menyatakan persetujuan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum sebagai etika yang biasa berlaku dalam penggunaan media sosial.

Kadang hal ini tidak diperhatikan bahkan tidak dibaca oleh para pengguna akun sehingga sering tulisan yang dimuat dalam dinding atau wall bermuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui saat pendaftaran akun.

Apabila tidak sesuai ketentuan bukan tidak mungkin dapat terjerat Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 ayat (3) UU ITE ?…Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik….?

Dalam perubahan UU ITE, Penjelasan Pasal 27 ayat (3) semula berbunyi : ?Cukup jelas? setelah perubahan ditegaskan ?Ketentuan pada ayat ini mengacu ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?.

Adapun dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah diatur dalam Pasal 310-311 KUHP sehingga dikualifikasikan sebagai Delik Aduan. Selanjutnya, adapun ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perubahan tafsir Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan UU ITE sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008: ?Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.?

Berdasarkan hal diatas maka sebaiknya para pengguna media sosial lebih hati-hati, bijaksana dan dewasa dalam menggunakan media sosial termasuk dalam menyampaikan tulisan apapun bentuk dan maksudnya pada dinding /wall.

Sebagai penutup, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media sosial:

Pertama, media sosial ini bisa dilihat oleh semua kalangan sehingga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan tulisan dan sebagainya. Lebih bijaksana dari pengguna agar tidak asal menyampaikan tulisan tanpa bisa dipertanggung jawabkan ataupun bermuatan hal-hal yang melanggar ketentuan sebagai pengguna media sosial dan/ atau hukum.

Kedua, pergunakanlah media sosial untuk sarana komunikasi yang baik sehingga apabila pengguna ingin melakukan kritik terhadap suatu permasalahan sebaiknya dilakukan di ruang kritik sebagaimana mestinya sehingga bisa ditanggapi atau diklarifikasi oleh pihak yang menerima kritikan.

Ketiga, tetap bersikap sopan dan santun dalam menggunakan media sosial, hindari menyampaikan kata-kata atau kalimat yang menyinggung dan/atau kasar terhadap apapun dan siapapun karena sehingga terhindar dari jerat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

Leave a Reply