Pertanggungjawaban ISIS dari Sudut Hukum Internasional

Sangat menarik menyimak silang-pendapat dikalangan pejabat publik, politisi, dan pengamat terkait dengan orang asal Indonesia yang masuk menjadi combatants ISIS. Perhatian lebih banyak diberikan pada status kewarganegaraan mereka; apakah mereka masih warga negara Indonesia atau bukan?

Yang menarik adalah, hampir tidak ada yang melihat terlebih dahulu apa itu ISIS; bagaimana statusnya dimata hukum internasional, dan berlakukah hukum internasional untuk mereka? Masalah ini harusnya diperjelas dahulu, sebelum berbicara tentang memulangkan mereka atau tidak.

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), suatu gerakan transnational yang berjuang menegakkan Khilafah, memiliki sifat hybrida dari negara. Dengan karakteristik itu, hukum internasional menempatkannya dengan status “non-state actors“; ia menguasai dan mengontrol sebagian wilayah suatu negara, menerapkan hukumnya, memiliki militer dan merekrutnya sendiri, dan mendapatkan pendanaanya sendiri. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu, ISIS telah menjelma menjadi kekuatan bersenjata yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia, dengan menebar teror. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “terror non-state”.

Resolusi PBB 2249, November 2015, menghimbau negara-negara anggota agar “take all necessary measures … to eradicate the safe haven they (ISIS) have established over significant parts of Iraq and Syria“. PBB menyadari dari penguasaannya atas teritori-teritori itulah dibangunnya “terrorist safe haven“, dan dari sinilah mereka merancang serangan teror terhadap Iraq, Syria dan negara-negara lain yang menentang ISIS.

Dalam konteks itulah ISIS terlibat berbagai serangan teror dan perang. Sebagai “non-state actors” dalam hukum internasional, maka regime hukum internasional berlaku bagi ISIS. Mulai dari hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasiona, hingga pada hukum kebiasaan internasiona. Semua rejim hukum internasional ini melarang penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, atau sengaja membuat teror. Pelanggaran terhadap rejim hukum ini dihadapkan pada mekanisme yang berlaku pada masing-masing rejim hukum internasional yang diterapkan.

Singkatnya para kombatan ISIS, termasuk warga asal Indonesia, yang sekarang berada di camp tawanan itu adalah orang-orang yang akan diminta bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah mereka lakukan, baik terhadap hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, dan hukum HAM internasional. Hingga saat ini memang masih belum jelas mekanisme yang diterapkan untuk pertanggungjawaban pelaku-pelaku teror yang bertanggung jawab terhadap “genosida”, kejahatan terhadap umat manusia, dan kejahatan perang. Syria ingin mengadili sendiri dengan hukum nasionalnya sendiri. Sementara masyarakat internasional, mengajukan proposal utk pendirian “International Counter-Terrorism Court (ICTC). Perdebatan masih berlangsung.

Sementara soal pertanggungjawaban para “fighters” itu belum jelas berujung kemana, kita disini berdebat soal pemulangan mereka. Seakan-akan para “fighters” itu adalah “pengungsi internasional” yang sedang menunggu pemulangannya. Padahal masih ada soal yang belum terselesaikan, yaitu tanggungjawab pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya selama menjadi anggota ISIS

Ifdhal Kasim lahir di Tapak Tuan, Aceh Selatan, 26 Januari 1962. Sejak 1998, lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Yogyakarta (1990) ini bergulat dalam kegiatan penegakan hak asasi manusia (HAM). Mengikuti International Human Rights Advocacy di Montreal, Kanada (1995) dan summer program International Human Rights Law di Columbia University, New York, AS (1997). Ia pernah menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (1999-2006) dan Direktur Program Hukum dan Legislasi, Reform Institute (2005-2007), banyak melakukan kegiatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengalaman advokasinya antara lain menjadi anggota Tim Perumus RUU Perkumpulan (2003), Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme (2002-2003), dan Tim Perumus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003). Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP)