Perlunya Regulasi: Supaya Bisa Bertindak Benar

Di salah satu forum transportasi yang saya ikuti, terdapat postingan foto tentang anak muda yang duduk di Priority Seat. Lalu diberi caption mencitrakan anak muda tersebut telah hilang kepeduliannya.

Kontroversi muncul dalam komentar. Herannya, dalam satu negara yang sama, perspektif bisa berbeda-beda.

Ada pihak yang beranggapan priority seat haruslah selalu dikosongkan. Ada yang bilang itu courtesy, harus diberikan bila ada yang lebih membutuhkan. Ada juga yang bilang pada dasarnya semua orang boleh duduk disana, first come first serve, namun kalo ada yang terlihat membutuhkan, silahkan ditawarkan.

Gak ada yang salah, karena memang praktek di berbagai negara berbeda-beda. Bukan hanya bunyi aturannya, tapi juga level pengaturannya. Ada yang sifatnya regulasi, pedoman bahkan anjuran. Tapi kalo di satu negara, Indonesia, mestinya sama lah ya.

Saya sendiri tertarik dengan norma yang diterapkan di Inggris “… If you are using a priority seat and you don’t need it, please be ready to offer it to someone who does.” Artinya, priority seat bisa digunakan oleh semua orang, tapi kalo lu ngerasa gak memerlukan (priority seat), harus siap dan sigap menawarkan pada orang lain yang membutuhkan

Aturan ambigu seperti ini banyak sekali kedapatan di Indonesia. Contoh terkini adalah lajur sepeda. Aturan umumnya semestinya dalam suatu ruas jalan raya, ada space yang bila ada pesepeda maka lajur tersebut diprioritaskan untuk sepeda melaju.

Saran saya untuk otoritas, tuntaskan pengaturan sampai ke detail. Libatkan sebanyak mungkin stakeholder dalam pembuatannya. Lalu sebarkan. Tinggalkan metode sosialisasi, gunakan internalisasi. Semua regulasi bertujuan supaya setiap orang memiliki dasar yang cukup untuk bertindak benar.