Perlunya Perppu Revisi KUHAP untuk Menjamin Due Process di Masa Pandemi

Senin, 13 Juli 2020, Webinar MAHUPIKI Series #3 telah dilaksanakan dengan mengambil tema Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar. Webinar kali ini menghadirkan Jaksa Agung RI sebagai Keynote Speaker, Dr. H. ST. Burhanuddin, S.T.,M.T. Para pembicara yang kompeten di bidangnya yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Guru Besar Hukum Pidana, Dr. Juniver Girsang, seorang Advokat, Dr. Febby Mutiara Nelson, Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Fachrizal Afandi, S.H., M.H., PhD Researcher Leiden Law School, Belanda, dan dipandu oleh moderator Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam sambutan pembukanya Ketua Umum Mahupiki, Dr. Yenti Garnasih, S.H.,M.H menyampaikan bahwa acara yang merupakan kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka Adhiyaksa yang ke 60. diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap permasalahan sistem peradilan pidana di masa wabah Covid 19. Sebagaimana semboyan fiat justicia ruat caelum, meskipun besok langit akan runtuh, hari ini penegakan hukum harus diselesaikan. Meskipun tetap mewaspadai Covid-19, tetapi proses hukum harus diselesaikan dan berjalan dengan baik. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan dan Lembaga Pemasyaraktan. Juga terintegrasi dengan advokat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Dalam masa kahar ini, apakah kehadiran terdakwa dapat dilakukan secara virtual? Bagaimana kaitannya dengan asas-asas hukum acara pidana. Bukannya hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, oleh karena itu meski di masa kahar (covid-19) semua asas- asas hukum acara pidana harus terjaga agar proses pengadilan untuk mempertahankan hukum materil sesuai dengan sistem peradilan pidana. Untuk mendapatkan keadilan dan sesuai dengan perlindungan baik secara individu, masyarakat maupun Negara. Seandainya dimungkinkan penanganan proses sistem peradilan pidana untuk menjaga peradilan cepat sederhana dan biaya ringan meskipun dilaksanakan secara virtualhaarus didasarkan pada dasar hukum yang kuat selevel peraturan perundang-undangan.

Dalam Keynote Speechnya, Jaksa Agung menyebut webinar ini sebagai bentuk kerjasama antara Mahupiki dengan Kejaksaan dalam rangka dari Hari Bhakti Adhiyaksa ke -60. Menghadapi pandemic Covid 19, kejaksaan selalu berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid 19. Berbagai peraturan internal kejaksaan diterbitkan dalam kerangka mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Kejaksaan terus berupaya untuk tetap terselenggaranya persidangan guna memenuhi hak pencari keadilan termasuk melalui sidang online. Jaksa Agung menyebut bahwa KUHAP yang dibuat tahun 1981 sudah out of date sehingga belum terbayang persidangan secara daring. Oleh karena harus diperhatikan asas-asas hukum acara pidana Indonesia serta pemenuhan HAM maka kejaksaan tetap mendoorng persidangan online dengan prosedur standar KUHAP. Persidangan melalui video conference perlu diakomodasi dan dikukuhkan dalam peraturan hukum acara pidana termasuk mekanisme persidangan di masa kahar. Proses hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa saksi, korban dan semua masyarakat luas. Diperlukan koordinasi semua pihak guna meminimalisir Covid 19. Pelaksanaan persidangan saat pandemi Covid-19 atau keadaan tertentu yang dilakukan secara online membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih merata dan stabil di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama Kejaksaan berharap putera puteri terbaik bangsa Indonesia dapat menciptakan aplikasi video conference yang berguna dan bermanfaat bagi persidangan online di seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana lebih luas dari hukum acara pidana, karena mulai dari perancangan undang-undang pidana, hukum acara pidana mulai  penyidikan penuntutan peradilan dan eksekusi dan sistem pemasyarakatan, jadi sistem pemasyarakatan itu termasuk Sistem Peradilan Pidana. Maka, sistem pemasyarakat tersebut  tidak diatur dalam KUHAP. Hal lain yaitu terkait degna asas- asas hukum pidana terpenting pertama adalah peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Dalam masa kahar ini, terdakwa dapat diperiksa secara online karena sesuai dengan peradilan cepat jangan sampai menunggu selesai corona baru dilakukan pemeriksaan. Lalu hal itu juga sesuai dengan asas sederhana dan biaya ringan. Melalui online ini dapat disamakan dengan hadir karena suara terdengar, wajah  terlihat di layar monitor. Hal ini pun dapat mencegah agar saksi tidak bertemu dengan terdakwa. Kedua, asas peradilan terbuka untuk umum kecuali delik kesusilaan, delik terorisme, dll. Hakim memeriksa karena jabatannya. Terdakwa harus hadir, dengan melalui layar monitor maka termasuk hadir, kecuali peradilan in absentia. Ketiga, asas hukum acara pidana mengenal praduga tak bersalah, maksudnya semua hak nya masih ada pada dia sampai dijatuhkan vonis bersalah. Masih bisa ngajuin kredit, hak wali nikah, dan hak yang lain. Berbeda ketika sudah menjadi terpidana yang akan banyak hak-hak yang hilang. Semua asas ini bisa dilakukan dengan penuh di masa corona meskipun dilakukan dengan online ataupun virtual.

Dr. Juniver Girsang, sebagai Ketua Umum PERADI menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul dengan dilakukannya persidangan online. Antara lain keberadaan hakim dan jaksa berada di pengadilan sedangkan terdakwa di rutan dan advokat di persidangan. Maka hal ini menghilangkan hak terdakwa dalam memperoleh pendampingan dari advokat. Belum lagi berbagai kendala yang terjadi ketika dilakukan sidang online, yaitu kendala teknis dari sisi infrastrutur, belum ada regulasi pedoman hukum acaranya, keterbatasan penguasaan teknologi para pihak, masalah ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik, ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi dan keterbatasan sarana dan prasarana seeprti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference.

Juniver juga menyampaikan berbagai hal terkait persidangan online yang dianggap melanggar hukum acara pidana, antara lain yaitu terkait asas terbuka untuk untuk umum, kehadiran terdakwa di ruang persidangan, saksi yang harus hadir di ruang persidangan, hakim wajib memperlihatkan terdakwa tentang barang bukti dan ketika persidangan online itu menjadi tidak jelas melihat barang buktinya. Oleh karena itu diperlukan payung hukum persidangan online dengan mengakomadir kepentingan para pihak, baik itu para hakim, penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa, saksi-saksi dan asas-asas hukum acara pidana sehingga payung hukum yang dipersiapkan tidak bertentangan secara prinsip dengan aturan KUHAP.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Febby Mutiara Nelson menyoroti terkait dengan teknologi dalam persidangan pidana di masa kahar yang disebabkan adanya virus cantik bermahkota yaitu Covid-19. Virus tersebut membawa perubahan terhadap sistem peradilan pidana di dunia, termasuk di Indonesia. Ada suatu asas yang menjadi dasar Mahkamah Agung mengeluarkan mekanisme persidangan online, yaitu asas salus populi suprema lex esto yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Hasil survey terhadap hakim di berbagai Pengadilan, muncul beberapa hal yang terjadi dari  persidangan secara online yang sudah dilakukan, yaitu di berbagai pengadilan menggunakan berbagai platform yang berbeda, googlemeet, zoom, bahkan whattApp. Perbedaan flatform ini diakibatkan belum adanya peraturan hukum acara sehingga mengakibatkan pengadilan mengatur persidangan sendiri-sendiri.  Hal itu mengakibatkan pengadilan di daerah tidak mempunyai standar bagaimana proses persidangan online dilakukan hal ini berdampak kepada proses mencari dan menemukan kebenaran materil yang sedang dilakukan. Misalnya barangbukti yang tidak jelas terlihat karena virtual. Selain itu, jaringan internet dan lampu yang sering mati mengganggu persidangan online. Lalu hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan maksimal, kehadiran terdakwa tidak didampingi kuasa hukum sehingga muncul pengabaian hak terdakwa di persidangan.

Febby menyebut Keputusan MA dalam menerbitkan SEMA NO 1 Tahun 2020 di masa pandemic  sudah tepat, tetapi karena SEMA ini tidak tidak mengatur hukum acara maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu diterbitkan pengaturan hukum acara terkait pelaksanaan persidangan online. Berangkat dari kelemahan persidangan di masa covid antara lain kesulitan pembuktian dan terkait dengan pelanggaran asas KUHAP yang justru dikhawatirkan akan terjadi miscariage of justice. Oleh karena itu MA dapat segera mengeluarkan Perma yang mengatur mekanisme persidangan online. Juga MA harus  menyediakan fasilitas dan infrastuktur software dan hardware untuk persidangan dengan mekanisme daring.

Pembicara terakhir yaitu Fachrizal Afandi, yang melakukan virtual dari Belanda, menyoroti issu terkait dengan Due Process dan Fair Trial di masa Pandemi. Sistem peradilan pidana tidak bisa berdiri sendiri tetapi akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, apakah fokus pada penanggulangan wabah atau pada stabilitas ekonomi/politik. Di Belanda sendiri, kebijakan pemerintah penanggulangan Corona dilakukan melalui intelligent lockdown. Kebijakan penuntutan Belanda dalam rangka mengatasi pandemic dilakukan dengan memfilter perkara dan prioritas ke pelanggaran lockdown dan kasus berat. Pengetatan kunjungan ke penjara juga menjadi bagian kebijakan. Persidangan online di Belanda sudah diatur dalam KUHAP dengan syarat dilakukan atas persetujuan terdakwa dan jaksa. Ini pun dilakukan terbatas untuk kasus-kasus penting di masa pandemic ini.

Dalam paparannya selain membandingkan dengan praktik di Belanda, Fachrizal, juga membandingkan dengan sistem peradilan pidana di Asia yang menganut sistem Inquisitorial seperti di Indonesia. Dia mengemukakan praktik peradilan pidana di Korea Selatan. Berdasarkan penelusurannya,  Korea Selatan tidak melakukan lockdown, melainkan pelacakan pergerakan penduduk dan massive test secara gratis. Ada penundaan oleh sidang pengadilan, prioritas untuk kasus penting saja yang dilakukan oleh jaksa. Kemudian ada kebijakan perhatian kasus penyebaran covid, misalnya penyidikan kasus hoax terkait Corona, penimbunan masker dan pelanggaran karantina. Fachrizal menekankan bahwa jaminan due process harus dijamin secara tegas di masa pandemi ini sebagai bentuk implentasi prinsip Negara Hukum. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah bersama DPR untuk segera mengundangkan peraturan hukum acara yang secara tegas menjamin due process sembari tetap menjamin keamanan warga di masa pandemi Covid 19 ini. Jika memang revisi terhadap KUHAP membutuhkan proses yang lama, maka presiden dapat mengeluarkan PERPPU revisi KUHAP yang secara komprehensif mengatur mekanisme penegakan hukum termasuk sidang online di masa pandemi ini. Belajar dari keberhasilan negara lain dalam mengendalikan penyebaran pandemi, politik legislasi pemidanaan di Indonesia harusnya juga harus ditekankan pada isu pencegahan wabah. Alih-alih membahas UU kontroversial seperti Omnibus Law, pemerintah bersama DPR harusnya merumuskan pengaturan pemidanaan yang rasional termasuk kebijakan penuntutan yang diarahkan untuk mengatasi pandemi, tutupnya.

Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Leave a Reply