Perbedaan Grasi dan Amnesti

Seringkali kita mendengar istilah grasi dan amnesti dalam perkara pidana. Namun, beberapa orang masih belum bisa membedakan antara grasi dan amnesti. Mereka menganggap bahwa grasi dan amnesti adalah sama, padahal sebenarnya grasi dan amnesti memiliki perbedaan yang mencolok. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara grasi dan amnesti ?

Grasi

Grasi diatur dalam UU No 22 Tahun 2002 jo UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Putusan MK Nomor 107/PUU-XII/2015. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Syarat Pemberian Grasi berdasarkan peraturan tersebut adalah

    1. Dimohonkan oleh Terpidana kepada Presiden
    2. Putusan yang dapat dimintakan grasi adalah putusan pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun

Pemberian grasi oleh presiden, pada umumnya dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut;

    • Seandainya dipandang adanya kekurang layakan dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum;
    • Seandainya dipandang bahwa para terpidana sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka dalam hal ini pemberian? grasi adalah demi kepentingan negara.

Pertimbangan pemberian grasi kepada? terpidana lebih dititikberatkan pada memberi penilaian kembali terhadap putusan hakim.

Sebagai contoh Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Keputusan Presiden (Keppres) mengenai permohonan grasi ini telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Salah satu poin dalam Keppres itu adalah pengurangan masa hukuman bagi Antasari sebanyak 6 tahun yang sebelumnya diputus 18 tahun pidana.

Singkatnya, grasi adalah permohonan ampun terpidana yang diajukan kepada presiden.? Artinya seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang mengaku bersalah, dan memohon pengampunan kepada Presiden sebagai kepala negara. Tindak pidana atau kesalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni.

Amnesti

Amnesti menurut KBBI merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti sendiri berasal dari bahasa Yunani, amnestia, yang berarti pernyataan terhadap orang banyak dalam hal tindak pidana, untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut.

Pengaturan amnesti diatur dalam UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman

Dan berdasarkan Pasal 4 dinyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Untuk kepentingan Negara kepada seseorang atau golongan orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dapat diberikan amnesti dan abolisi.

Adapun perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah:

    1. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan;
    2. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.

Pada praktiknya, amnesti diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan politik. Sebagai contoh, Presiden Habibie pada masanya memberikan amnesti oposisi politik; Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keppres 123/1998. Namun, perlu diingat juga bahwa secara regulasi tidak ditemukan ketentuan yang membatasi pemberian amnesti hanya pada kasus-kasus kejahatan politik.

Amnesti diberikan oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Amnesti setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR dan diberikan kepada orang yang:

    1. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
    2. sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
    3. telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    4. sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Singkatnya, pemberian amnesti ini tidak harus mensyaratkan adanya permohonan dari tersangka, terdakwa atau terpidana. Artinya, pada amnesti terdakwa atau terpidana tidak harus mengakui kesalahan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya

Leave a Reply