PERADI dan Indonesia

Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) disahkan, maka sejak itulah Indonesia memiliki UU Advokat. Kemudian bicara mengenai UU Advokat maka identik dengan Organisasi Advokat. Secara hukum UU Advokat telah mengatur ketentuan mengenai Organisasi Advokat. Dalam perjalanannya Organisasi Advokat menjadi perdebatan karena tidak secara eksplisit penamaan Organisasi Advokat dalam UU Advokat.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Ketentuan ini  dipertegas oleh Pasal 32 ayat (4) yang menyatakan “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat terbentuk. Tidak dipungkiri oleh semua kalangan dan masyarakat di Indonesia bahwa Organisasi Advokat yang dimaksud dalam UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Oleh karenya perlu diketahui juga mengenai sejarah singkat PERADI di Indonesia.

Lahirnya PERADI

Menilik Sejarah terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipublikasi dalam website resmi (peradi.or.id) diterangkan bahwa dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.  Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI.  Sehingga tanggal 21 Desember 2004 merupakan hari lahirnya PERADI

Lalu, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perjalanan PERADI

Kemudian perjalanan PERADI tidak terlepas dari konflik mengenai wadah tunggal bahkan internal PERADI itu sendiri. Tercatat mengenai wadah tunggal, permohonan judicial review sudah berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 sedikitnya delapan puluh frasa mengenai “Wadah Tunggal” disebutkan dalam Putusan MK tersebut. Namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap berpendirian yang sama seperti Putusan terdahulunya yang tetap meneguhkan PERADI sebagai wadah tunggal. Hal ini tercemin dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 035/PUU-XVI/2018, yang menyatakan “…bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni Peradi yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk menjalankan delapan kewenangan organisasi…”

Sehingga secara tegas persoalan konstitusionalitas terhadap Wadah Tunggal Organisasi Advokat sejatinya tidak dipersoalkan kembali. Hal ini dinyatakan pula dalam dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 035/PUU-XVI/2018, “…. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo maka penegasan dari pendirian Mahkamah tersebut sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dipandang telah selesai, sehingga sepanjang berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah menilainya…. “

Oleh karenanya PERADI sebagai satu-satu wadah tunggal Organisasi Advokat tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada kenyataannya, saat ini muncul organisasi-organisasi lain yang menyatakan kehadirannya sebagai Organisasi Advokat. Hal ini terjadi karena dua permasalahan yaitu pertama, konflik internal PERADI yang menjadi tiga kepengurusan. Kedua, terbitnya Surat Keputusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat (SKMA 73/2015) yang membuka peluang penyumpahan untuk calon advokat tidak terbatas melalui PERADI. Sehingga sampai dengan saat ini Pengadilan Tinggi tetap melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang tidak melalui PERADI.

Fenomena tentang PERADI sebagai wadah tunggal dan penyumpahan Advokat bukan lagi isu internal melainkan sudah menjadi isu nasional. Persoalan ini menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  Sehingga persoalan ini sudah menjadi isu nasional yang  harus menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia. Tentunya Pemerintah Indonesia harus  membantu penyelesaian persoalan ini dengan tetap mengacu apa yang telah diatur oleh UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PERADI sebagai wadah tunggal.

PERADI DAN INDONESIA

Dan perlu diapresiasi langkah Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koodinasi Politik Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan fasilitasi kepengurusan masing-masing dari PERADI yang ada saat ini dengan melakukan kesepakatan bersama (25/2/2020) untuk penyatuan PERADI. Adapun keterangan dari Mahfud MD selaku Menkopolhukam dalam berbagai pemberitaan menyatakan bahwa Negara atau Pemerintah mengharapkan PERADI bersatu agar dapat menjadi Partner Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan lebih tertib apabila PERADI bersatu sehingga dapat menghasilkan Advokat yang handal.

Sehingga hal ini menunjukan bahwa PERADI penting untuk Indonesia tentunya selain merupakan wadah tunggal sesuai UU Advokat, tidak dipungkiri bahwa PERADI  memiliki Advokat handal dengan jumlah Advokat terbesar di Indonesia. Kemudian, hanya PERADI yang sampai saat ini mempertahankan delapan kewenangan Organisasi Advokat secara konsisten yaitu melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; melaksanakan pengujian calon Advokat; melaksanakan pengangkatan Advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan; dan memberhentikan Advokat.

Langkah Pemerintah ini patut untuk diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung untuk kaji kembali keberadaan SKMA 73/2015 sehingga harus dibatalkan dan/atau direvisi dengan mewajibkan penyumpahan Advokat adalah melalui PERADI dan menafsir bahwa organisasi-organisasi advokat lain atau dibaca sebagai badan perkumpulan perdata organisasi profesi advokat, yang secara de facto saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Intinya, meski Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi tidak boleh menjalankan delapan kewenangan itu kecuali PERADI

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

Leave a Reply