Proses penyatuan PERADI yang mulai digagas kembali, sangatlah baik. Dengan segala kerumitan teknis, namun dibungkus niatan baik, hasilnya mudah-mudahan manis. Semanis cinta pada pandangan pertama, eh pernikahan, ehhhhh. Sekelas negara saudara yang berpisah, dalam catatan sejarah bisa dan pernah bersatu. Apalagi organisasi advokat juga punya sejarah perpecahan panjang dan penyatuan kembali pula.
Seperti kata anak muda, ‘Ndak semua mantan harus dibuang pada tempatnya’’. Tapi di luar proses itu, perhatian juga harus diberikan kepada negara. Persatuan organisasi advokat tadi, kalau terjadi, rasanya tak akan mungkin lama, kalau negara tak turut serta di dalamnya.
Kuncinya ada di Kemenkumham dan MA. Jangan beri insentif untuk pembentukan organisasi profesi advokat baru dan pengangkatan advokat baru oleh organisasi lain selain PERADI. Pembentukan organisasi dalam rangka berserikat dan berkumpul monggo saja ada, namun untuk organisasi ini melakukan fungsi negara dalam UU Advokat, tidaklah diperkenankan.
Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.
Segera resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID
Putusan MK kemarin (35/PPUXVII/2018) dalam pertimbangannya sudah menegaskan bahwa PERADI yang punya otoritas untuk menjalankan UU Advokat. MA dan Pemerintah tinggal berlindung di balik ini saja.
Pertanyaan terbesarnya, sudikah? Tapi logisnya memang, sebelum mereka ditanyakan hal itu, penyatuannya terjadi dulu.
Semoga!
Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.
