Proses penyatuan PERADI yang mulai digagas kembali, sangatlah baik. Dengan segala kerumitan teknis, namun dibungkus niatan baik, hasilnya mudah-mudahan manis. Semanis cinta pada pandangan pertama, eh pernikahan, ehhhhh. Sekelas negara saudara yang berpisah, dalam catatan sejarah bisa dan pernah bersatu. Apalagi organisasi advokat juga punya sejarah perpecahan panjang dan penyatuan kembali pula.
- [DMTc] [LearningHubID] Online Training Series: Finance, Accounting, Audit & Operation Management
- [LearningHubID] Diskon 20% dan free biaya pendaftaran untuk PKPA Oktober 2020. Pendaftaran PKPA dibuka hingga 21 September 2020
- [NgertiHukumID] [LearningHubID] [Free Course] Strategi Menyusun Permohonan Uji Materil ke Mahkamah Agung
- [WebinarSeries Chantikara] [LearningHubID] Terapi Warna di Masa Pandemi
- Dapatkan Kabar Terbaru dari NgertiHukumID melalui Telegram
Seperti kata anak muda, ‘Ndak semua mantan harus dibuang pada tempatnya’’. Tapi di luar proses itu, perhatian juga harus diberikan kepada negara. Persatuan organisasi advokat tadi, kalau terjadi, rasanya tak akan mungkin lama, kalau negara tak turut serta di dalamnya.
Kuncinya ada di Kemenkumham dan MA. Jangan beri insentif untuk pembentukan organisasi profesi advokat baru dan pengangkatan advokat baru oleh organisasi lain selain PERADI. Pembentukan organisasi dalam rangka berserikat dan berkumpul monggo saja ada, namun untuk organisasi ini melakukan fungsi negara dalam UU Advokat, tidaklah diperkenankan.
Putusan MK kemarin (35/PPUXVII/2018) dalam pertimbangannya sudah menegaskan bahwa PERADI yang punya otoritas untuk menjalankan UU Advokat. MA dan Pemerintah tinggal berlindung di balik ini saja.
Pertanyaan terbesarnya, sudikah? Tapi logisnya memang, sebelum mereka ditanyakan hal itu, penyatuannya terjadi dulu.
Semoga!
Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.
