Pengkriminalan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Kasus Sum Kuning

Perkiraan Waktu Membaca: 14 menit
5
(4)

Saat ini sedang berlangsung gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang dilayangkan IM, alumni Universitas IsIam Indonesia (UII) yang mengugat Rektor UII ke PTUN Yogyakarta. Gugatan dengan tuntutan untuk pengembalian gelar mahasiswa berprestasi 2018 yang dicabut karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya. Laporan ke Kepolisian juga dilayangkan kepada LBH Yogyakarta, salah satu lembaga pendamping korban dengan tuduhan melanggar UU ITE (Tribun Yogya 17/12/2020). Selain menyasar lembaga pendamping, serangan balik juga menyasar  korban kekerasan seksual. Misalkan di Garut, P korban perkawinan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh suaminya harus meringkuk di penjara selama tiga tahun karena dijerat UU Pornografi atas video konten intim yang disebarkan dan diperjualbelikan suaminya. Sebelumnya BN dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta dengan dakwaan melanggar UU ITE sebelum akhirnya mendapatkan amnesti.

Kasus kasus diatas adalah sebagian kecil dari kasus dimana korban kekerasan seksual diposisikan menjadi pelaku kejahatan dan menjadi perhatian masyarakat luas. Kondisi ini biasa disebut “kriminalisasi” yaitu serangan balik dari pelaku terhadap korban korbannya atau Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dengan menggunakan aturan-aturan normatif yang ada, yang selanjutnya mengaburkan kasus inti dan memperkuat terjadinya impunitas pelaku. PPHAM sendiri adalah individu atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak korban kekerasan seksual yang bias akita sebut dengan pendamping korban.

Istilah “kriminalisasi” adalah terminologi dalam ilmu hukum pidana yang merujuk pada proses formulasi dimana sebuah perbuatan yang sebelumnya bukan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana melalui proses legislasi. Namun istilah “kriminalisasi” yang berkembang di masyarakat memiliki makna yang negative, salah satunya adalah pola dimana korban atau pendampingnya dijadikan tersangka. Untuk konteks kekerasan seksual, perempuan korban, dan pendamping potensial menjadi tersangka, terlebih ketika pelaku memiliki kuasa lebih secara ekonomi, sosial, politik dan memiliki jaringan kekuasaan. Komnas Perempuan di setiap catatan laporan tahunannya menyampaikan pola ini dan mendefinisikannya sebagai: “tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum”. Saya memilih istilah pengkriminalan agar tidak terjadi kerancuan dalam ilmu hukum pidana mengingat pasal-pasal yang digunakan adalah aturan hukum positif yang telah melalui proses ‘kriminalisasi’ dengan pengertian serupa seperti diatas.

UU ITE, UU PKDRT, UU Pornografi dan KUHP tercatat menjadi undang-undang yang mengemuka yang digunakan untuk pengkriminalan korban atau pendamping. Pelaporan balik juga digunakan untuk mengintimidasi korban atau keluarganya agar mencabut laporan kekerasan seksualnya. Pada titik ini korban yang tidak memiliki kuasa setara dengan pelaku, tidak didukung oleh sistem hukum untuk membuktikan dirinya adalah korban dan tidak mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas akan semakin terpuruk, bungkam dan tidak melanjutkan klaimnya atas keadilan. Maka dapat dipahami mengapa kasus-kasus kekerasan seksual tidak berlanjut sampai ke persidangan.

Pengkriminalan yang kini tengah dialami oleh UII dan LBH Yogyakarta ini, mengingatkan kita pada kasus Sum Kuning -bukan nama aslinya- 50 tahun yang lalu. Sum korban perkosaan menjadi tersangka dengan tuduhan menyiarkan kabar bohong dan laporan palsu, yang menjadi salah satu potret buramnya penegakan hukum di Indonesia. Sum dan wartawan yang menulis kasusnya menjadi tersangka, Pengacara-nya mendapatkan teguran atas pembelaannya.

Pengkriminalan Sum Kuning: 50 Tahun Lalu

Kamadjaja (1971) mendokumentasikan kasus Sum Kuning dalam buku berjudul “Sum Kuning Korban Pentjulikan Pemerkosaan, Proses Perkaranya Dengan Tuduhan Menjiarkan Kabar Bohong”. Di dalamnya kita akan menemukan bagaimana Sum, dan wartawan  mengalami pengkriminalan, juga Sum mengalami penyiksaan seksual dan victim blaming ketika memperjuangkan hak atas keadilannya.

Sum, anak perempuan pertama yang setiap hari berjualan telor dari desanya di Sleman ke Kota Yogyakarta. Pada hari naas itu, Sum bermaksud pulang, tiba-tiba sebuab mobil jeep hampir menabraknya. Pemuda-pemuda berambut gondrong dari dalam mobil jeep menariknya dan membawanya ke arah Kota Magelang. Didalam mobil itulah Sum diancam dengan belati atau pisau, dibius hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi setengah sadar, Sum diperkosa beramai-ramai (gang rape). Penculikan, perkosaan dan perampokan terhadap Sum terjadi pada 21 September 1970.

Lantas, bagaimana Sum menjadi tersangka menyiarkan kabar bohong dan laporan palsu?. Setelah diturunkan di tepi jalan, dengan luka-luka dan jarik penuh darah, Sum datang ke langganan terdekat untuk meminta pertolongan. Tangisan dan kepanikan di pagi hari itu mengundang para tetangga termasuk Tuti Sugijarti, wartawati Kedaulatan Rakyat untuk menemui dan mengantar Sum ke RS Bathesda dan menghubungi Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Denpom VII/2.

Peristiwa ini menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat. Mengingat beberapa bulan sebelumnya terdapat kasus serupa yang belum berhasil diungkap kepolisian. Kegelisahan ini diduga dimanfaatkan untuk merongrong kewibawaan pemerintah, termasuk tersiarnya kabar bahwa pelaku sudah ditangkap dan akan diarak keliling kota. Masyarakat datang berduyun duyun untuk menyaksikannya. Dampaknya Sum yang baru saja keluar dari rumah sakit ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan menyiarkan kabar bohong dan laporan palsu. Publik yang geram, meminta kepolisian membebaskan Sum dari segala tuduhan karena masyarakat percaya Sum adalah korban dan mendapatkan ketidakadilan.

Narasi yang dibangun saat itu adalah Sum melakukan hubungan seks suka sama suka dengan tukang bakso yang ditemuinya di warung. Sum dituduh mengarang cerita penculikan dan perkosaan terinspirasi dari kasus yang belum terungkap. Sehingga Sum kemudian dinilai menyiarkan kabar bohong dan memberikan laporan palsu.

Selama 32 hari ditahan, Sum yang belum pulih secara fisik dari perkosaan, mendapatkan ancaman untuk disetrum jika tidak mengakui atau memberikan keterangan seperti narasi yang telah dibangun, dibentak, pemeriksaan tanpa henti dan tanpa diberikan makan. Sum juga mengalami penyiksaan seksual yaitu penelanjangan tubuhnya untuk dicari cap/stempel Gerwani, sebuah stigma pada jaman itu untuk menjatuhkan moralitas perempuan.  Juga penggunaan dukun untuk membuat Sum bicara meracau atau tidak menjawab dengan penuh kesadaran. Akibat perlakuan ini, Sum Kuning sampai setahun harus mendapatkan perawatan dokter. Ia masih diliputi ketakutan untuk pulang ke desanya, takut kepada orang berseragam polisi, bahkan ketakutan terhadap derap sepatu.

Solidaritas Masyarakat: Dari Bantuan Hukum sampai Dana Sum Kuning

Melalui mahasiswa Fakultas Hukum UII, Sum mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma melalui Soetijono Darsosentono, Soewindo dan JC Sudjami. Selama persidangan tertutup, Penasehat Hukum yang boleh masuk ke ruang sidang hanyalah satu orang.  Setiap persidangan, masyarakat datang berduyun-duyun untuk menyaksikan. Informasi yang disampaikan Penasehat Hukum tentang proses persidangan kepada masyarakat melalui media menjadi polemic tersendiri dengan tuduhan menceritakan isi persidangan tertutup kepada media.

Pemberian bantuan hukum mendapatkan tantangan tersendiri dalam kasus ini ketika Jaksa menuntut Sum dengan pidana penjara tiga bulan dan satu tahun percobaan karena terbukti menyiarkan kabar bohong dan laporan palsu, tim penasehat hukum meminta diberikan waktu satu minggu untuk menyusun pledoi, majelis hakim menolak. Tim penasehat hukum hanya diberikan waktu 2 jam untuk menyusunnya. Solidaritas yang mengharukan adalah kesetiakawanan rakyat yang menyediakan meja dan tiga kursi dengan tiga gelas es jeruk di muka gedung olahraga sebrang pengadilan. Akhirnya, dalam putusannya Hakim Ketua Lamijah Moeljarto menyatakan Sum tak terbukti kesalahannya, karena itu harus dibebaskan. Keputusan ini disambut gembira oleh masyarakat yang memenuhi pengadilan.

Selain peran penasehat hukum, kasus ini menjadi perhatian publik karena peran pers. Dimulai dari kepedulian seorang wartawati, tetangga langganan Sum yang mengantar ke rumah sakit dan memberitakannya. Namun, ketika persidangan berlangsung terjadi penangkapan dan penahanan wartawan terhadap Slamet Djabarudi, wartawan mingguan Pelopor Jogja yang mengungkap dan memberitakan apa yang terjadi pada pemerikaaan di tingkat kepolisian. Slamet ditangkap dan dibawa ke Komdin 096 dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Slamet dilepaskan setelah Pemerintah, PWI dan Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS) menyepakatinya sebagai delik pers dimana hanya Kejaksaan yang berhak memanggilnya.

Solidaritas lain ditunjukkan pula dengan membuat dana Sum Kuning di koran “Minggu Pagi” dan “Pelopor Jogja”. Dana ini ditujukan untuk membiayai biaya pengobatan dan perawatan Sum karena sakitnya yang parah, biaya hidup termasuk untuk tinggal di kota setelah persidangan atas dirinya selesai.

Mengakhiri Pengkriminalan Korban dan Pendamping Korban

Dalam kasus Sum, kita mendapati rasa keadilan masyarakat yang terlukai telah mendorong menjadi pendukung untuk mendapatkan keadilannya. Solidaritas dalam bentuk bantuan hukum, pemberitaan media massa dan dukungan dana untuk pemulihannya. Hal serupa juga kita dapati dalam kasus BN. Solidaritas ini merupakan modalitas sosial yang kita miliki dalam mendorong pemenuhan hak korban

Namun, apakah cukup? Faktanya, korban kekerasan seksual terus mengalami pengkriminalan, penyiksaan seksual dan victim blaming ketika memperjuangkan haknya.

Secara substansi hukum sudah banyak kemajuan dibandingkan masa Sum Kuning, diantaranya adanya KUHAP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Begitupun pada tatanan struktur, Kepolisian sudah terpisah dengan TNI, sistem peradilan pidana lebih terpadu dan tumbuhnya lembaga-lembaga layanan korban. Ternyata belumlah cukup untuk mencegah korban dari pengkriminalan, penyiksaan atau perlakuan yang tidak ramah dalam proses pemeriksaan, dan mempersalahkan korban.

Atas kenyataan diatas, maka seharusnya hadir payung hukum yang akan memenuhi hak korban, termasuk “hak untuk tidak dituntut pidana dan/atau digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksualnya”. Lantas apakah jika ada jaminan ini korban menjadi kebal hukum? Kontras (2016) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa untuk disebut sebagai ‘kriminalisasi’ haruslah ada motif untuk merugikan korban yaitu dengan melihat rinci latar belakang perkara, khususnya hubungan atau konflik antara Korban (pihak yang dilaporkan kepada penegak hukum) dengan Pelapor atau pihak lain yang diduga berada dibelakang pelapor, atau konflik antara Korban dengan pihak Penegak Hukum itu sendiri. Yang disebut Komnas Perempuan “dalam rangkaian satu fakta hukum”.  Selain latar belakang, indikator lain diantaranya: (i) Adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara, termasuk adanya diskriminasi dalam penanganan perkara maupun keberpihakan yang berlebihan atau tidak wajar kepada pelapor, adanya intimidasi, maupun penyiksaan; (ii) penggunaan pasal-pasal pidana yang berlebihan, atau tidak tepat dengan peristiwa yang digambarkan; (iii) adanya kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkara atau penundaan berlarut. Dengan demikian korban tidaklah kebal hukum untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan upaya mengklaim keadilannya atas kekerasan seksual yang menimpanya. Jika jaminan hak ini dipenuhi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka kasus Sum Kuning, P ataupun BN tidak akan kembali terjadi.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 4

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Siti Aminah Peneliti dan Advokat Publik sejak tahun 2000. Pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K2JHAM) LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia (WARSI) Jambi. Saat ini menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, periode 2020-2024.
Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Telah menerbitkan sejumlah buku diantaranya: Paralegal bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum (2019), Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Wahid Foundation (2017), Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective, Rahima Institute, (2017), Keadilan dari Kampus; Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus, (2016), Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC (2016), Panduan Bantuan Hukum, (2008, dan 2010). Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam issue hak perempuan.

Leave a Reply